alexametrics
25 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Cacat Hukum, Pelepasan Lahan di Banyuwangi untuk GRR

TUBAN, Radar Tuban – Proses penyerahan lahan seluas sekitar 305 hektare eks hak guna usaha (HGU) Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XII di Glenmor, Banyuwangi kepada PT Pertamina untuk tukar guling lahan Hutan Jati Peteng, Kecamatan Jenu disinyalir janggal.
Fakta tersebut diungkap konsultan hukum dan aktivis lingkungan Poros Hijau Banyuwangi, Haryo Wirasmo. Dia mengatakan, proses pelepasan tanah dari PTPN XII ke PT Pertamina tersebut tidak sesuai aturan. ”Terjadi kelalaian tanggung jawab,” bebernya saat dihubungi Jawa Pos Radar Tuban kemarin (19/11).
Haryo, sapaannya mengemukakan, PTPN XII selaku pelepas lahan sampai saat ini tidak melakukan prosedur hukum yang berlaku setelah HGU berakhir pada 2013.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996, setelah HGU berakhir PTPN XII wajib menyerahkan lahan beserta seluruh asetnya kepada negara berdasarkan ketentuan pasal 17 dan 18 perundangan tersebut. Konsekuensinya, lahan eks HGU PTPN XII kini sepenuhnya menjadi milik negara. ”Praktis, PTPN XII belum bisa menyerahkan lahan eks HGU tersebut kepada PT Pertamina,” tegasnya.
Haryo menyampaikan, kejanggalan itulah yang menyebabkan penyerahan lahan cacat hukum dan PTPN XII tidak bisa menyerahkan lahan kepada PT Pertamina, karena lahan tersebut bukan asetnya.
Terlebih, lanjut dia, PT Pertamina menyerahkan lahan tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hanya menggunakan berita acara pemakaian sementara bernomor BA-001/100000/2020.SO tertanggal 7 Agustus 2020.
Lebih lanjut Haryo mengemukakan, sebelum HGU berakhir, PTPN XII mengelola lahan tersebut bersama masyarakat setempat. Sistemnya tumpangsari. PTPN XII membudidayakan tanaman pokok jenis randu, sedang masyarakat menanam palawija di bawahnya.
Pada 2012 atau setahun sebelum HGU berakhir, tanpa dasar hukum yang jelas pola kemitraan tersebut dihapus oleh PTPN XII dan diganti dengan pola sewa-menyewa. Para petani penggarap kemudian membayar sewa Rp 2,5 juta per tahun per hektare. Untuk kontraknya diperbarui setiap tahun.
Pria yang juga pegiat lingkungan ini mengemukakan, sebetulnya yang berhak mengelola lahan adalah petani penggarap. Sebab, sudah ada kesepakatan di awal antara para petani penggarap yang tergabung dalam Kelompok Tani Sumber Sari Rukun dengan PTPN XII. Apalagi, para penggarap rutin membayar sewa dan menerima kuitansi atas pembayaran sewa lahan tersebut.
Haryo mengatakan, kesepakatan seperti itu sifatnya mengikat. Bahkan, memenuhi syarat sah sebuah perjanjian yang berakibat hukum sesuai pasal 133 KUHPerdata.
Menurut dia, jika penyerahan lahan antara eks HGU PTPN XII kepada PT Pertamina tidak segera dievaluasi, maka sesunggunya ada etika hukum yang hilang. ”Pemutusan sepihak adalah wanprestasi,” tandasnya.
Dikonfirmasi terkait lahan di Banyuwangi tersebut, Presiden Direktur PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia Kadek Ambara Jaya enggan berkomentar. Menurut dia, dirinya tidak berwenang menjelaskan prosedur tersebut. Termasuk menjawab pertanyaan wartawan koran ini. ”’Kalau itu bukan bagian saya untuk menjawab karena itu ranah dari asset management. Semua di bawah Pertamina Korporat,” jawab dia singkat melalui pesan WhatsApp.

Baca Juga :  Disparbudpora Siagakan Nakes di Lokasi Wisata

Rencana Pasca Deforestasi Sangat Penting
Adminstratur Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Tuban Wismanto akhirnya angkat bicara terkait penebangan sekitar 40.000 pohon di area Hutan Jati Peteng di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu.
Dia menandaskan, PT Pertamina Rosneft dan Petrokimia tetap harus mengupayakan kelestarian alam di Tuban. Menurutnya, rencana pasca deforestasi atau perubahan permanen lahan hutan untuk proyek kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) harus jelas dan berpihak kepada keberlangsungan alam di Bumi Ronggolawe.
Dia mengatakan, upaya itu bisa dilakukan dengan cara membuat penghijauan di sekitar atau di dalam area industri. ”Istilahnya membuat ruang terbuka hijau,” terangnya saat ditemui Jawa Pos Radar Tuban di ruang kerjanya kemarin (19/11).
Dia mengatakan, secara ekonomi, industrialisasi sangat bagus untuk membangkitkan laju kesejahteraan di Tuban. Namun, secara ekologi harus dipertimbangkan. Salah satunya eksistensi fungsi hutan. Menurutnya, itu merupakan hal yang sangat penting.
Wismanto menyampaikan, tukar menukar kawasan hutan (TMKH) atau tukar guling lahan Hutan Jati Peteng dengan lahan di Glenmore, Banyuwangi disebabkan lahan hutan di Tuban kurang memadai. Pertimbangannya, lahan hutan di Tuban didominasi bebatuan dan kurang bagus untuk pertumbuhan pohon hutan.
Selain itu, luasan lahan pengganti di Tuban tidak ada. Sebab, lahan ganti seluas 269 hektare itu ada ketentuannya. Misalnya, harus berintegrasi satu bidang.
Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Bisnis KPH Tuban Nana Suwanda menambahkan, beruntungnya dalam deforestasi ini proses TMKH masih menggunakan peraturan lama. Menurut dia, regulasi yang lama tersebut masih berpihak kepada keberlanjutan alam dengan mewajibkan tukar guling lahan. Jika menggunakan regulasi baru, tukar guling tersebut tidak ada. Bahkan, indikator aturan baru hanya berdasarkan kecukupan area hutan. Sekitar 30 persen dari luas wilayah kabupaten.
”Artinya tukar guling tidak dilakukan jika setelah deforestasi, area hutan di Kabupaten Tuban masih mencukupi 30 persen tersebut,” jelasnya.
Terkait dengan pemindahan lahan hutan pengganti di Banguwangi, KPH Tuban mulai melakukan reboisasi hutan di wilayah administrasi Kabupaten Tuban pada Desember mendatang. Lahan hutan yang ditanami bibit seluas 1.484 hektare. (sab)

Baca Juga :  Terungkap! Perekam Video Antrean Mobil yang Viral di Tuban

TUBAN, Radar Tuban – Proses penyerahan lahan seluas sekitar 305 hektare eks hak guna usaha (HGU) Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XII di Glenmor, Banyuwangi kepada PT Pertamina untuk tukar guling lahan Hutan Jati Peteng, Kecamatan Jenu disinyalir janggal.
Fakta tersebut diungkap konsultan hukum dan aktivis lingkungan Poros Hijau Banyuwangi, Haryo Wirasmo. Dia mengatakan, proses pelepasan tanah dari PTPN XII ke PT Pertamina tersebut tidak sesuai aturan. ”Terjadi kelalaian tanggung jawab,” bebernya saat dihubungi Jawa Pos Radar Tuban kemarin (19/11).
Haryo, sapaannya mengemukakan, PTPN XII selaku pelepas lahan sampai saat ini tidak melakukan prosedur hukum yang berlaku setelah HGU berakhir pada 2013.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996, setelah HGU berakhir PTPN XII wajib menyerahkan lahan beserta seluruh asetnya kepada negara berdasarkan ketentuan pasal 17 dan 18 perundangan tersebut. Konsekuensinya, lahan eks HGU PTPN XII kini sepenuhnya menjadi milik negara. ”Praktis, PTPN XII belum bisa menyerahkan lahan eks HGU tersebut kepada PT Pertamina,” tegasnya.
Haryo menyampaikan, kejanggalan itulah yang menyebabkan penyerahan lahan cacat hukum dan PTPN XII tidak bisa menyerahkan lahan kepada PT Pertamina, karena lahan tersebut bukan asetnya.
Terlebih, lanjut dia, PT Pertamina menyerahkan lahan tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hanya menggunakan berita acara pemakaian sementara bernomor BA-001/100000/2020.SO tertanggal 7 Agustus 2020.
Lebih lanjut Haryo mengemukakan, sebelum HGU berakhir, PTPN XII mengelola lahan tersebut bersama masyarakat setempat. Sistemnya tumpangsari. PTPN XII membudidayakan tanaman pokok jenis randu, sedang masyarakat menanam palawija di bawahnya.
Pada 2012 atau setahun sebelum HGU berakhir, tanpa dasar hukum yang jelas pola kemitraan tersebut dihapus oleh PTPN XII dan diganti dengan pola sewa-menyewa. Para petani penggarap kemudian membayar sewa Rp 2,5 juta per tahun per hektare. Untuk kontraknya diperbarui setiap tahun.
Pria yang juga pegiat lingkungan ini mengemukakan, sebetulnya yang berhak mengelola lahan adalah petani penggarap. Sebab, sudah ada kesepakatan di awal antara para petani penggarap yang tergabung dalam Kelompok Tani Sumber Sari Rukun dengan PTPN XII. Apalagi, para penggarap rutin membayar sewa dan menerima kuitansi atas pembayaran sewa lahan tersebut.
Haryo mengatakan, kesepakatan seperti itu sifatnya mengikat. Bahkan, memenuhi syarat sah sebuah perjanjian yang berakibat hukum sesuai pasal 133 KUHPerdata.
Menurut dia, jika penyerahan lahan antara eks HGU PTPN XII kepada PT Pertamina tidak segera dievaluasi, maka sesunggunya ada etika hukum yang hilang. ”Pemutusan sepihak adalah wanprestasi,” tandasnya.
Dikonfirmasi terkait lahan di Banyuwangi tersebut, Presiden Direktur PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia Kadek Ambara Jaya enggan berkomentar. Menurut dia, dirinya tidak berwenang menjelaskan prosedur tersebut. Termasuk menjawab pertanyaan wartawan koran ini. ”’Kalau itu bukan bagian saya untuk menjawab karena itu ranah dari asset management. Semua di bawah Pertamina Korporat,” jawab dia singkat melalui pesan WhatsApp.

Baca Juga :  Buruh Tuban Mengadu(h) ke Provinsi

Rencana Pasca Deforestasi Sangat Penting
Adminstratur Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Tuban Wismanto akhirnya angkat bicara terkait penebangan sekitar 40.000 pohon di area Hutan Jati Peteng di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu.
Dia menandaskan, PT Pertamina Rosneft dan Petrokimia tetap harus mengupayakan kelestarian alam di Tuban. Menurutnya, rencana pasca deforestasi atau perubahan permanen lahan hutan untuk proyek kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) harus jelas dan berpihak kepada keberlangsungan alam di Bumi Ronggolawe.
Dia mengatakan, upaya itu bisa dilakukan dengan cara membuat penghijauan di sekitar atau di dalam area industri. ”Istilahnya membuat ruang terbuka hijau,” terangnya saat ditemui Jawa Pos Radar Tuban di ruang kerjanya kemarin (19/11).
Dia mengatakan, secara ekonomi, industrialisasi sangat bagus untuk membangkitkan laju kesejahteraan di Tuban. Namun, secara ekologi harus dipertimbangkan. Salah satunya eksistensi fungsi hutan. Menurutnya, itu merupakan hal yang sangat penting.
Wismanto menyampaikan, tukar menukar kawasan hutan (TMKH) atau tukar guling lahan Hutan Jati Peteng dengan lahan di Glenmore, Banyuwangi disebabkan lahan hutan di Tuban kurang memadai. Pertimbangannya, lahan hutan di Tuban didominasi bebatuan dan kurang bagus untuk pertumbuhan pohon hutan.
Selain itu, luasan lahan pengganti di Tuban tidak ada. Sebab, lahan ganti seluas 269 hektare itu ada ketentuannya. Misalnya, harus berintegrasi satu bidang.
Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Bisnis KPH Tuban Nana Suwanda menambahkan, beruntungnya dalam deforestasi ini proses TMKH masih menggunakan peraturan lama. Menurut dia, regulasi yang lama tersebut masih berpihak kepada keberlanjutan alam dengan mewajibkan tukar guling lahan. Jika menggunakan regulasi baru, tukar guling tersebut tidak ada. Bahkan, indikator aturan baru hanya berdasarkan kecukupan area hutan. Sekitar 30 persen dari luas wilayah kabupaten.
”Artinya tukar guling tidak dilakukan jika setelah deforestasi, area hutan di Kabupaten Tuban masih mencukupi 30 persen tersebut,” jelasnya.
Terkait dengan pemindahan lahan hutan pengganti di Banguwangi, KPH Tuban mulai melakukan reboisasi hutan di wilayah administrasi Kabupaten Tuban pada Desember mendatang. Lahan hutan yang ditanami bibit seluas 1.484 hektare. (sab)

Baca Juga :  Tahun Ini, Empat Kali Gerhana

Artikel Terkait

Most Read

Lima Rumah Roboh di Japah

DPRD Minta Pasien Covid Harus Tertangani

Rotasi Lini Pertahanan

Artikel Terbaru


/