alexametrics
27.6 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Penyelewengan BPNT, Ada Pemufakatan Jahat Sejak Awal?

Radar Tuban – Dugaan penyelewengan program bantuan pangan nontunai (BPNT) oleh salah satu oknum perangkat desa di Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang patut menjadi atensi bersama, khususnya pemerintah.

Sebab, terungkapnya dugaan penyelewengan bantuan pangan untuk warga miskin tersebut menunjukkan adanya sistem penyaluran yang tidak beres.

Ada proses yang dilanggar. Sesuai standar prosedur operasional (SOP) penyaluran kartu keluarga sejahtara (KKS), semestinya kartu semacam ATM itu langsung diterima keluarga penerima manfaat (KPM).

Yang menyerahkan, bank yang di tunjuk pemerintah. Face to face antara petugas bank dengan penerima manfaat. Perlu diketahui, bank yang ditunjuk pemerintah untuk penyaluran bantuan kepada KPM adalah BNI Cabang Tuban.

‘’Itu sistemnya sama seperti membuka rekening di bank. Yang menyerahkan (pihak bank, Red) dan yang menerima saling bertemu langsung, karena di situ ada PIN rahasianya. Sama seperti membuat ATM,’’ terang Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban Joko Sarwono kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (19/6).

Selain itu, dalam proses penyerahan KKS tersebut, juga harus disertai dengan tanda terima atau tanda bukti penyerahan yang ditandatangani oleh penerima manfaat.

Baca Juga :  Darurat, IGD-ICU Sejumlah Rumah Sakit Mulai Tolak Pasien

Lantas, bagaimana dengan kasus yang terjadi di Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang? Joko belum bisa menyampaikan secara detail.

Namun, jika dilihat dari fakta yang muncul memang terjadi janggal. Menyalahi SOP penyaluran KKS kepada KPM. ‘’Kita perlu memastikannya dulu ke pihak bank. Apakah saat proses penyalurannya dulu sudah sesuai SOP atau tidak, karena seharusnya diterimakan langsung kepada penerima. Tidak melalui perangkat. Apalagi, baru diberikan sekarang dan kondisi segel (amplop, Red) sudah terbuka,’’ terang pejabat definitif asisten sekda itu.

Soal adanya niat jahat dari ke salahan prosedur penyaluran tersebut, Joko enggan memberikan komentar. Ditegaskan dia, jika memang ada pelanggaran hukum dalam kasus tersebut, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk melakukan proses lebih lanjut.

Pemimpin BNI Cabang Tuban Eri Prihartono dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban menjelaskan, jika mengacu SOP, seharusnya penyerahan KKS langsung diterima KPM.

Begitu pula distribusi kartu program pemerintah lainnya, juga langsung diserahkan kepada KPM. Dia juga mengaku heran bagaimana caranya perangkat desa bisa menguasai puluhan KKS selama bertahun-tahun.

Baca Juga :  Menikmati Senja di Bukit Gajah - Gunung Pegat Bojonegoro

‘’Karena dua tahun yang lalu saya belum di Tuban. Kami percayakan penyelidikan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian,’’ tutur dia. Lebih lanjut pejabat kelahiran Madura itu mengatakan, KKS bisa diserahkan ke orang lain (bukan penerima KPM) jika ada surat kuasa dari KPM.

Dalam pendistribusian kartu, KPM mewakilkan kepada anggota keluarga untuk pengambilan karena terkendala kesehatan. Apakah perangkat desa memalsu surat kuasa tersebut? Eri enggan berkomentar dan memilih menunggu hasil penyelidikan polisi.

‘’Karena sudah masuk ranah hukum, jadi kami percaya polisi untuk menyelidiki asal muasal KKS kok bisa di tangan perangkat desa,’’ tegas dia.

Terkait salah satu kerabat dekat sekdes Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang yang kabarnya menjadi Agen46 BNI, Eri juga memilih menunggu proses hukum.

Jika terbukti ada kongkalikong antara oknum perangkat desa dengan Agen46, dia berjanji langsung menonaktifkan status agen tersebut.

‘’Tidak ada toleransi bagi Agen46 BNI yang beru rusan hukum. Langung kami nonaktifkan. Untuk saat ini kami masih menunggu proses hukum,’’ tegas dia. 

Radar Tuban – Dugaan penyelewengan program bantuan pangan nontunai (BPNT) oleh salah satu oknum perangkat desa di Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang patut menjadi atensi bersama, khususnya pemerintah.

Sebab, terungkapnya dugaan penyelewengan bantuan pangan untuk warga miskin tersebut menunjukkan adanya sistem penyaluran yang tidak beres.

Ada proses yang dilanggar. Sesuai standar prosedur operasional (SOP) penyaluran kartu keluarga sejahtara (KKS), semestinya kartu semacam ATM itu langsung diterima keluarga penerima manfaat (KPM).

Yang menyerahkan, bank yang di tunjuk pemerintah. Face to face antara petugas bank dengan penerima manfaat. Perlu diketahui, bank yang ditunjuk pemerintah untuk penyaluran bantuan kepada KPM adalah BNI Cabang Tuban.

‘’Itu sistemnya sama seperti membuka rekening di bank. Yang menyerahkan (pihak bank, Red) dan yang menerima saling bertemu langsung, karena di situ ada PIN rahasianya. Sama seperti membuat ATM,’’ terang Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban Joko Sarwono kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (19/6).

Selain itu, dalam proses penyerahan KKS tersebut, juga harus disertai dengan tanda terima atau tanda bukti penyerahan yang ditandatangani oleh penerima manfaat.

Baca Juga :  Lagi, Satu Pasien Covid-19 Meninggal

Lantas, bagaimana dengan kasus yang terjadi di Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang? Joko belum bisa menyampaikan secara detail.

Namun, jika dilihat dari fakta yang muncul memang terjadi janggal. Menyalahi SOP penyaluran KKS kepada KPM. ‘’Kita perlu memastikannya dulu ke pihak bank. Apakah saat proses penyalurannya dulu sudah sesuai SOP atau tidak, karena seharusnya diterimakan langsung kepada penerima. Tidak melalui perangkat. Apalagi, baru diberikan sekarang dan kondisi segel (amplop, Red) sudah terbuka,’’ terang pejabat definitif asisten sekda itu.

Soal adanya niat jahat dari ke salahan prosedur penyaluran tersebut, Joko enggan memberikan komentar. Ditegaskan dia, jika memang ada pelanggaran hukum dalam kasus tersebut, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk melakukan proses lebih lanjut.

Pemimpin BNI Cabang Tuban Eri Prihartono dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban menjelaskan, jika mengacu SOP, seharusnya penyerahan KKS langsung diterima KPM.

Begitu pula distribusi kartu program pemerintah lainnya, juga langsung diserahkan kepada KPM. Dia juga mengaku heran bagaimana caranya perangkat desa bisa menguasai puluhan KKS selama bertahun-tahun.

Baca Juga :  Guru Tak Tertib Absensi, Pangkat Diturunkan

‘’Karena dua tahun yang lalu saya belum di Tuban. Kami percayakan penyelidikan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian,’’ tutur dia. Lebih lanjut pejabat kelahiran Madura itu mengatakan, KKS bisa diserahkan ke orang lain (bukan penerima KPM) jika ada surat kuasa dari KPM.

Dalam pendistribusian kartu, KPM mewakilkan kepada anggota keluarga untuk pengambilan karena terkendala kesehatan. Apakah perangkat desa memalsu surat kuasa tersebut? Eri enggan berkomentar dan memilih menunggu hasil penyelidikan polisi.

‘’Karena sudah masuk ranah hukum, jadi kami percaya polisi untuk menyelidiki asal muasal KKS kok bisa di tangan perangkat desa,’’ tegas dia.

Terkait salah satu kerabat dekat sekdes Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang yang kabarnya menjadi Agen46 BNI, Eri juga memilih menunggu proses hukum.

Jika terbukti ada kongkalikong antara oknum perangkat desa dengan Agen46, dia berjanji langsung menonaktifkan status agen tersebut.

‘’Tidak ada toleransi bagi Agen46 BNI yang beru rusan hukum. Langung kami nonaktifkan. Untuk saat ini kami masih menunggu proses hukum,’’ tegas dia. 

Artikel Terkait

Most Read

CJH Cadangan Direncanakan 5 Persen

Mendaki Itu Seru

Artikel Terbaru


/