KEKAYAAN ASN patut dilaporkan. Karena alokasi belanja pegawai di Bojonegoro tahun ini tembus Rp 1,4 triliun, atau 20 persen dari total APBD.
‘’Tahun ini belanja pegawai di Bojonegoro Rp 1,4 triliun itu. Kalau tahun depan sedikit menurun,’’ ungkap Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri.
Menurut dia, besaran belanja pegawai itu hampir setara dengan biaya pembangunan sejumlah instraftruktur. Seperti jalan, jembatan, dan gedung.
Tahun depan belanja pegawai sedikit mengalami penurunan karena APBD tahun depan juga menurun. Tahun depan alokasi belanja pegawai Rp 1,2 triliun.
‘’Dengan kekuatan belanja pegawai sebesar itu, maka wajar jika para pejabat hingga ASN diminta melaporkan kekayaannya. Sehingga, bisa tercipta keterbukaan terkait dengan penghasilan pejabat maupun ASN di lingkup pemkab,’’ ungkapnya.
Lasuri menjelaskan, alokasi belanja pegawai itu tidak semuanya untuk gaji. Namun, juga untuk tunjangan, perjalanan dinas, hingga berbagai insentif.
Pada 2020, tidak semua alokasi belanja pegawai terserap. Belanja pegawai Rp 1,2 triliun itu hanya terbesar sekitar Rp 700 miliar. Sehingga, menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) cukup besar.
Tidak terserapnya belanja pegawai karena pandemi. Sehingga, sejumlah kegiatan ASN pemkab banyak tidak terlaksana.
Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin berharap dengan alokasi belanja yang cukup besar, kinerja ASN terus meningkat. Sebab, tugas utama memberikan pelayanan masyarakat.
‘’Kalau anggarannya besar tapi pelayanannya biasa-biasa saja, tentu ini tidak bagus. Jadi, pelayanannya pemerintah harus terus ditingkatkan,’’ tegasnya.
Imam meminta pengawasan kinerja para ASN diperketat. Terutama di tempat layanan publik.
Belanja Pegawai Tembus Rp 1,4 Triliun
KEKAYAAN ASN patut dilaporkan. Karena alokasi belanja pegawai di Bojonegoro tahun ini tembus Rp 1,4 triliun, atau 20 persen dari total APBD.
‘’Tahun ini belanja pegawai di Bojonegoro Rp 1,4 triliun itu. Kalau tahun depan sedikit menurun,’’ ungkap Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri.
Menurut dia, besaran belanja pegawai itu hampir setara dengan biaya pembangunan sejumlah instraftruktur. Seperti jalan, jembatan, dan gedung.
Tahun depan belanja pegawai sedikit mengalami penurunan karena APBD tahun depan juga menurun. Tahun depan alokasi belanja pegawai Rp 1,2 triliun.
‘’Dengan kekuatan belanja pegawai sebesar itu, maka wajar jika para pejabat hingga ASN diminta melaporkan kekayaannya. Sehingga, bisa tercipta keterbukaan terkait dengan penghasilan pejabat maupun ASN di lingkup pemkab,’’ ungkapnya.
Lasuri menjelaskan, alokasi belanja pegawai itu tidak semuanya untuk gaji. Namun, juga untuk tunjangan, perjalanan dinas, hingga berbagai insentif.
Pada 2020, tidak semua alokasi belanja pegawai terserap. Belanja pegawai Rp 1,2 triliun itu hanya terbesar sekitar Rp 700 miliar. Sehingga, menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) cukup besar.
Tidak terserapnya belanja pegawai karena pandemi. Sehingga, sejumlah kegiatan ASN pemkab banyak tidak terlaksana.
Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin berharap dengan alokasi belanja yang cukup besar, kinerja ASN terus meningkat. Sebab, tugas utama memberikan pelayanan masyarakat.
‘’Kalau anggarannya besar tapi pelayanannya biasa-biasa saja, tentu ini tidak bagus. Jadi, pelayanannya pemerintah harus terus ditingkatkan,’’ tegasnya.
Imam meminta pengawasan kinerja para ASN diperketat. Terutama di tempat layanan publik.
