alexametrics
23.9 C
Bojonegoro
Tuesday, August 9, 2022

Kasus Covid Makin Gawat, Bupati Tarik Rem Darurat

Radar Tuban – Pemkab Tuban mengambil langkah taktis untuk menekan tingginya kasus aktif Covid-19 di Bumi Wali. Meski berstatus zona oranye, Bupati Tuban Fathul Huda menarik rem darurat dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

PPKM berlaku mulai 13 Januari hingga waktu yang tak terbatas. Dimungkinkan, kebijakan tersebut diterapkan hingga situasi pandemi di Tuban terkendali. Banyak poin penting yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Tuban Nomor 367/133/414.012/2021 tentang Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Persebaran Covid-19 tersebut.

Poin pertama huruf a SE tersebut mengatur pembatasan kegiatan belajar untuk semua jenjang. Pembelajaran mulai jenjang TK, SD, SMP, dan SMA sederajat wajib dilakukan full online atau dilarang menggelar tatap muka.

Di poin yang sama huruf b dan c diatur tempat keramaian seperti warung kopi, kafe, restoran, dan supermarket yang hanya boleh menerima kunjungan 50 persen dari kapasitas. Di atas pukul 21.00, usaha penjual makanan dan minuman dilarang melayani makan/minum di tempat. Kecuali untuk yang dibungkus atau dikemas.

Huruf d mengatur kapasitas lokasi wisata yang hanya diperbolehkan menerima maksimal 30 persen pengunjung. Sementara huruf e mengatur tempat ibadah hanya boleh menerima jamaah maksimal 50 persen.

Baca Juga :  Hadi, Pembuat Gula Cair dari Buah Siwalan

Untuk poin nomor 2 hingga 8, bupati mengatur sistem pela yanan birokrasi selama berlangsung PPKM. Termasuk me nekankan sosialisasi untuk pencegahan persebaran Covid-19 agar cepat mereda. Itu berarti semua sektor dibatasi dalam SE tersebut. Juga tercantum pemberlakuan PPKM tak berbatas waktu hingga kondisi pandemi Covid-19 di Tuban terkendali.

Surat edaran yang ditandatangani bupati pada 12 Januari itu mulai diedarkan kemarin (15/1). Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban Bambang Priyo Utomo mengatakan, Tuban tidak termasuk daerah yang diberlakukan PPKM oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena itu, satgas kabupaten menerapkan PPKM sendiri dengan standar yang sedikit berbeda.

Keputusan tersebut diambil bupati bersama tim satgas dengan mempertimbangkan banyak hal. ‘’Tuban masih menduduki kasus aktif Covid-19 tertinggi di Jawa Timur,’’ ujar Bambang. Pertimbangan lain untuk menarik rem darurat tersebut, kata Bambang, karena laju kasus Covid-19 yang masih tinggi.

Baca Juga :  Aris Tuansyah Kembali Ditunjuk Asisten Pelatih Persibo

Tadi malam, muncul penambahan 33 kasus terkonfirmasi positif baru dan 1 pasien Covid-19 yang meninggal. Sementara 49 pasien dinyatakan sembuh atau negatif Covid-19. Laju persebaran yang masih tinggi tersebut menjadi pertimbangan penting penerapan PPKM dengan mengabaikan status Tuban di zona oranye.

Bagaimana dengan SMA/SMK yang selama ini tatap muka? Mantan kepala Puskesmas Tambakboyo ini menegaskan, seluruh jenjang sekolah wajib mengikuti kebijakan pemerintah daerah. Artinya, aturan tatap muka SMA/ SMK harus diakhiri dan diganti dengan daring.

Bambang berharap mulai Senin (18/1) mendatang tak ada lagi sekolah tatap muka. ‘’SMA/SMK wajib mengikuti aturan yang berlaku di Tuban,’’ tegas dia. Lebih lanjut dokter lulusan Universitas Brawijaya Malang ini menyampaikan, mengacu SE bupati, tim satgas kecamatan dan desa juga harus kembali aktif membantu pengetatan protokol kesehatan. Termasuk diimbau untuk tidak memberi izin hajatan apa pun yang berpotensi mendatangkan keramaian. ‘’Semua demi kebaikan agar persebaran Covid-19 di Tuban bisa terkendali,’’ tegas dia.

Radar Tuban – Pemkab Tuban mengambil langkah taktis untuk menekan tingginya kasus aktif Covid-19 di Bumi Wali. Meski berstatus zona oranye, Bupati Tuban Fathul Huda menarik rem darurat dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

PPKM berlaku mulai 13 Januari hingga waktu yang tak terbatas. Dimungkinkan, kebijakan tersebut diterapkan hingga situasi pandemi di Tuban terkendali. Banyak poin penting yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Tuban Nomor 367/133/414.012/2021 tentang Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Persebaran Covid-19 tersebut.

Poin pertama huruf a SE tersebut mengatur pembatasan kegiatan belajar untuk semua jenjang. Pembelajaran mulai jenjang TK, SD, SMP, dan SMA sederajat wajib dilakukan full online atau dilarang menggelar tatap muka.

Di poin yang sama huruf b dan c diatur tempat keramaian seperti warung kopi, kafe, restoran, dan supermarket yang hanya boleh menerima kunjungan 50 persen dari kapasitas. Di atas pukul 21.00, usaha penjual makanan dan minuman dilarang melayani makan/minum di tempat. Kecuali untuk yang dibungkus atau dikemas.

Huruf d mengatur kapasitas lokasi wisata yang hanya diperbolehkan menerima maksimal 30 persen pengunjung. Sementara huruf e mengatur tempat ibadah hanya boleh menerima jamaah maksimal 50 persen.

Baca Juga :  Rapat Kerja Komisi Bersama OPD Membahas Raperda APBD 2022

Untuk poin nomor 2 hingga 8, bupati mengatur sistem pela yanan birokrasi selama berlangsung PPKM. Termasuk me nekankan sosialisasi untuk pencegahan persebaran Covid-19 agar cepat mereda. Itu berarti semua sektor dibatasi dalam SE tersebut. Juga tercantum pemberlakuan PPKM tak berbatas waktu hingga kondisi pandemi Covid-19 di Tuban terkendali.

Surat edaran yang ditandatangani bupati pada 12 Januari itu mulai diedarkan kemarin (15/1). Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban Bambang Priyo Utomo mengatakan, Tuban tidak termasuk daerah yang diberlakukan PPKM oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena itu, satgas kabupaten menerapkan PPKM sendiri dengan standar yang sedikit berbeda.

Keputusan tersebut diambil bupati bersama tim satgas dengan mempertimbangkan banyak hal. ‘’Tuban masih menduduki kasus aktif Covid-19 tertinggi di Jawa Timur,’’ ujar Bambang. Pertimbangan lain untuk menarik rem darurat tersebut, kata Bambang, karena laju kasus Covid-19 yang masih tinggi.

Baca Juga :  Arus Kendaraan Ramai Melintas Jembatan Kaliketek

Tadi malam, muncul penambahan 33 kasus terkonfirmasi positif baru dan 1 pasien Covid-19 yang meninggal. Sementara 49 pasien dinyatakan sembuh atau negatif Covid-19. Laju persebaran yang masih tinggi tersebut menjadi pertimbangan penting penerapan PPKM dengan mengabaikan status Tuban di zona oranye.

Bagaimana dengan SMA/SMK yang selama ini tatap muka? Mantan kepala Puskesmas Tambakboyo ini menegaskan, seluruh jenjang sekolah wajib mengikuti kebijakan pemerintah daerah. Artinya, aturan tatap muka SMA/ SMK harus diakhiri dan diganti dengan daring.

Bambang berharap mulai Senin (18/1) mendatang tak ada lagi sekolah tatap muka. ‘’SMA/SMK wajib mengikuti aturan yang berlaku di Tuban,’’ tegas dia. Lebih lanjut dokter lulusan Universitas Brawijaya Malang ini menyampaikan, mengacu SE bupati, tim satgas kecamatan dan desa juga harus kembali aktif membantu pengetatan protokol kesehatan. Termasuk diimbau untuk tidak memberi izin hajatan apa pun yang berpotensi mendatangkan keramaian. ‘’Semua demi kebaikan agar persebaran Covid-19 di Tuban bisa terkendali,’’ tegas dia.

Artikel Terkait

Most Read

PPP Pilih Pudji Dewanto

Kartu Tani Belum Bisa Difungsikan

Revolusi Data, Maha Karya Bu Yoto 

Artikel Terbaru


/