alexametrics
30.3 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Mahasiswa Desak DPRD Perjuangkan Nasib Pedagang Pasar Bojonegoro

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Keresahan mahasiswa terus menghantui. Mereka berupaya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat lewat aksi unjuk rasa. Sebelumnya beberapa hari lalu telah turun ke jalan kalangan organisasi mahasiswa ekstra kampus (OMEK). Kemarin (20/4), puluhan massa aksi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bojonegoro demonstrasi di depan gedung DPRD Bojonegoro.

 

Ada lima tuntutan yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Bojonegoro. Ada satu tuntutan level daerah yang mereka layangkan kepada para wakil rakyat. Yakni, agar para pedagang pasar Bojonegoro Kota tidak dipindah.

 

“Sehingga kami yang sudah berdiskusi dengan para pedagang pasar ingin menuntut adanya kejelasan nasib para pedagang pasar. Mereka sudah menjerit di tengah pandemi,” tegas Koordinator Aliansi BEM Bojonegoro M. Rifka Arif Syahrizal.

 

Dalam aksinya, mahasiswa juga menuntut DPRD menerbitkan regulasi yang bisa menyejahterakan para pedagang kaki lima (PKL). “Sebab kita tahu bersama, nasib para PKL kerap kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP. Seharusnya mereka diberikan tempat berjualan yang layak,” ucapnya.

Baca Juga :  Penilaian Berlangsung Ketat

 

Adapun empat tuntutan level nasional yakni menolak rencana perpanjangan masa jabatan presiden serta amandemen UUD 1945, menuntut pemerintah agar mencabut kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) serta harga bahan bakar minyak (BBM), menolak kenaikan harga bahan pokok seperti minyak goreng.

 

“Dan kami dari Aliansi BEM Bojonegoro menuntut pemerintah pusat untuk mencabut UU IKN (ibu kota negara),” tambahnya.

 

Pihaknya akan menunggu tindaklanjut dari DPRD Bojonegoro terhadap lima tuntutan tersebut. “Kami tidak ingin hanya formalitas. Kami tidak puas dengan jawaban-jawaban normatif dari DPRD Bojonegoro,” ujarnya. Apabila tidak ada tindaklanjut selama 3×24, mereka akan gelar aksi turun ke jalan kembali dengan mengajak elemen masyarakat lainnya.

 

Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar berjanji akan menindaklanjuti seluruh tuntutan Aliansi BEM Bojonegoro hingga ke tingkat pusat. Umar yang juga didampingi pimpinan DPRD yaitu Sukur Priyanto, Sahudi, dan Mitroatin menyampaikan, bahwa DPRD Bojonegoro hanya menyetujui kebijakan maupun program pemerintah kabupaten Bojonegoro yang pro rakyat.

Baca Juga :  Nyantai Sambil Beri Makan Burung Dara di Alun-Alun Bojonegoro

 

Perihal pasar kota, Umar mengatakan memang ada beberapa regulasi yang harus dipatuhi. Sehingga tidak bisa serta merta pemerintah daerah melawan regulasi pusat tersebut. Yakni regulasi terkait pemenuhan luasan wilayah ruang terbuka hijau (RTH). “Kami terus berusaha mencarikan solusi terbaik sesuai dengan tugas dan kewenangan kami sebagai anggota DPRD,” ucapnya.

 

Sukur Priyanto pun menambahkan, agar pemerintah daerah menyikapi soal pasar kota bisa bersikap adil agar tidak merugikan para pedagang. Setidaknya menggali dan mencari secara serius latar belakang serta keinginan para pedagang pasar kota. Sukur juga tegaskan, bahwa DPRD Bojonegoro sudah menyikapi serius tuntutan para pedagang. “Kami tidak diam saja, ada banyak hal yang sudah DPRD lakukan terkait kebijakan pasar,” pungkasnya. (bgs/msu)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Keresahan mahasiswa terus menghantui. Mereka berupaya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat lewat aksi unjuk rasa. Sebelumnya beberapa hari lalu telah turun ke jalan kalangan organisasi mahasiswa ekstra kampus (OMEK). Kemarin (20/4), puluhan massa aksi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bojonegoro demonstrasi di depan gedung DPRD Bojonegoro.

 

Ada lima tuntutan yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Bojonegoro. Ada satu tuntutan level daerah yang mereka layangkan kepada para wakil rakyat. Yakni, agar para pedagang pasar Bojonegoro Kota tidak dipindah.

 

“Sehingga kami yang sudah berdiskusi dengan para pedagang pasar ingin menuntut adanya kejelasan nasib para pedagang pasar. Mereka sudah menjerit di tengah pandemi,” tegas Koordinator Aliansi BEM Bojonegoro M. Rifka Arif Syahrizal.

 

Dalam aksinya, mahasiswa juga menuntut DPRD menerbitkan regulasi yang bisa menyejahterakan para pedagang kaki lima (PKL). “Sebab kita tahu bersama, nasib para PKL kerap kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP. Seharusnya mereka diberikan tempat berjualan yang layak,” ucapnya.

Baca Juga :  33 Petugas Medis di Tuban Terinfeksi Covid-19

 

Adapun empat tuntutan level nasional yakni menolak rencana perpanjangan masa jabatan presiden serta amandemen UUD 1945, menuntut pemerintah agar mencabut kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) serta harga bahan bakar minyak (BBM), menolak kenaikan harga bahan pokok seperti minyak goreng.

 

“Dan kami dari Aliansi BEM Bojonegoro menuntut pemerintah pusat untuk mencabut UU IKN (ibu kota negara),” tambahnya.

 

Pihaknya akan menunggu tindaklanjut dari DPRD Bojonegoro terhadap lima tuntutan tersebut. “Kami tidak ingin hanya formalitas. Kami tidak puas dengan jawaban-jawaban normatif dari DPRD Bojonegoro,” ujarnya. Apabila tidak ada tindaklanjut selama 3×24, mereka akan gelar aksi turun ke jalan kembali dengan mengajak elemen masyarakat lainnya.

 

Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar berjanji akan menindaklanjuti seluruh tuntutan Aliansi BEM Bojonegoro hingga ke tingkat pusat. Umar yang juga didampingi pimpinan DPRD yaitu Sukur Priyanto, Sahudi, dan Mitroatin menyampaikan, bahwa DPRD Bojonegoro hanya menyetujui kebijakan maupun program pemerintah kabupaten Bojonegoro yang pro rakyat.

Baca Juga :  Pagi Ini Desa Simbatan Kanor Terjadi Kabut Tebal

 

Perihal pasar kota, Umar mengatakan memang ada beberapa regulasi yang harus dipatuhi. Sehingga tidak bisa serta merta pemerintah daerah melawan regulasi pusat tersebut. Yakni regulasi terkait pemenuhan luasan wilayah ruang terbuka hijau (RTH). “Kami terus berusaha mencarikan solusi terbaik sesuai dengan tugas dan kewenangan kami sebagai anggota DPRD,” ucapnya.

 

Sukur Priyanto pun menambahkan, agar pemerintah daerah menyikapi soal pasar kota bisa bersikap adil agar tidak merugikan para pedagang. Setidaknya menggali dan mencari secara serius latar belakang serta keinginan para pedagang pasar kota. Sukur juga tegaskan, bahwa DPRD Bojonegoro sudah menyikapi serius tuntutan para pedagang. “Kami tidak diam saja, ada banyak hal yang sudah DPRD lakukan terkait kebijakan pasar,” pungkasnya. (bgs/msu)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/