alexametrics
25.5 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Pertanyakan Fungsi Dewan Pengupahan

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Perubahan regulasi tentang pengupahan dari Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 ke PP 36/2021 sangat berdampak bagi serikat pekerja, karena terkesan membungkam aspirasi para buruh.
Mekanisme penetapan upah minimum kabupaten (UMK) di dalam regulasi baru, langsung dari pemerintah pusat, mengacu hasil survei badan pusat statistik (BPS), sehingga serikat pekerja tak bisa bersuara lantang.
Terbitnya regulasi baru itu, serikat pekerja menuding pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha, selain itu memertanyakan peran dewan pengupahan daerah.
Ketua Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bojonegoro Anis Yulianti mengungkapkan, mekanisme penetapan upah minimum dengan sistem saat ini lebih menguntungkan pengusaha.
Aspirasi buruh tidak tersampaikan.
“Saya ditagih buruh-buruh untuk hasil perundingan upah tahun depan, tapi hasilnya tidak memuaskan,” tuturnya kemarin (19/11).
Menurut Anis, kondisi tersebut terjadi karena ada perubahan regulasi, yang semula penghitungan berdasarkan survei yang dilakukan oleh dewan pengupahan daerah. Setelah UU Cipta Kerja, nilai upah tahun depan berdasarkan survei BPS yang dilakukan Maret, Juni, dan September. “Sejak awal terbitnya Omnibus Law Buruh selalu menolak,” terangnya.
Anis mempertanyakan, survei yang dilakukan BPS, variabel yang diambil untuk penilaian seperti apa dana apa saja. Sehingga, nilai hasil penghitungan tidak memuaskan pihak buruh. Buruh begitu terdampak jika kenaikan upah tahun depan hanya sekitar Rp 12.000.
“Tahun lalu kami minta kenaikan Rp 100 ribu, tapi ditetapkan kenaikan sekitar Rp 50.000, kami terima karena mengambil jalan tengah, tahun ini malah turun lagi, di mana keberpihakan pemerintah kepada buruh,” keluhnya.
SPSI menghendaki adanya keseimbangan antara buruh dengan pengusaha. Tapi keinginan buruh pupus karena perundingan tidak bisa didapatkan karena penetapan sudah dari pusat.
Dewan pengupahan daerah hanya mengetahui saja. “Saya tidak menandatangani kesepakatan, yang saya tanda tangani daftar hadir,” tegasnya.
Sementara itu, Irwin, salah satu perwakilan pengusaha di Bojonegoro membenarkan penghitungan UMK saat ini mengacu data BPS. Saat pertemuan, sudah terjadi kesepakatan masing-masing perwakilan. “Sudah disepakati tinggal pengajuan dari bupati kepada provinsi,” terangnya.
Irwin mengungkapkan, pengusaha juga menghendaki adanya keseimbangan dengan para pekerja. Sehingga tercipta iklim sama-sama menguntungkan. Namun, pengusaha selalu memerhatikan kesejahteraan pekerja.
Sementara itu Kasi Hubungan Perindustrian Dinperinaker Bojonegoro Rafiudin Fatoni menerangkan, dewan pengupahan daerah berjumlah 11 orang, perwakilan dari pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Serta perguruan tinggi. “Perwakilan buruh satu dan pengusaha satu,” tuturnya.
Menurut Fatoni, setelah ada perundingan, hasilnya akan diserahkan kepada bupati kemudian diserahkan ke Gubernur Jawa Timur. “Penetapan final akan berada di sana (provinsi),” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Bojonegoro, Gatot Rianto Prabowo mengaku saat pembahasan pengupahan oleh dewan pengupahan daerah, tidak mendapat undangan.
Sehingga tidak mengetahui secara pasti perkembangan saat ini. Namun, pernah ditanya oleh pihak provinsi mengenai pengupahan kabupaten tahun depan. “Untuk koordinasi mengenai pengupahan di Kabupaten,” tuturnya.
Sementara itu, BPS Bojonegoro Saat dikonfirmasi kemarin (19/11) melalui sambungan telefon belum memberikan jawaban terkait acuan yang digunakan untuk memperoleh nilai hasil penghitungan.
Namun jika melihat sistem penghitungan secara sekilas di Kemenaker, berdasarkan rerata konsumsi perkapita, upah minimum berjalan, pertumbuhan ekonomi, dan Inflasi pada 2021. (luk)

Baca Juga :  Tren Kasus Covid-19 Mulai Turun

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Perubahan regulasi tentang pengupahan dari Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 ke PP 36/2021 sangat berdampak bagi serikat pekerja, karena terkesan membungkam aspirasi para buruh.
Mekanisme penetapan upah minimum kabupaten (UMK) di dalam regulasi baru, langsung dari pemerintah pusat, mengacu hasil survei badan pusat statistik (BPS), sehingga serikat pekerja tak bisa bersuara lantang.
Terbitnya regulasi baru itu, serikat pekerja menuding pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha, selain itu memertanyakan peran dewan pengupahan daerah.
Ketua Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bojonegoro Anis Yulianti mengungkapkan, mekanisme penetapan upah minimum dengan sistem saat ini lebih menguntungkan pengusaha.
Aspirasi buruh tidak tersampaikan.
“Saya ditagih buruh-buruh untuk hasil perundingan upah tahun depan, tapi hasilnya tidak memuaskan,” tuturnya kemarin (19/11).
Menurut Anis, kondisi tersebut terjadi karena ada perubahan regulasi, yang semula penghitungan berdasarkan survei yang dilakukan oleh dewan pengupahan daerah. Setelah UU Cipta Kerja, nilai upah tahun depan berdasarkan survei BPS yang dilakukan Maret, Juni, dan September. “Sejak awal terbitnya Omnibus Law Buruh selalu menolak,” terangnya.
Anis mempertanyakan, survei yang dilakukan BPS, variabel yang diambil untuk penilaian seperti apa dana apa saja. Sehingga, nilai hasil penghitungan tidak memuaskan pihak buruh. Buruh begitu terdampak jika kenaikan upah tahun depan hanya sekitar Rp 12.000.
“Tahun lalu kami minta kenaikan Rp 100 ribu, tapi ditetapkan kenaikan sekitar Rp 50.000, kami terima karena mengambil jalan tengah, tahun ini malah turun lagi, di mana keberpihakan pemerintah kepada buruh,” keluhnya.
SPSI menghendaki adanya keseimbangan antara buruh dengan pengusaha. Tapi keinginan buruh pupus karena perundingan tidak bisa didapatkan karena penetapan sudah dari pusat.
Dewan pengupahan daerah hanya mengetahui saja. “Saya tidak menandatangani kesepakatan, yang saya tanda tangani daftar hadir,” tegasnya.
Sementara itu, Irwin, salah satu perwakilan pengusaha di Bojonegoro membenarkan penghitungan UMK saat ini mengacu data BPS. Saat pertemuan, sudah terjadi kesepakatan masing-masing perwakilan. “Sudah disepakati tinggal pengajuan dari bupati kepada provinsi,” terangnya.
Irwin mengungkapkan, pengusaha juga menghendaki adanya keseimbangan dengan para pekerja. Sehingga tercipta iklim sama-sama menguntungkan. Namun, pengusaha selalu memerhatikan kesejahteraan pekerja.
Sementara itu Kasi Hubungan Perindustrian Dinperinaker Bojonegoro Rafiudin Fatoni menerangkan, dewan pengupahan daerah berjumlah 11 orang, perwakilan dari pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Serta perguruan tinggi. “Perwakilan buruh satu dan pengusaha satu,” tuturnya.
Menurut Fatoni, setelah ada perundingan, hasilnya akan diserahkan kepada bupati kemudian diserahkan ke Gubernur Jawa Timur. “Penetapan final akan berada di sana (provinsi),” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Bojonegoro, Gatot Rianto Prabowo mengaku saat pembahasan pengupahan oleh dewan pengupahan daerah, tidak mendapat undangan.
Sehingga tidak mengetahui secara pasti perkembangan saat ini. Namun, pernah ditanya oleh pihak provinsi mengenai pengupahan kabupaten tahun depan. “Untuk koordinasi mengenai pengupahan di Kabupaten,” tuturnya.
Sementara itu, BPS Bojonegoro Saat dikonfirmasi kemarin (19/11) melalui sambungan telefon belum memberikan jawaban terkait acuan yang digunakan untuk memperoleh nilai hasil penghitungan.
Namun jika melihat sistem penghitungan secara sekilas di Kemenaker, berdasarkan rerata konsumsi perkapita, upah minimum berjalan, pertumbuhan ekonomi, dan Inflasi pada 2021. (luk)

Baca Juga :  Berpotensi Pelanggaran Pilkada, Reses Dewan Atensi Bawaslu

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/