alexametrics
24.4 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Desa hingga OPD di Bojonegoro Bersiap Pelaporan Elektronik

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) bakal diterapkan mulai tahun depan. Pemkab Bojonegoro meminta semua sektor bersiap. Pemerintah desa, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) harus menerapkan elektrifikasi semua layanan. Hal itu memudahkan pelayanan pada masyarakat.

 

‘’Ini harus didukung di basis-basis desa. Misalnya perencanaan, monitoring, pelaporan harus elektrifikasi. Pemkab pada 2023 akan mulai,’’ ujar Bupati Anna Mu’awanah saat Sambang Desa di Desa Sendangagung, Kecamatan Sumberrejo kemarin (20/5).

 

Penerapan SPBE itu membuat kinerja pemerintahan lebih mudah. Misalnya, pengiriman laporan nantinya tidak perlu hard copy atau bentuk fisiknya. Sebab, dengan format elektronik sudah bisa.

 

Bu Anna menjelaskan, penerapan teknologi di pemerintahan tidak bisa dihindari. Apalagi saat ini tidak ada jarak antara warga dan pejabat. Itu berbeda sepuluh tahun lalu. Saat itu warga sulit menemui pejabat. ‘’Saat ini tidak ada jarak lagi antara warga dan pejabat,’’ ujarnya.

Baca Juga :  2.516 Orang Pindah Memilih

 

Warga, lanjutnya, bisa mengecek keberadaan pejabatnya dengan ponsel pintar. Pejabat bisa diketahui sedang ada di mana. Semua itu dilakukan dengan mudah melalui teknologi. ‘’Komunikasi, informasi semuanya bisa dengan cepat. Yang membatasi hanya jaringan,’’ jelasnya.

 

Terkait infrastruktur desa, lanjut Bu Anna, pemkab terus melakukan pembangunan melalui program bantuan keuangan desa (BKD). Saat ini sudah mulai program pencairan tahap kedua untuk BKD 2021. ‘’Hari ini (kemarin) akan ada rapat pencairan itu,’’ tuturnya.

 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro Retno Wulandari menambahkan, BKD tahap dua ada yang masih dalam tahap monitoring.

 

Sehingga, ada yang belum cair. Saat ini pihaknya terus me-monitoring. Pelaksanaan monitoring cukuo lama karena keterbatasan tenaga. ‘’Dalam sehari ada 6 desa yang di-monitoring,’’ tuturnya. (zim/rij)

Baca Juga :  Terdampak Proyek Jembatan, Rumah Terendam

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) bakal diterapkan mulai tahun depan. Pemkab Bojonegoro meminta semua sektor bersiap. Pemerintah desa, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) harus menerapkan elektrifikasi semua layanan. Hal itu memudahkan pelayanan pada masyarakat.

 

‘’Ini harus didukung di basis-basis desa. Misalnya perencanaan, monitoring, pelaporan harus elektrifikasi. Pemkab pada 2023 akan mulai,’’ ujar Bupati Anna Mu’awanah saat Sambang Desa di Desa Sendangagung, Kecamatan Sumberrejo kemarin (20/5).

 

Penerapan SPBE itu membuat kinerja pemerintahan lebih mudah. Misalnya, pengiriman laporan nantinya tidak perlu hard copy atau bentuk fisiknya. Sebab, dengan format elektronik sudah bisa.

 

Bu Anna menjelaskan, penerapan teknologi di pemerintahan tidak bisa dihindari. Apalagi saat ini tidak ada jarak antara warga dan pejabat. Itu berbeda sepuluh tahun lalu. Saat itu warga sulit menemui pejabat. ‘’Saat ini tidak ada jarak lagi antara warga dan pejabat,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Keselamatan Tenaga Kesehatan, Keselamatan Kita Semua

 

Warga, lanjutnya, bisa mengecek keberadaan pejabatnya dengan ponsel pintar. Pejabat bisa diketahui sedang ada di mana. Semua itu dilakukan dengan mudah melalui teknologi. ‘’Komunikasi, informasi semuanya bisa dengan cepat. Yang membatasi hanya jaringan,’’ jelasnya.

 

Terkait infrastruktur desa, lanjut Bu Anna, pemkab terus melakukan pembangunan melalui program bantuan keuangan desa (BKD). Saat ini sudah mulai program pencairan tahap kedua untuk BKD 2021. ‘’Hari ini (kemarin) akan ada rapat pencairan itu,’’ tuturnya.

 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro Retno Wulandari menambahkan, BKD tahap dua ada yang masih dalam tahap monitoring.

 

Sehingga, ada yang belum cair. Saat ini pihaknya terus me-monitoring. Pelaksanaan monitoring cukuo lama karena keterbatasan tenaga. ‘’Dalam sehari ada 6 desa yang di-monitoring,’’ tuturnya. (zim/rij)

Baca Juga :  Menuju Bojonegoro Modern, Trotoar Semakin Ciamik

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/