alexametrics
24.3 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Minim Peluang Mutasi, Pejabat Eselon II Berpotensi Nonjob

TUBAN, Radar Tuban – Peluang pergeseran posisi jabatan eselon II B untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, termasuk pada dinas baru menyusul kebijakan merger organisasi perangkat daerah (OPD) pada tahun anggaran 2022 kian tipis.
Setidaknya yang sudah pasti adalah tertutupnya peluang mutasi pada empat posisi jabatan. Yakni, kepala dinas kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata; kepala dinas tenaga kerja dan perindustrian; asisten perekonomian dan pembangunan sekda; serta staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Sebab, empat kursi jabatan yang sekarang kosong tersebut sudah diputuskan lelang. Artinya, posisi jabatan tersebut diisi pejabat eselon III melalui seleksi terbuka.
Praktis, sejumlah kepala OPD yang terkena dampak kebijakan merger berpotensi nonjob. Sebab, beberapa posisi JPT pratama sudah pasti diisi melalui proses open bidding.
Sebagaimana diketahui, delapan OPD bakal dimerger menjadi empat OPD. Yakni, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) digabung dengan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (DPRKP); dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinsos P3A) digabung dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; dinas perikanan dan peternakan digabung dengan dinas pertanian dan ketahanan pangan; serta dinas lingkungan hidup digabung dengan dinas perhubungan.
Minus dinas pertanian dan ketahanan pangan yang dijabat Plt, terdapat tiga pejabat eselon II B yang bakal kehilangan jabatannya. Itu pun dengan asumsi salah satu kepala dinas yang terkena dampak merger dipertahankan. Sementara jika asumsi pengisian jabatan kepala OPD dengan nomenklatur baru diisi melalui proses open bidding, maka pejabat eselon II yang berpotensi nonjob cukup banyak.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tuban Arif Handoyo mengatakan, apakah pengisian nomenklatur SOTK yang baru nanti melalui lelang jabatan atau mutasi jabatan itu hak prerogatif bupati. ‘’Kalau mutasi ya langsung dari eselon II, tapi kalau lelang ya nanti dari eselon III yang ikut lelang,’’ tandasnya.
Kenapa hanya lima JPT pratama yang dilelang? Arif menyampaikan, lelang jabatan itu berdasar rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari usulan yang diajukan pemkab.  ‘’Soal kenapa hanya lima yang dilelang, kenapa yang lain tidak, ya karena yang diusulan lima. Karena Mas Bupati menginginkan lima dulu,’’ tegasnya.
Untuk lima JPT pratama yang dilelang, terang Arif, saat ini masih dalam tahap pendaftaran. ‘’Terakhir (pendaftaran, Red) tanggal 19 Desember. Nanti siapa saja yang mendaftar akan diumumkan,’’ tandas mantan kabag hukum setda itu.
Sekadar diketahui, lelang terbuka untuk mengisi kekosongan JPT pratama dan persiapan mengisi jabatan kepala OPD baru ini merupakan jilid pertama era pemerintahan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.
Pada open bidding jilid satu ini sebanyak lima JPT yang dilelang. Yakni, kepala dinas kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata; kepala dinas tenaga kerja dan perindustrian; asisten perekonomian dan pembangunan sekda; staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan direktur RSUD dr R. Koesma Tuban.
Proses seleksi diawali dari pendaftaran, seleksi administrasi, tes kesehatan, seleksi kompetensi, persentasi makalah, wawancara, hingga tahap terakhir pengumuman hasil seleksi yang ditargetkan selesai pada 17 Desember 2021. Selanjutnya, panitia seleksi (pansel) akan memilih tiga peserta dengan nilai terbaik. Tiga nama itulah yang akan diusulkan kepada bupati untuk dipilih salah satu.

Baca Juga :  Terjadi Lagi, Bapak Perkosa Anak Kandung Hingga Empat Kali

TUBAN, Radar Tuban – Peluang pergeseran posisi jabatan eselon II B untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, termasuk pada dinas baru menyusul kebijakan merger organisasi perangkat daerah (OPD) pada tahun anggaran 2022 kian tipis.
Setidaknya yang sudah pasti adalah tertutupnya peluang mutasi pada empat posisi jabatan. Yakni, kepala dinas kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata; kepala dinas tenaga kerja dan perindustrian; asisten perekonomian dan pembangunan sekda; serta staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Sebab, empat kursi jabatan yang sekarang kosong tersebut sudah diputuskan lelang. Artinya, posisi jabatan tersebut diisi pejabat eselon III melalui seleksi terbuka.
Praktis, sejumlah kepala OPD yang terkena dampak kebijakan merger berpotensi nonjob. Sebab, beberapa posisi JPT pratama sudah pasti diisi melalui proses open bidding.
Sebagaimana diketahui, delapan OPD bakal dimerger menjadi empat OPD. Yakni, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) digabung dengan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (DPRKP); dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinsos P3A) digabung dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; dinas perikanan dan peternakan digabung dengan dinas pertanian dan ketahanan pangan; serta dinas lingkungan hidup digabung dengan dinas perhubungan.
Minus dinas pertanian dan ketahanan pangan yang dijabat Plt, terdapat tiga pejabat eselon II B yang bakal kehilangan jabatannya. Itu pun dengan asumsi salah satu kepala dinas yang terkena dampak merger dipertahankan. Sementara jika asumsi pengisian jabatan kepala OPD dengan nomenklatur baru diisi melalui proses open bidding, maka pejabat eselon II yang berpotensi nonjob cukup banyak.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tuban Arif Handoyo mengatakan, apakah pengisian nomenklatur SOTK yang baru nanti melalui lelang jabatan atau mutasi jabatan itu hak prerogatif bupati. ‘’Kalau mutasi ya langsung dari eselon II, tapi kalau lelang ya nanti dari eselon III yang ikut lelang,’’ tandasnya.
Kenapa hanya lima JPT pratama yang dilelang? Arif menyampaikan, lelang jabatan itu berdasar rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari usulan yang diajukan pemkab.  ‘’Soal kenapa hanya lima yang dilelang, kenapa yang lain tidak, ya karena yang diusulan lima. Karena Mas Bupati menginginkan lima dulu,’’ tegasnya.
Untuk lima JPT pratama yang dilelang, terang Arif, saat ini masih dalam tahap pendaftaran. ‘’Terakhir (pendaftaran, Red) tanggal 19 Desember. Nanti siapa saja yang mendaftar akan diumumkan,’’ tandas mantan kabag hukum setda itu.
Sekadar diketahui, lelang terbuka untuk mengisi kekosongan JPT pratama dan persiapan mengisi jabatan kepala OPD baru ini merupakan jilid pertama era pemerintahan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.
Pada open bidding jilid satu ini sebanyak lima JPT yang dilelang. Yakni, kepala dinas kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata; kepala dinas tenaga kerja dan perindustrian; asisten perekonomian dan pembangunan sekda; staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan direktur RSUD dr R. Koesma Tuban.
Proses seleksi diawali dari pendaftaran, seleksi administrasi, tes kesehatan, seleksi kompetensi, persentasi makalah, wawancara, hingga tahap terakhir pengumuman hasil seleksi yang ditargetkan selesai pada 17 Desember 2021. Selanjutnya, panitia seleksi (pansel) akan memilih tiga peserta dengan nilai terbaik. Tiga nama itulah yang akan diusulkan kepada bupati untuk dipilih salah satu.

Baca Juga :  Progres Taman Sleko Baru 35-40 Persen

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/