alexametrics
28.3 C
Bojonegoro
Tuesday, May 17, 2022

Waswas Pengurangan Pekerja

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Cukai rokok resmi naik 12 persen tahun depan. Buruh pabrik rokok berharap tidak ada pemangkasan pekerja oleh perusahaan dengan alasan kenaikan cukai. Apalagi, ribuan buruh rokok ini didominasi perempuan. Namun, kenaikan cukai dapat menambah pendapatan daerah sektor dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT).
Yusriah salah satu buruh pabrik rokok di Kecamatan Padangan menuturkan, jika cukai rokok naik tahun depan, pemerintah perlu menjamin tidak ada pengurangan bagi buruh di pabrik. “Dengan memakai alasan efisiensi, karena cukai naik 12 persen,” katanya kemarin (16/12).
Dia menuturkan, beban kenaikan dipikul pemilik perusahaan, namun buruh harus mendapatkan jaminan tidak ada pengurangan pekerja. Sebab, buruh merasa sudah tertekan dengan kenaikan UMK yang sedikit. “Upah kami naik dikit juga tidak ada yang kasihan,” keluhnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Ketua buruh Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) SPSI Bojonegoro Anis Yuliati menuturkan, kenaikan cukai rokok lebih berdampak pada pengusaha pabrik rokok. Namun, tidak bisa dipungkiri, jika tahun depan buruh akan merasakan dampak. “Saat ini tidak terasa, namun efeknya tahun depan,” katanya.
Sementara itu, staf bidang perekonomian pemkab yang tidak ingin disebutkan namanya menjelaskan, kenaikan cukai rokok tahun depan diharapkan bisa menambah pendapatan daerah dari DBH CHT. Melihat potensi kabupaten sebagai salah satu pengahasil tembakau dan cukai rokok di Jatim.
“Kemungkinan tahun depan berpengaruh terhadap pendapatan, itungannya persentase ada petunjuk teknisnya sendiri,” tuturnya.
Pihaknya mengklaim realisasi anggaran DBH CHT untuk kesehatan tahun ini sudah terserap semua. Dana tersebut dialokasikan pada program jaminan kesehatan nasional (JKN), persentase tersebut sudah termasuk kesejahteraan masyarakat. “Untuk kesehatan 25 persen dari total anggaran, ditambah pengalokasian dari kesejahteraan masyarakat,” terangnya
Berdasar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT, proporsi alokasi untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen. Bidang penegakan hukum sebesar 25 persen, bidang kesehatan sebesar 25 persen. Sedangkan, berdasar peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2020 alokasi DBH CHT untuk Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 sebesar Rp 50 miliar.

Baca Juga :  Disambati Pupuk, Lasuri Seriusi Perda Perlindungan Petani

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Cukai rokok resmi naik 12 persen tahun depan. Buruh pabrik rokok berharap tidak ada pemangkasan pekerja oleh perusahaan dengan alasan kenaikan cukai. Apalagi, ribuan buruh rokok ini didominasi perempuan. Namun, kenaikan cukai dapat menambah pendapatan daerah sektor dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT).
Yusriah salah satu buruh pabrik rokok di Kecamatan Padangan menuturkan, jika cukai rokok naik tahun depan, pemerintah perlu menjamin tidak ada pengurangan bagi buruh di pabrik. “Dengan memakai alasan efisiensi, karena cukai naik 12 persen,” katanya kemarin (16/12).
Dia menuturkan, beban kenaikan dipikul pemilik perusahaan, namun buruh harus mendapatkan jaminan tidak ada pengurangan pekerja. Sebab, buruh merasa sudah tertekan dengan kenaikan UMK yang sedikit. “Upah kami naik dikit juga tidak ada yang kasihan,” keluhnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Ketua buruh Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) SPSI Bojonegoro Anis Yuliati menuturkan, kenaikan cukai rokok lebih berdampak pada pengusaha pabrik rokok. Namun, tidak bisa dipungkiri, jika tahun depan buruh akan merasakan dampak. “Saat ini tidak terasa, namun efeknya tahun depan,” katanya.
Sementara itu, staf bidang perekonomian pemkab yang tidak ingin disebutkan namanya menjelaskan, kenaikan cukai rokok tahun depan diharapkan bisa menambah pendapatan daerah dari DBH CHT. Melihat potensi kabupaten sebagai salah satu pengahasil tembakau dan cukai rokok di Jatim.
“Kemungkinan tahun depan berpengaruh terhadap pendapatan, itungannya persentase ada petunjuk teknisnya sendiri,” tuturnya.
Pihaknya mengklaim realisasi anggaran DBH CHT untuk kesehatan tahun ini sudah terserap semua. Dana tersebut dialokasikan pada program jaminan kesehatan nasional (JKN), persentase tersebut sudah termasuk kesejahteraan masyarakat. “Untuk kesehatan 25 persen dari total anggaran, ditambah pengalokasian dari kesejahteraan masyarakat,” terangnya
Berdasar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT, proporsi alokasi untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen. Bidang penegakan hukum sebesar 25 persen, bidang kesehatan sebesar 25 persen. Sedangkan, berdasar peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2020 alokasi DBH CHT untuk Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 sebesar Rp 50 miliar.

Baca Juga :  Mohammad Ramdan Asshidiq, Inisiator Bojonegoro Rock Climbing

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/