BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Panitia khusus (pansus) raperda dana abadi berkelanjutan akhirnya terbentuk. Kemarin (20/7) dua rapat paripurna secara maraton. Dimulai penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dan jawaban Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah.
Rapat dipimpin Abdulloh Umar didampingi tiga Wakil Ketua DPRD Mitro’atin, Sahudi, dan Sukur Priyanto. Umar menyampaikan, pansus raperda dana abadi diisi 15 anggota dari perwakilan delapan fraksi.
Susunannya, ketua Sutikno; wakil ketua Ahmad Supriyanto; dan Juru Bicara (Jubir) Sally Atyasasmi. “Selanjutnya, pansus membahas dan mengkaji raperda dana abadi agar lebih matang,” jelasnya.
Saat pemandangan umum, delapan fraksi DPRD menyetujui dan merekom raperda dana abadi dibahas lebih lanjut agar disahkan menjadi perda. “Perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian. Mengingat Bojonegoro kabupaten pertama membahas raperda dana abadi,” kata Jubir Fraksi Demokrat Mochamad Ludfi.
Dia mengatakan, fraksinya menyetujui raperda, namun memberi masukan agar tidak tergesa-gesa pengesahannya. Mengingat belum ada aturan turunan peraturan pemeritah dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Jubir Fraksi Golkar Ahmad Supriyanto mengatakan, raperda dana abadi salah satu solusi agar tidak ketergantungan hasil kekayaan sumber daya alam yang ke depannya akan habis. “Agar dana abadi menjadi alat stabilisasi fiskal ketika terjadi guncangan ekonomi,” ujarnya.
Jubir PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera (NRIS) DPRD Miftakhul Khoiri mengatakan, raperda ini bakal jadi solusi meminimalisasi silpa APBD. “Harapannya sasaran beasiswa dana abadi tidak hanya yang mau berkuliah saja, tapi semua jenjang pendidikan,” ucapnya.
Fraksinya menyarankan mendirikan lembaga daerah fokus mengelola dana abadi apabila semisal nilainya mencapai Rp 5 triliun. (bgs/rij)
