alexametrics
23.5 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

Supplier Adalah Penyedia, Bukan Perantara

Radar Tuban – Pemerhati kebijakan publik, Miftahul Huda kembali angkat bicara soal program Bantuan Pangan Nontuntai (BPNT) yang untuk kesekian kalinya menuai masalah. Menurut dia, terulangnya persoalan yang sama itu karena faktor kesalahan sejak awal.

‘’Selama tidak ada evaluasi menyeluruh, sulit untuk menyelesaikan masalah ini,’’ tegas Miftah, sa paan akrabnya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (17/8). Dia menilai, program bantuan pangan untuk kelompok keluarga miskin itu seperti politik ekonomi. Standarisasinya supplier itu adalah produsen. Nah, dengan fakta yang terjadi di lapangan, apakah standarisasi itu sudah terpenuhi? ‘’Sepertinya kok belum?’’ tegas dia.

Poin persoalan standarisasi itulah, menurut Miftah, yang harus dievaluasi total. Mulai dari hulu hingga hilir. Setiap peran harus memiliki standarisasi masing-masing. Sebagai supplier daging misalnya. Tentu, standari sasinya adalah sebagai penyedia memiliki usaha di bidang tersebut, bukan perantara atau makelar.

‘’Apakah standarisasi (sebagai penyedia produk, Red) itu sudah terpenuhi?’’ tanya dosen administrasi publik Universitas Bojonegoro itu. Dalam kasus daging ayam BPNT tidak layak konsumsi yang ditemukan di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Miftah melihat BUMD seperti tidak sebagai supplier, melainkan sebagai perantara.

Seharusnya, kata dia, BUMD selaku supplier yang melakukan proses pendistri busian daging. Bukan pihak ketiga atau pemasok. Dikatakan Miftah, kalaupun dalihnya adalah pemberdayaan (pengusaha daging ayam lokal, Red), kenapa tidak dibeli saja, lalu didistribusikan.

Baca Juga :  Satgas Covid Tuban Siapkan Rumisol Berkapasitas 50 OTG di Semanding

‘’Kok malah menambah beban pengusaha lokal untuk mendistribusikan sendiri. Kan yang jadi supplier BUMD, bukan pengusaha lokal nya,’’ tandas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban itu.

Lebih lanjut Miftah menegaskan, persoalan yang salah sejak awal itu tidak bisa terus dibiarkan. Karena itu, harus ada evaluasi total. Plt. Kepala Dinas Sosial Pember dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban Joko Sarwono mengatakan, standarisasi penunjukan BUMD Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai supplier komoditas daging ayam program BPNT se-Kabupaten Tuban adalah karena perdagangan umum. Apakah BUMD Ronggolawe Sukses Mandiri memiliki bidang usaha pengolahan daging ayam atau memiliki usaha bidang ternak ayam? Joko tidak bisa menjawab pasti.

‘’Setahu saya tidak ada (memiliki usaha di bidang pengolahan daging ayam, Red), standarisasinya hanya sebagai BUMD di bidang perdagangan umum,’’ tuturnya. Diakui Joko, idealnya supplier adalah sebagai penyedia bahan baku komoditas bahan pokok yang dibutuhkan dalam program BPNT.

Kalaupun tidak memiliki bidang usaha secara spesifik, seperti memiliki ternak ayam, paling tidak membeli daging ayam dari peternak. Itu merupakan kegiatan usaha supplier. Bukan malah pihak ketiga yang mendistribusikan sendiri, seperti kasus di Kecamatan Jenu.

‘’Mestinya tetap di bawah manajemen supplier. Karena supplier harus bergerak sendiri dan melaksanakan sendiri usaha itu,’’ tandasnya. Kepada wartawan koran ini, Joko akan melakukan evaluasi terhadap persoalan tersebut. Direktur BUMD Ronggolawe Sukses Mandiri Amin Jaya mengakui, ada kesalahan dalam proses pendistribusian daging ayam BPNT untuk wilayah Kecamatan Jenu.

Baca Juga :  SETIAJIT, BAKAL CALON BUPATI PDI PERJUANGAN

Seharusnya, kata dia, memang BUMD selaku supplier se-Kabupaten Tuban sekaligus yang bertanggung jawab dalam pendistribusian, bukan malah pihak ketiga. ‘’(Awal nya, Red) dia (pengusaha, Red) mengajukan ke saya (sanggup menjadi pemasok di Kecamatan Jenu, Red).

Kemarin itu kan trial, pokoknya jalan dulu. Pembayarannya juga langsung ke dia (pihak pengusaha, Red). Jadi, kesepakatannya itu,’’ tuturnya. Namun demikian, lanjut Amin, selaku supplier pihaknya tetap bertanggung jawab penuh kepada dinsos P3A. ‘’Patokannya tetap pakai patokan umum, yang dinsos ketahui suppliernya adalah BUMD,’’ katanya.

Sebagaimana diketahui, penyaluran program BPNT di Tuban kembali menuai masalah. Setelah beras bau dan berkutu reda, Rabu (12/8) lalu giliran komoditas daging ayam tidak layak konsumsi yang dikeluhkan KPM di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu. Daging ayam yang merupakan paket bantuan program BPNT itu diterima KPM dalam kondisi tidak layak konsumsi. Temuan tersebut disampaikan Kepala Desa Socorejo Zubas Arif Rahman Hakim setelah menerima laporan warga nya. Temuan daging ayam tak layak konsumsi paket BPNT itu ditemukan hampir merata di Dusun Borosoco, desa setempat. Total ada kurang lebih 120 KPM yang diminta untuk diganti dagingnya. Dia mengatakan, daging tersebut dari satu agen dan pemasok yang sama.

Radar Tuban – Pemerhati kebijakan publik, Miftahul Huda kembali angkat bicara soal program Bantuan Pangan Nontuntai (BPNT) yang untuk kesekian kalinya menuai masalah. Menurut dia, terulangnya persoalan yang sama itu karena faktor kesalahan sejak awal.

‘’Selama tidak ada evaluasi menyeluruh, sulit untuk menyelesaikan masalah ini,’’ tegas Miftah, sa paan akrabnya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (17/8). Dia menilai, program bantuan pangan untuk kelompok keluarga miskin itu seperti politik ekonomi. Standarisasinya supplier itu adalah produsen. Nah, dengan fakta yang terjadi di lapangan, apakah standarisasi itu sudah terpenuhi? ‘’Sepertinya kok belum?’’ tegas dia.

Poin persoalan standarisasi itulah, menurut Miftah, yang harus dievaluasi total. Mulai dari hulu hingga hilir. Setiap peran harus memiliki standarisasi masing-masing. Sebagai supplier daging misalnya. Tentu, standari sasinya adalah sebagai penyedia memiliki usaha di bidang tersebut, bukan perantara atau makelar.

‘’Apakah standarisasi (sebagai penyedia produk, Red) itu sudah terpenuhi?’’ tanya dosen administrasi publik Universitas Bojonegoro itu. Dalam kasus daging ayam BPNT tidak layak konsumsi yang ditemukan di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Miftah melihat BUMD seperti tidak sebagai supplier, melainkan sebagai perantara.

Seharusnya, kata dia, BUMD selaku supplier yang melakukan proses pendistri busian daging. Bukan pihak ketiga atau pemasok. Dikatakan Miftah, kalaupun dalihnya adalah pemberdayaan (pengusaha daging ayam lokal, Red), kenapa tidak dibeli saja, lalu didistribusikan.

Baca Juga :  KPUK Tuban Temukan 524 Surat Suara Rusak

‘’Kok malah menambah beban pengusaha lokal untuk mendistribusikan sendiri. Kan yang jadi supplier BUMD, bukan pengusaha lokal nya,’’ tandas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban itu.

Lebih lanjut Miftah menegaskan, persoalan yang salah sejak awal itu tidak bisa terus dibiarkan. Karena itu, harus ada evaluasi total. Plt. Kepala Dinas Sosial Pember dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban Joko Sarwono mengatakan, standarisasi penunjukan BUMD Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai supplier komoditas daging ayam program BPNT se-Kabupaten Tuban adalah karena perdagangan umum. Apakah BUMD Ronggolawe Sukses Mandiri memiliki bidang usaha pengolahan daging ayam atau memiliki usaha bidang ternak ayam? Joko tidak bisa menjawab pasti.

‘’Setahu saya tidak ada (memiliki usaha di bidang pengolahan daging ayam, Red), standarisasinya hanya sebagai BUMD di bidang perdagangan umum,’’ tuturnya. Diakui Joko, idealnya supplier adalah sebagai penyedia bahan baku komoditas bahan pokok yang dibutuhkan dalam program BPNT.

Kalaupun tidak memiliki bidang usaha secara spesifik, seperti memiliki ternak ayam, paling tidak membeli daging ayam dari peternak. Itu merupakan kegiatan usaha supplier. Bukan malah pihak ketiga yang mendistribusikan sendiri, seperti kasus di Kecamatan Jenu.

‘’Mestinya tetap di bawah manajemen supplier. Karena supplier harus bergerak sendiri dan melaksanakan sendiri usaha itu,’’ tandasnya. Kepada wartawan koran ini, Joko akan melakukan evaluasi terhadap persoalan tersebut. Direktur BUMD Ronggolawe Sukses Mandiri Amin Jaya mengakui, ada kesalahan dalam proses pendistribusian daging ayam BPNT untuk wilayah Kecamatan Jenu.

Baca Juga :  Program Unggulan Gesang dan Gelis

Seharusnya, kata dia, memang BUMD selaku supplier se-Kabupaten Tuban sekaligus yang bertanggung jawab dalam pendistribusian, bukan malah pihak ketiga. ‘’(Awal nya, Red) dia (pengusaha, Red) mengajukan ke saya (sanggup menjadi pemasok di Kecamatan Jenu, Red).

Kemarin itu kan trial, pokoknya jalan dulu. Pembayarannya juga langsung ke dia (pihak pengusaha, Red). Jadi, kesepakatannya itu,’’ tuturnya. Namun demikian, lanjut Amin, selaku supplier pihaknya tetap bertanggung jawab penuh kepada dinsos P3A. ‘’Patokannya tetap pakai patokan umum, yang dinsos ketahui suppliernya adalah BUMD,’’ katanya.

Sebagaimana diketahui, penyaluran program BPNT di Tuban kembali menuai masalah. Setelah beras bau dan berkutu reda, Rabu (12/8) lalu giliran komoditas daging ayam tidak layak konsumsi yang dikeluhkan KPM di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu. Daging ayam yang merupakan paket bantuan program BPNT itu diterima KPM dalam kondisi tidak layak konsumsi. Temuan tersebut disampaikan Kepala Desa Socorejo Zubas Arif Rahman Hakim setelah menerima laporan warga nya. Temuan daging ayam tak layak konsumsi paket BPNT itu ditemukan hampir merata di Dusun Borosoco, desa setempat. Total ada kurang lebih 120 KPM yang diminta untuk diganti dagingnya. Dia mengatakan, daging tersebut dari satu agen dan pemasok yang sama.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/