BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Lima jabatan kepala dinas masih kosong. Lelang jabatan yang sudah digelar belum menunjukkan hasilnya. DPRD mendesak pemkab segera mengisi sejumlah jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong itu.
‘’Pengisian jebatan kepala dinas itu sangat urgen. Kalau bisa harus segera dilakukan,’’ ungkap Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto.
Menurut Sukur, pengisian jabatan kepala dinas harus menjadi prioritas. Sebab, saat ini APBD 2022 segera berjalan. Sehingga, kehadiran kepala dinas sangat dibutuhkan demi jalannya kinerja pemerintahan.
Pemkab sudah menggelar lelang jabatan untuk mengisi lima jabatan kepala dinas yang kosong. Lelang jabatan itu sudah memasuki tahap akhir. Panitia seleksi (pansel) sudah melakukan semua proses. Saat ini hasil akhir sudah dikirimkan ke bupati.
Sesuai jadwal, lanjutnya, penetapan kepala dinas definitif itu sudah dilakukan 3 Januari lalu. Namun, hingga kini belum ada rencana penetapan dan pelantikan. Karena itu kekosongan jabatan kepala dinas bisa berlangsung.
Sukur menjelaskan, tahun ini kekuatan APBD mencapai Rp 5,9 triliun. Dengan besaran belanja sebesar itu, diperlukan kinerja bagus. Penyerapan anggaran OPD tidak akan bisa maksimal, jika tidak ada kepala dinasnya. ‘’Plt kepala dinas kan tidak bisa memberikan keputusan-keputusan penting. Jadi, harus ada kepala dinas definitif,’’ jelasnya.
Lima dinas yang dilakukan lelang jabatan adalah dinas pendidikan, dinas perpustakaan dan kearsipan, badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan (BKPP), dinas pemberdayaan, perlindungan, perempuan, anak, da keluarga berencana (DP3AKB), dan dinas pekerjaan umum sumber daya air (DPU SDA).
Sekretaris BKPP Bojonegoro Aan Syahbana mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima jadwal untuk pelaksanaan penetapan dan pelantikan. Karena itu pihaknya belum tahu kapan akan ditentukan.
‘’Proses sudah selesai. Tinggal penentuan saja. Kami belum tahu jadwalnya,’’ katanya singkat.
