Isu Krisis Iklim Masih Dianaktirikan

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Ancaman terhadap krisis iklim, krisis pangan, bahan krisis energi sudah di depan mata. Namun, isu tersebut masih dianaktirikan, sehingga belum pernah dijadikan program prioritas Pemkab Bojonegoro. Padahal apabila bicara krisis iklim, dampaknya bisa multidimensi. Selain itu, Bojonegoro termasuk wilayah rawan bencana.

Direktur Idfos Joko Hadi Purnomo menilai perlu kolaborasi NGO dan media mendorong isu lingkungan, khususnya ancaman krisis iklim menjadi isu publik. Sehingga isu krisis iklim benar-benar menjadi perhatian khusus Pemkab Bojonegoro.

“Sehingga kebijakan yang diambil nantinya memiliki perspektif ramah lingkungan,” katanya saat Idfos selaku non-governmental organization (NGO) ajak sebelas jurnalis media mendiskusikan isu krisis iklim kemarin (18/11).

Apalagi bicara soal kebencanaan, Imam Nurcahyo salah satu jurnalis menilai pemkab tidak serius penanganan bencana. Dari dulu hingga sekarang hanya fokus tanggap bencana. Sedangkan upaya mitigasi prabencana masih kurang.

Imam menyoroti sisi regulasi yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana. “Hingga saat ini aturan turunan berupa perbup dari perda 7/2012 tidak ada. Padahal perbup itu nantinya berisi penjabaran lebih rinci,” tegasnya.

Tulusno jurnalis lainnya mengatakan, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di Bojonegoro lebih banyak mengedepankan estetika, daripada kebermanfaatan bagi masyarakat. Menurutnya, upaya mitigasi prabencana wajib dioptimalkan.

Pegiat Studi Ekologi dan Energi Terbarukan (Suket) Aw Syaiful Huda mengatakan, persoalan krisis iklim tidak hanya ditangani cara taktis, seperti menanam pohon saja. Tapi harus diimbangi kebijakan strategis, melindungi kawasan lindung, meningkatkan kawasan tutupan lahan. Pemkab memiliki otoritas membuat aturan dan punya komitmen kuat mewujudkan pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan. (bgs/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Ancaman terhadap krisis iklim, krisis pangan, bahan krisis energi sudah di depan mata. Namun, isu tersebut masih dianaktirikan, sehingga belum pernah dijadikan program prioritas Pemkab Bojonegoro. Padahal apabila bicara krisis iklim, dampaknya bisa multidimensi. Selain itu, Bojonegoro termasuk wilayah rawan bencana.

Direktur Idfos Joko Hadi Purnomo menilai perlu kolaborasi NGO dan media mendorong isu lingkungan, khususnya ancaman krisis iklim menjadi isu publik. Sehingga isu krisis iklim benar-benar menjadi perhatian khusus Pemkab Bojonegoro.

“Sehingga kebijakan yang diambil nantinya memiliki perspektif ramah lingkungan,” katanya saat Idfos selaku non-governmental organization (NGO) ajak sebelas jurnalis media mendiskusikan isu krisis iklim kemarin (18/11).

Apalagi bicara soal kebencanaan, Imam Nurcahyo salah satu jurnalis menilai pemkab tidak serius penanganan bencana. Dari dulu hingga sekarang hanya fokus tanggap bencana. Sedangkan upaya mitigasi prabencana masih kurang.

Imam menyoroti sisi regulasi yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana. “Hingga saat ini aturan turunan berupa perbup dari perda 7/2012 tidak ada. Padahal perbup itu nantinya berisi penjabaran lebih rinci,” tegasnya.

Tulusno jurnalis lainnya mengatakan, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di Bojonegoro lebih banyak mengedepankan estetika, daripada kebermanfaatan bagi masyarakat. Menurutnya, upaya mitigasi prabencana wajib dioptimalkan.

Pegiat Studi Ekologi dan Energi Terbarukan (Suket) Aw Syaiful Huda mengatakan, persoalan krisis iklim tidak hanya ditangani cara taktis, seperti menanam pohon saja. Tapi harus diimbangi kebijakan strategis, melindungi kawasan lindung, meningkatkan kawasan tutupan lahan. Pemkab memiliki otoritas membuat aturan dan punya komitmen kuat mewujudkan pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan. (bgs/rij)