alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Temukan Kejanggalan Bantuan Keuangan Desa, Adukan ke BPD

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Bantuan keuangan desa (BKD) sudah proses pengerjaan hingga akhir tahun. Rerata warga desa tidak mengerti regulasi, sehingga apatis dengan pengerjaan.
Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) mengimbau masyarakat turut serta mengawasi, jika menemukan kejanggalan dalam proses dan hasil pengerjaan. Diminta segera melaporkan kepada BPD desa setempat.
Riadlus Sholihin, warga Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander mengatakan, apatis dengan pembanguan pengerjaan BKD. Jika ingin melakukan pengawasan, tidak mengerti cara mengadu dan tidak paham peraturan. “Rerata warga desa menerima jadi, tidak mau terlalu jauh urusan kedalam,” terangnya kemarin (19/12).
Sholikin menjelaskan, alangkah baiknya setiap pemerintah desa (pemdes) menjelaskan peraturan yang berlaku, terutama terkait partisipasi masyarakat.
Sehingga, jika di akhir pengerjaan ada temuan pengerjaan BKD bisa langsung ada yang dituju untuk melapor. “Saumpama saya nanti menemukan kejanggalan dalam pengerjaan BKD desa saya tidak bingung,” terangnya.
Ketua Abpednas Bojonegoro Mahfudz Muharom menjelaskan, jika warga desa menemukan hasil pengerjaan BKD tidak sesuai diimbau langsung melaporkan kepada BPD.
Agar langsung bisa dilakukan tindakan dengan melakukan pengecekan. “Jika nanti benar yang dilaporkan akan dilakukan tindak lanjut dengan memanggil kontaktor yang mengerjakan,” terangnya.
Mahfud menerangkan, keterlibatan masyarakat desa dalam program BKD penting untuk melancarkan program, selain itu bisa meminimalisir kecurangan rekanan.
Terutama terkait spesifikasi bahan yang digunakan untuk membangun jalan. “Masyarakat tidak perlu takut, langsung laporkan saja kepada BPD,” terangnya.
Dalam Perbup Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa di Desa, pasal 24 pada poin ke dua tertera, dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi, kasi atau kaur memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaiakan. Jika tidak dapat memenuhi target dapat diberikan sanksi yang tercantum dalam perjanjian. (luk)

Baca Juga :  Tim Sepak Bola Bojonegoro Imbang Hadapi Lamongan

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Bantuan keuangan desa (BKD) sudah proses pengerjaan hingga akhir tahun. Rerata warga desa tidak mengerti regulasi, sehingga apatis dengan pengerjaan.
Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) mengimbau masyarakat turut serta mengawasi, jika menemukan kejanggalan dalam proses dan hasil pengerjaan. Diminta segera melaporkan kepada BPD desa setempat.
Riadlus Sholihin, warga Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander mengatakan, apatis dengan pembanguan pengerjaan BKD. Jika ingin melakukan pengawasan, tidak mengerti cara mengadu dan tidak paham peraturan. “Rerata warga desa menerima jadi, tidak mau terlalu jauh urusan kedalam,” terangnya kemarin (19/12).
Sholikin menjelaskan, alangkah baiknya setiap pemerintah desa (pemdes) menjelaskan peraturan yang berlaku, terutama terkait partisipasi masyarakat.
Sehingga, jika di akhir pengerjaan ada temuan pengerjaan BKD bisa langsung ada yang dituju untuk melapor. “Saumpama saya nanti menemukan kejanggalan dalam pengerjaan BKD desa saya tidak bingung,” terangnya.
Ketua Abpednas Bojonegoro Mahfudz Muharom menjelaskan, jika warga desa menemukan hasil pengerjaan BKD tidak sesuai diimbau langsung melaporkan kepada BPD.
Agar langsung bisa dilakukan tindakan dengan melakukan pengecekan. “Jika nanti benar yang dilaporkan akan dilakukan tindak lanjut dengan memanggil kontaktor yang mengerjakan,” terangnya.
Mahfud menerangkan, keterlibatan masyarakat desa dalam program BKD penting untuk melancarkan program, selain itu bisa meminimalisir kecurangan rekanan.
Terutama terkait spesifikasi bahan yang digunakan untuk membangun jalan. “Masyarakat tidak perlu takut, langsung laporkan saja kepada BPD,” terangnya.
Dalam Perbup Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa di Desa, pasal 24 pada poin ke dua tertera, dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi, kasi atau kaur memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaiakan. Jika tidak dapat memenuhi target dapat diberikan sanksi yang tercantum dalam perjanjian. (luk)

Baca Juga :  Kasus Covid Masih Gawat, PPKM Mikro Diperpanjang

Artikel Terkait

Most Read

Bucket Hat Diminati Pehobi Outdoor

Momen Pulihkan Kondisi

Predator Anak Berkeliaran

Tak Bisa Prediksi Adanya Tersangka Lain

Artikel Terbaru


/