BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Besaran kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2023 akhirnya menurun. Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pemkab dan DPRD sepakat menurunkan angka defisit sebesar Rp 550 miliar.
Menurunnya angka defisit itu membuat rencana sejumlah program tahun depan harus dibatalkan. ‘’Setelah dilakukan pembahasan panjang akhirnya defisit diturunkan,’’ kata Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto.
Dia mengatakan, pada KUA PPAS sebelumnya angka defisit yang dipasang pemkab terlalu besar. Yakni, Rp 2,6 triliun. Angka itu dinilai tidak realistis. Karena itu pihaknya meminta defisit itu dikurangi.
Pada pembahasan Jumat malam (19/8), TAPD dan banggar DPRD sepakat menurunkan angka defisit. Dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 2,05 triliun. Sebab, ada penurunan defisit sebesar Rp 550 miliar.
Penurunan itu, lanjut Sukur, membuat sejumlah belanja tahun depan harus dirasionalisasi.
Pemasangan defisit yang terlalu besar itu didasari dari penerimaan dana bagi hasil (DBH) migas yang besar. Padahal, penerimaan DBH migas selama ini tidak pernah sesuai target. ‘’penerimaan DBH jangan dipasang 100 persen penuh. Karena rawan tidak tercapai,’’ jelasnya.
Postur APBD tahun depan adalah Rp 6,7 triliun. Terdiri atas pendapatan sebesar Rp 4,5 miliar, belanja sebesar Rp 6,2 triliun. Pemasangan dana abadi masih sama yakni Rp 500 miliar.
‘’Dana abadi tidak berubah,’’ ungkap Anggota Banggar DPRD Lasuri.
Lasuri menjelaskan, postur APBD 2023 berubah karena defisit dikurangi. Pengurangan itu membuat sejumlah belanja harus dikurangi. ‘’Belanja harus dirasionalisasi,’’ jelasnya. (zim/rij)
