BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Tiga bulan ini pegawai negeri sipil (PNS) belum terima tambahan penghasilan pegawai (TPP). ‘’Tiga bulan ini TPP belum cair, jujur sudah mulai ngos-ngosan,” tutur salah satu PNS Pemkab Bojonegoro enggan disebut namanya kemarin (20/3).
Menurutnya, tidak sedikit PNS mengeluhkan molornya TPP. ‘’Padahal kan Presiden Jokowi mendorong PNS harus belanja untuk perputaran ekonomi agar daya beli naik. Tapi kalau TPP belum cair, kami mau belanja pakai uang apa?,” keluhnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Kalaupun, tambah dia, ada perubahan regulasi dari pusat terkait TPP, seharusnya segera melakukan penyesuaian. ‘’Karena ketika memantau kabupaten lain sudah ada yang cair TPP-nya pada Februari lalu,” tambahnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah menyampaikan, perihal TPP bisa ditanyakan kepada bagian organisasi atau badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan (BKPP).
‘’Jadi ketika sudah ada pengajuan terkait TPP, BPKAD akan mencairkan. Karena hingga sekarang belum ada pengajuan,” katanya saat di Graha Buana pada Jumat (17/3) lalu.
Kepala BKPP Aan Syahbana mengatakan, proses pengajuan TPP saat ini sudah berada di bagian hukum. Kemudian dikonfirmasi terpisah Kepala Bagian (Kabag) Hukum Muslim Wahyudi mengatakan peraturan bupati (perbup) terkait TPP masih diproses.
‘’Perbup masih diproses, saat ini masih proses diperbaiki sebagaimana hasil fasilitasi gubernur,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto telah menerima keluhan dari beberapa PNS terkait molornya pencairan TPP. ‘’Karena itu, kami minta TPP selama tiga bulan segera dicairkan,” katanya. Apalagi, sebentar lagi memasuki Ramadan, para PNS tentu berharap TPP segera cair. ‘’Sekarang ini sudah Maret, molornya sudah terlalu lama, kasihan para PNS,” bebernya. (bgs/rij)
