BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro tidak memasang target pendapatan pada PT Griya Dharma Kusuma (GDK). Sebab, badan usaha milik daerah (BUMD) itu tahun lalu nihil pendapatan. DPRD meminta pemkab segera mengaktifkan perusahaan bergerak dibidang perhotelan itu.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoeti mengatakan, tahun lalu PT GDK memang tidak menyetorkan pendapatan. BUMD sektor hotel itu tidak memiliki manajemen.
Hotel GDK ditutup sementara awal Januari 2021 lalu. Hingga saat ini belum aktif. Ibnu melanjutkan, ada banyak hal membuat PT GDK tidak bisa setor pendapatan asli daerah (PAD). Tidak memiliki manajemen, tentu membuat GDK tidak memiliki penanggung jawab.
‘’Pajak juga tidak ada yang membayar jika tidak ada manajemen,’’ jelasnya.
Saat ini, aset GDK ditempati PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), salah satu BUMD lainnya. Namun, tidak adanya manajemen membuat PT ADS tidak bisa melakukan pembayaran sewa ke PT GDK. Namun, adanya PT ADS yang menempati, membuat hotel PT GDK tidak terbengkalai.
‘’Yang bertanggung jawab mengurus saat ini adalah bagian perekonomian yang membina BUMD,’’ jelasnya.
Tahun lalu PT GDK ditargetkan bisa menghasilkan Rp 250 juta. Tahun ini pemkab tidak menarget PT GDK itu. ‘’Kami tidak mungkin memasang target saat ini,’’ jelasnya.
PT GDK juga masih memiliki banyak tunggakan. Terutama mantan karyawan-karyawannya. Bahkan, beberapa karyawannya mengajukan gugatan ke pengadilan di Surabaya. ‘’Tunggakan-tunggakan itu harus diselesaikan,’’ ungkap Anggota Komisi B DPRD Lasuri.
Lasuri menjelaskan, pemkab harus segera memikirkan pengaktifkan kembali PT GDK. Sebab, sudah setahun ini PT GDK tidak lagi aktif. Padahal, PT GDK masih belum dinyatakan pailit. Sehingga, masih bisa diaktifkan lagi. ‘’Ini harus segera dipikirkan,’’ jelasnya.
PT GDK adalah BUMD sektor perhotelan. Sehingga, pemkab harus mengembalikan usaha aslinya itu. Jika ingin mengubah unit usaha, harus merevisi regulasinya.
