’’Dari sekitar 80 desa yang dimonev, masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan.’’
TEGUH PRIHANDONO
Inspektur Bojonegoro
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Hasil audit permasalahan bantuan keuangan khusus (BKK) sembilan desa di Kecamatan Padangan belum tuntas. Namun, Inspektorat Bojonegoro telah memerikasa 80 desa penerima BKK Desa itu. Ternyata rerata hasil audit banyak diminta memperbaiki pengerjaan.
“Dari sekitar 80 desa yang dimonev, masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan,” kata Inspektur Teguh Prihandono kemarin (17/3).
Teguh menjelaskan, kekurangan rerata terkait kondisi fisik pembangunan jalah belum memenuhi standar. Hasil dari audit dikembalikan kepada desa dilakukan perbaikan. Sehingga ketika tahap 100 persen pengerjaan tidak terjadi permasalahan. “Semua desa penerima BKD berpotensi diaudit, untuk memperbaiki pengerjaan,” ungkapnya.
Untuk proses audit 9 desa di Kecamatan Padangan, Teguh mengaku saat ini masih proses. Hari ini (18/3) terakhir tim melakukan audit. “Setelah selesai dikumpulkan temuan-temuannya, kalau kurang diperintahkan untuk memperbaiki,” katanya.
Sebelumnya, Teguh menjelaskan belum bekerja sama dengan dinas pekerjaan umum bina marga dan penataan ruang untuk pengecekan kondisi fisik program BKK jalan. Proses dilakukan oleh inspiktorat dan tidak melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian.
Ketua Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Bojonegoro Samudi menjelaskan, audit hanya memberikan rekomendasi perbaikan. Menurutnya harus melibatkan penegak hukum, karena beberapa di antaranya ada indikasi perbuatan masuk ranah pidana.
“Misalnya, arahan dari mantan camat untuk memilih satu kontraktor,” jelasnya. (luk/rij)
