Hanya Fraksi PDI-P Bojonegoro Tak Bersikap

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Elemen mahasiswa masih menagih pernyataan sikap anggota DPRD Bojonegoro terkait penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. DPRD menyatakan tujuh fraksi sepakat menolak kenaikan BBM.

Hanya satu fraksi tidak menyatakan sikap, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Unjuk rasa PMII Bojonegoro pada 12 September lalu, selanjutnya perwakilan DPRD meminta waktu seminggu untuk menindaklanjutinya. Jatuh temponya kemarin (19/9).

Ketua PMII Bojonegoro Herri Siswanto mengatakan, telah mengetahui pernyataan sikap DPRD atas penolakan harga BBM subsidi. Kemarin datang ke kantor DPRD untuk meminta salinan pernyataan sikap. “Selain itu ingin menanyakan alasan Fraksi PDI-P tidak ikut menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM subsidi,” bebernya.

Tapi, ternyata seluruh anggota DPRD sedang kunjungan kerja (kunker). Sehingga hanya ditemui sekretariat DPRD. “Kami dijanjikan akan diberi salinan pernyataannya. Kalau nanti tidak dikirim, kami akan datang lagi ke DPRD,” ujarnya.

Anggota Fraksi PDI-P Agung Handoyo dan Donny Bayu enggan berkomentar terkait pernyataan sikap tersebut. Keduanya menyarankan konfirmasi ke Ketua Fraksi PDI-P Bambang Sutriyono. Namun, hingga berita ini ditulis pukul 19.40, belum ada respons dari Bambang Sutriyono usai sambungan telepon dan pesan singkat.

“Ada tujuh fraksi menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM subsidi. Sedangkan satu fraksi tidak menyatakan sikap yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),” kata Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto.

Dia mengatakan, karena ini keputusan lembaga dengan kesepakatan melalui semua wakil ketua DPRD, pihaknya merilis ketegasan sikap menolak kenaikan BBM. “Kami dari lembaga DPRD dengan tegas menolak kenaikan BBM,”tegasnya.

Penolakan itu disertai surat pernyataan dan ditandatangani semua pimpinan DPRD, meski masing-masing fraksi memiliki alasan dan narasi berbeda. Tetapi secara umum penolakan ini karena kenaikan harga BBM subsidi dinilai kurang tepat, ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat lemah pasca pandemi Covid-19.

“Otoritas atau kebijakan naik turunnya BBM merupakan wewenang pemerintah pusat, sehingga kami mendesak pemerintah agar  harga BBM subsidi tidak dinaikkan,” tegasnya. (bgs/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Elemen mahasiswa masih menagih pernyataan sikap anggota DPRD Bojonegoro terkait penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. DPRD menyatakan tujuh fraksi sepakat menolak kenaikan BBM.

Hanya satu fraksi tidak menyatakan sikap, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Unjuk rasa PMII Bojonegoro pada 12 September lalu, selanjutnya perwakilan DPRD meminta waktu seminggu untuk menindaklanjutinya. Jatuh temponya kemarin (19/9).

Ketua PMII Bojonegoro Herri Siswanto mengatakan, telah mengetahui pernyataan sikap DPRD atas penolakan harga BBM subsidi. Kemarin datang ke kantor DPRD untuk meminta salinan pernyataan sikap. “Selain itu ingin menanyakan alasan Fraksi PDI-P tidak ikut menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM subsidi,” bebernya.

Tapi, ternyata seluruh anggota DPRD sedang kunjungan kerja (kunker). Sehingga hanya ditemui sekretariat DPRD. “Kami dijanjikan akan diberi salinan pernyataannya. Kalau nanti tidak dikirim, kami akan datang lagi ke DPRD,” ujarnya.

Anggota Fraksi PDI-P Agung Handoyo dan Donny Bayu enggan berkomentar terkait pernyataan sikap tersebut. Keduanya menyarankan konfirmasi ke Ketua Fraksi PDI-P Bambang Sutriyono. Namun, hingga berita ini ditulis pukul 19.40, belum ada respons dari Bambang Sutriyono usai sambungan telepon dan pesan singkat.

“Ada tujuh fraksi menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM subsidi. Sedangkan satu fraksi tidak menyatakan sikap yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),” kata Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto.

Dia mengatakan, karena ini keputusan lembaga dengan kesepakatan melalui semua wakil ketua DPRD, pihaknya merilis ketegasan sikap menolak kenaikan BBM. “Kami dari lembaga DPRD dengan tegas menolak kenaikan BBM,”tegasnya.

Penolakan itu disertai surat pernyataan dan ditandatangani semua pimpinan DPRD, meski masing-masing fraksi memiliki alasan dan narasi berbeda. Tetapi secara umum penolakan ini karena kenaikan harga BBM subsidi dinilai kurang tepat, ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat lemah pasca pandemi Covid-19.

“Otoritas atau kebijakan naik turunnya BBM merupakan wewenang pemerintah pusat, sehingga kami mendesak pemerintah agar  harga BBM subsidi tidak dinaikkan,” tegasnya. (bgs/rij)