alexametrics
24.5 C
Bojonegoro
Thursday, May 26, 2022

Paripurna Pelantikan Ketua DPRD Menunggu Bamus

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Surat dari Gubernur Jawa Timur terkait penggantian kursi ketua DPRD Bojonegoro informasinya sudah turun. Namun, Sekretaris DPRD (Sekwan) Bojonegoro Edi Susanto mengaku belum menerima dan melihat surat tersebut. “Informasinya surat itu sudah turun, tapi secara fisik suratnya saya belum lihat,” katanya saat dihubungi Selasa (18/1).

Edi menerangkan, bahwa proses surat-menyurat memang tidak butuh waktu lama sepanjang persyaratanya sudah memenuhi syarat. Sebab sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 

Prosesnya setelah surat masuk dibacakan saat rapat paripurna itu paling lambat tujuh hari surat itu harus diteruskan kepada gubernur melalui bupati. Lalu, bupati meneruskan ke gubernur paling lambat juga tujuh hari. 

Baca Juga :  SKB CPNS Diumumkan Bulan Depan

“Kemudian gubernur ketika menerima surat tersebut dan dinyatakan berkas sudah lengkap, paling lambat empat belas hari. Jadi tidak bisa molor-molor waktunya,” imbuhnya. 

Selanjutnya, pihaknya tinggal menunggu kebijakan dari pimpinan DPRD terkait jadwal paripurna istimewa terkait pelantikan ketua DPRD. Karena berdasar jadwal alat kelengkapan DPRD (AKD) bulan ini memang rapat paripurna istimewa belum dijadwalkan. “Kami belum tahu terkait jadwal rapat paripurna istimewa akan digelar bulan ini atau awal Februari,” katanya.

Kalau memang hendak digelar bulan ini, tentunya harus melalui hasil kesepakatan rapat badan musyawarah (bamus) DPRD. “Tapi berdasar jadwal AKD bulan ini, rapat bamus dijadwalkan 31 Januari,” bebernya.

Perlu diketahui, surat masuk dari Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro dibacakan di rapat paripurna DPRD Bojonegoro pada Jumat (24/12). Imam Sholikin selaku pimpinan rapat paripurna membacakan surat masuk tersebut. Surat nomor 050/DPC/25.22/02/XII/2021 itu berisi tentang pergantian Ketua DPRD periode 2019-2024.

Baca Juga :  Transfer DBH Migas Tak Berubah

Yakni, mengusulkan pergantian pimpinan DPRD Bojonegoro dari unsur Fraksi PKB. Sebelumnya dijabat Imam Sholikin, digantikan Abdulloh Umar yang mana sebelumnya menjabat ketua Komisi D DPRD 

Juga ada surat masuk dari Fraksi PKB nomor 020/FPKB03/V/B2/XII/2021. Imam Sholikin menggantikan posisi Abdulloh Umar sebagai Ketua Komisi D DPRD dan anggota badan anggaran (banggar). Adapun mekanisme pergantian ketua DPRD itu merupakan usulan sekaligus penugasan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Surat dari Gubernur Jawa Timur terkait penggantian kursi ketua DPRD Bojonegoro informasinya sudah turun. Namun, Sekretaris DPRD (Sekwan) Bojonegoro Edi Susanto mengaku belum menerima dan melihat surat tersebut. “Informasinya surat itu sudah turun, tapi secara fisik suratnya saya belum lihat,” katanya saat dihubungi Selasa (18/1).

Edi menerangkan, bahwa proses surat-menyurat memang tidak butuh waktu lama sepanjang persyaratanya sudah memenuhi syarat. Sebab sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 

Prosesnya setelah surat masuk dibacakan saat rapat paripurna itu paling lambat tujuh hari surat itu harus diteruskan kepada gubernur melalui bupati. Lalu, bupati meneruskan ke gubernur paling lambat juga tujuh hari. 

Baca Juga :  Berada di Kompleks Bojonegoro Kota Lama

“Kemudian gubernur ketika menerima surat tersebut dan dinyatakan berkas sudah lengkap, paling lambat empat belas hari. Jadi tidak bisa molor-molor waktunya,” imbuhnya. 

Selanjutnya, pihaknya tinggal menunggu kebijakan dari pimpinan DPRD terkait jadwal paripurna istimewa terkait pelantikan ketua DPRD. Karena berdasar jadwal alat kelengkapan DPRD (AKD) bulan ini memang rapat paripurna istimewa belum dijadwalkan. “Kami belum tahu terkait jadwal rapat paripurna istimewa akan digelar bulan ini atau awal Februari,” katanya.

Kalau memang hendak digelar bulan ini, tentunya harus melalui hasil kesepakatan rapat badan musyawarah (bamus) DPRD. “Tapi berdasar jadwal AKD bulan ini, rapat bamus dijadwalkan 31 Januari,” bebernya.

Perlu diketahui, surat masuk dari Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro dibacakan di rapat paripurna DPRD Bojonegoro pada Jumat (24/12). Imam Sholikin selaku pimpinan rapat paripurna membacakan surat masuk tersebut. Surat nomor 050/DPC/25.22/02/XII/2021 itu berisi tentang pergantian Ketua DPRD periode 2019-2024.

Baca Juga :  Bupati Tuban: Vaksin Aman dan Halal

Yakni, mengusulkan pergantian pimpinan DPRD Bojonegoro dari unsur Fraksi PKB. Sebelumnya dijabat Imam Sholikin, digantikan Abdulloh Umar yang mana sebelumnya menjabat ketua Komisi D DPRD 

Juga ada surat masuk dari Fraksi PKB nomor 020/FPKB03/V/B2/XII/2021. Imam Sholikin menggantikan posisi Abdulloh Umar sebagai Ketua Komisi D DPRD dan anggota badan anggaran (banggar). Adapun mekanisme pergantian ketua DPRD itu merupakan usulan sekaligus penugasan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/