alexametrics
24.8 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

Ungkap Bisnis Kemiskinan pada Program BPNT

TUBAN, Radar Tuban – Salah satu pendamping program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Jenu, Ainur Rofiq mengaku gerah dengan pelaksanaan program bantuan pangan nontunai (BPNT) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

 

Saking gerahnya, Rofiq, sapaan akrabnya menyebut ada bisnis kemiskinan pada program tersebut. ‘’Bantuan yang seharusnya untuk menanggulangi kemiskinan malah seakan seperti dibisniskan. Bukan murni bantuan lagi,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (13/5).

 

Sesuai Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT, ungkap Rofiq, pembelian barang oleh keluarga penerima manfaat (PKM) BPNT di e-warong bisa dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan KPM dengan menggunakan ATM. ‘’Bukan paketan (sekali ambil, Red) seperti yang terjadi di lapangan,’’ ujarnya.

 

Disampaikan Rofiq, fakta di lapangan, KPM menerima bantuan tersebut secara paket. Mulai beras, telur, daging ayam, dan tempe. Padahal, belum tentu KPM membutuhkan semuanya untuk sekali waktu. ‘’Ketentuan  pedoman umum (pedum) pelaksanaan BPNT 2020 sudah jelas. E-warong tidak boleh memaketkan bahan pangan. Apalagi, dengan jumlah yang sudah ditentukan sepihak oleh e-warong,’’ terangnya.

 

Fakta tersebut, kata Rofiq, menunjukkan program bantuan sosial tersebut sudah melenceng dari tujuan utamanya untuk kepentingan sosial menjadi kepentingan bisnis yang menguntungkan perorangan. ‘’Padahal, tujuan pemerintah meluncurkan bantuan tersebut tidak seperti itu. Ini salah, harus dievaluasi! Ini bantuan untuk warga miskin, bukan bisnis kemiskinan yang dipaksakan dengan membeli secara paketan,’’ tegasnya.

Baca Juga :  LKKNU: Jangan Cederai Program BPNT

 

Lebih lanjut mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu menyampaikan, selain teknisnya yang sudah jelas menyalahi aturan, dia melihat banyak kesalahan dalam praktik di lapangan. Salah satunya kualitas bantuan pangan yang dinilai tidak memenuhi syarat kelayakan. Beras misalnya. Tidak hanya 1—2 kali saja ditemukan beras yang tidak layak konsumsi, tapi sering.

 

‘’Sering saya temukan beras terpaksa harus dikembalikan dan ditukar dengan yang bagus karena tidak layak konsumsi. Padahal, bantuan yang diberikan pemerintah adalah beras yang layak konsumsi. Daging juga seperti itu, ada yang sudah tidak layak makan,’’ terangnya.

 

Rofiq melihat, ada permainan dalam program bantuan tersebut. Yakni, adanya supplier yang memberikan stok secara paketan. Ayam misalnya, dikirim seorang supplier dari luar kota. Dia mengirimkan secara bersamaan. ‘’Bagaimana daging ayam bisa bertahan lama kalau agennya tidak memiliki freezer,’’ keluh Rofiq  

Baca Juga :  Lelang Jabatan Lima Kepala OPD Ditengah Pilkada

yang mengaku tak tahan lagi melihat ketimpangan bisnis kemiskinan pada program BPNT.

 

Dikatakan dia, persoalan di lapangan tersebut sudah disampaikan ke dinas terkait. Hasilnya, belum ada solusi yang pasti dan dianggap sudah menjadi kebiasaan.

 

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Tuban Joko Sarwono memastikan tidak benar terjadi bisnis kemiskinan pada program BPNT, sebagaimana dituduhkan  pendamping. Dia mengatakan, pendamping PKH itu juga sebagai pendamping BPNT. ”Jadi saya tidak mau kalau yg didampingi hanya orang PKH yang dapat BPNT  saja,” tegas dia.

 
Joko menyampaikan, jenis komoditas memang tidak boleh dipaketkan, tetapi Kemensos sendiri yang menyerahkan komposisinya kepada tim koordinator BPNT Kabupaten Tuban dengan mempertimbangkan porsi karbohidrat, protein hewani, protein hayati, dan vitamin. ”Kita harus segera tahu kepada siapa kita meminta pertanggungjawabannya dan harus diganti. Maksudnya kalau komoditasnya ya harus diganti. Kalau tidak di ganti ya suppliernya yang diganti,” tegas dia.

TUBAN, Radar Tuban – Salah satu pendamping program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Jenu, Ainur Rofiq mengaku gerah dengan pelaksanaan program bantuan pangan nontunai (BPNT) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

 

Saking gerahnya, Rofiq, sapaan akrabnya menyebut ada bisnis kemiskinan pada program tersebut. ‘’Bantuan yang seharusnya untuk menanggulangi kemiskinan malah seakan seperti dibisniskan. Bukan murni bantuan lagi,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (13/5).

 

Sesuai Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT, ungkap Rofiq, pembelian barang oleh keluarga penerima manfaat (PKM) BPNT di e-warong bisa dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan KPM dengan menggunakan ATM. ‘’Bukan paketan (sekali ambil, Red) seperti yang terjadi di lapangan,’’ ujarnya.

 

Disampaikan Rofiq, fakta di lapangan, KPM menerima bantuan tersebut secara paket. Mulai beras, telur, daging ayam, dan tempe. Padahal, belum tentu KPM membutuhkan semuanya untuk sekali waktu. ‘’Ketentuan  pedoman umum (pedum) pelaksanaan BPNT 2020 sudah jelas. E-warong tidak boleh memaketkan bahan pangan. Apalagi, dengan jumlah yang sudah ditentukan sepihak oleh e-warong,’’ terangnya.

 

Fakta tersebut, kata Rofiq, menunjukkan program bantuan sosial tersebut sudah melenceng dari tujuan utamanya untuk kepentingan sosial menjadi kepentingan bisnis yang menguntungkan perorangan. ‘’Padahal, tujuan pemerintah meluncurkan bantuan tersebut tidak seperti itu. Ini salah, harus dievaluasi! Ini bantuan untuk warga miskin, bukan bisnis kemiskinan yang dipaksakan dengan membeli secara paketan,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Tuban Zero Pasien Covid

 

Lebih lanjut mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu menyampaikan, selain teknisnya yang sudah jelas menyalahi aturan, dia melihat banyak kesalahan dalam praktik di lapangan. Salah satunya kualitas bantuan pangan yang dinilai tidak memenuhi syarat kelayakan. Beras misalnya. Tidak hanya 1—2 kali saja ditemukan beras yang tidak layak konsumsi, tapi sering.

 

‘’Sering saya temukan beras terpaksa harus dikembalikan dan ditukar dengan yang bagus karena tidak layak konsumsi. Padahal, bantuan yang diberikan pemerintah adalah beras yang layak konsumsi. Daging juga seperti itu, ada yang sudah tidak layak makan,’’ terangnya.

 

Rofiq melihat, ada permainan dalam program bantuan tersebut. Yakni, adanya supplier yang memberikan stok secara paketan. Ayam misalnya, dikirim seorang supplier dari luar kota. Dia mengirimkan secara bersamaan. ‘’Bagaimana daging ayam bisa bertahan lama kalau agennya tidak memiliki freezer,’’ keluh Rofiq  

Baca Juga :  SMPN 1 PADANGAN LANGGANAN PRESTASI

yang mengaku tak tahan lagi melihat ketimpangan bisnis kemiskinan pada program BPNT.

 

Dikatakan dia, persoalan di lapangan tersebut sudah disampaikan ke dinas terkait. Hasilnya, belum ada solusi yang pasti dan dianggap sudah menjadi kebiasaan.

 

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Tuban Joko Sarwono memastikan tidak benar terjadi bisnis kemiskinan pada program BPNT, sebagaimana dituduhkan  pendamping. Dia mengatakan, pendamping PKH itu juga sebagai pendamping BPNT. ”Jadi saya tidak mau kalau yg didampingi hanya orang PKH yang dapat BPNT  saja,” tegas dia.

 
Joko menyampaikan, jenis komoditas memang tidak boleh dipaketkan, tetapi Kemensos sendiri yang menyerahkan komposisinya kepada tim koordinator BPNT Kabupaten Tuban dengan mempertimbangkan porsi karbohidrat, protein hewani, protein hayati, dan vitamin. ”Kita harus segera tahu kepada siapa kita meminta pertanggungjawabannya dan harus diganti. Maksudnya kalau komoditasnya ya harus diganti. Kalau tidak di ganti ya suppliernya yang diganti,” tegas dia.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/