alexametrics
26 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Menanti Respons UMKM, Biaya Sertifikasi Halal Turun

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro ¬- Biaya sertifikasi halal tahun ini turun drastis. Hanya Rp 650 ribu. Padahal, biasanya mencapai Rp 4 juta. Namun, Satgas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kantor Kemenag Bojonegoro belum menerima regulasi dan mekanisme pangajuan. Masih menunggu pelaksanaan ke depannya.

Satgas BPJPH Kantor Kemenag Bojonegoro Samhati Hasan menjelaskan, infromasi beredar biaya sertifikasi halal menurun menjadi Rp 650 ribu. Namun belum ada regulasi turun dari Kanwil Kemenag Jawa Timur. “Kami masih menunggu,” jelasnya kemarin (17/1).

Ati sapaannya, menjelaskan, meski begitu untuk pelaku UMKM di Bojonegoro masih diprioritaskan melalui program sertifikasi halal gratis (sehati). Selama 2021 lalu terdapat 11 produk mendapat sertifikat halal dari program tersebut.

Baca Juga :  Mansyaul Huda Jawara LSN 2019

“Sedangkan sertifikasi halal mandiri sekitar empat produk,” jelasnya kemarin.

Menurut Ati, sertifkasi halal tidak hanya berlaku untuk makanan dan minuman. Namun, produk lainnya yang bersentuhan dengan kulit. Untuk tahun lalu produk batik ecoprint menjadi salah satu produk bersertifikat halal. “Namun kebanyakan di Bojonegoro makanan dan minuman,” ujarnya.

Ati menambahkan, 2024 mendatang semua produk yang konsumsi maupun dipakai dan bersentuhan dengan kulit wajib memiliki sertifikat halal. Sehingga saat ini perlu segera sertifikasi. Namun, masih terkendala minat pelaku UMKM, juga petugas penyuluhan yang terbatas di wilayah pinggiran. “Makanan kucing juga harus memiliki sertifikat halal,” terangnya.

Ketua Creative Economy Community (CEC) Bojonegoro Adib Nurdianto mengatakan, menurunnya biaya sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bojonegoro tidak terlalu berpengaruh. Sebab lebih memililih program sertifikasi halal gratis. Meski setiap tahunnya kuota terbatas.

Baca Juga :  Terbiasa Merantau

Adib menjelaskan, sertifikasi halal pelaku UMKM belum terlalu urgen. Alasannya tidak banyak UMKM masuk supermarket. Justru penjualan mayoritas dilakukan sendiri. “Sebenarnya sejak 2020 sertifikasi halal wajib dimiliki,” ungkapnya.

Menurut Adib, sertifikasi halal tidak terbatas produk makanan dan minuman, namun produk lainnya, seperti batik kini mulai dilakukan sertifikasi halal. (irv)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro ¬- Biaya sertifikasi halal tahun ini turun drastis. Hanya Rp 650 ribu. Padahal, biasanya mencapai Rp 4 juta. Namun, Satgas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kantor Kemenag Bojonegoro belum menerima regulasi dan mekanisme pangajuan. Masih menunggu pelaksanaan ke depannya.

Satgas BPJPH Kantor Kemenag Bojonegoro Samhati Hasan menjelaskan, infromasi beredar biaya sertifikasi halal menurun menjadi Rp 650 ribu. Namun belum ada regulasi turun dari Kanwil Kemenag Jawa Timur. “Kami masih menunggu,” jelasnya kemarin (17/1).

Ati sapaannya, menjelaskan, meski begitu untuk pelaku UMKM di Bojonegoro masih diprioritaskan melalui program sertifikasi halal gratis (sehati). Selama 2021 lalu terdapat 11 produk mendapat sertifikat halal dari program tersebut.

Baca Juga :  Koalisi Pelangi Tak Kunjung Terealisasi

“Sedangkan sertifikasi halal mandiri sekitar empat produk,” jelasnya kemarin.

Menurut Ati, sertifkasi halal tidak hanya berlaku untuk makanan dan minuman. Namun, produk lainnya yang bersentuhan dengan kulit. Untuk tahun lalu produk batik ecoprint menjadi salah satu produk bersertifikat halal. “Namun kebanyakan di Bojonegoro makanan dan minuman,” ujarnya.

Ati menambahkan, 2024 mendatang semua produk yang konsumsi maupun dipakai dan bersentuhan dengan kulit wajib memiliki sertifikat halal. Sehingga saat ini perlu segera sertifikasi. Namun, masih terkendala minat pelaku UMKM, juga petugas penyuluhan yang terbatas di wilayah pinggiran. “Makanan kucing juga harus memiliki sertifikat halal,” terangnya.

Ketua Creative Economy Community (CEC) Bojonegoro Adib Nurdianto mengatakan, menurunnya biaya sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bojonegoro tidak terlalu berpengaruh. Sebab lebih memililih program sertifikasi halal gratis. Meski setiap tahunnya kuota terbatas.

Baca Juga :  Usai Rapat, Janji Daftarkan ke Liga 3

Adib menjelaskan, sertifikasi halal pelaku UMKM belum terlalu urgen. Alasannya tidak banyak UMKM masuk supermarket. Justru penjualan mayoritas dilakukan sendiri. “Sebenarnya sejak 2020 sertifikasi halal wajib dimiliki,” ungkapnya.

Menurut Adib, sertifikasi halal tidak terbatas produk makanan dan minuman, namun produk lainnya, seperti batik kini mulai dilakukan sertifikasi halal. (irv)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/