alexametrics
26 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

192 Desa Belum Bisa Cairkan ADD

Radar Tuban – Belum semua desa se-Kabupaten Tuban sukses mencairkan alokasi dana desa (ADD) tahap I. Dari total 311 desa se-Kabupaten Tuban, baru 119 desa yang sudah men cairkan. Akibatnya, hingga memasuki bulan keempat (April), cukup banyak kepala desa dan pe rangkat desa yang belum menerima penghasilan tetap (siltap) atau gaji bulanan yang bersumber dari ADD.

Selama ADD belum cair, maka sil tap belum bisa di cairkan. Kondisi inilah yang di keluhkan sebagian kepala desa dan perangkatnya. Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Kelauarga Berecana (Dispemas Pemdes KB) Tuban Anto Wahyudi membenarkan masih banyak desa yang belum mencairkan ADD. Totalnya 192 desa.

Dia menerangkan, belum cairnya ADD ter sebut karena persyaratan yang belum lengkap. Juga belum mengirimkan pengajuan. Rinciannya, 46 desa menunggu kelengkapan tanggungan (utang,Red) berkas tahun anggaran 2020, 73 desa masih koreksi di kecamatan, dan 73 desa lainnya belum mengirim berkas pengajuan.

Anto menegaskan, perlu pemahaman kepada seluruh masyarakat dalam mencairkan uang negara. Itu karena harus melalui proses administrasi pencairan yang lengkap. Proses inilah yang oleh sebagian desa dianggap rumit dan njelimet. ‘’Sebenarnya tidak (rumit, Red), toh terbukti 119 desa lainnya sudah bisa mencairkan. Bahkan ada yang lebih cepat,’’ tegas Anto.

Baca Juga :  Fokus Seni, Silat Rasa Sulit Berprestasi

Anto mengatakan, dalam mencairkan uang negara itu ada hak dan tanggung jawab. Menerima siltap adalah hak kepala desa dan perangkat desa. Namun, untuk mencairkannya harus ada kewajiban yang dilakukan, yakni memenuhi persyaratan.

‘’Kalau persyaratan belum terpenuhi, ya sampai kapan pun tidak bisa dicairkan. Ini uang negara. Siapa yang bertanggung jawab jika di kemudian hari permasalahan yang disebabkan persyaratan belum lengkap,’’ terangnya.

Soal persyaratan yang njelimet dan rumit, Anto membantah hal itu. Menurutnya, jika masingmasing desa fokus dan mampu memenuhi persyaratan pengajuan, maka semuanya berjalan mudah. ‘’Permasalahannya, ada yang tidak fokus dan kesulitan memenuhi persyaratan administrasi,’’ tegasnya.

Dia mengibaratkan kalau mau masuk wisata saja harus menunjukkan karcis. Apalagi, mau mencairkan uang negara, laporan pertanggungjawabannya harus jelas. Lebih lanjut Anto menjelaskan, persyaratan yang sudah lengkap pun masih harus diajukan ke dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah (DPPKAD) untuk proses pencairannya.

Baca Juga :  Tuntut DPRD Bojonegoro Kawal Aspirasi ke DPR RI

‘’Terkadang ini (pencairan di DPPKAD) juga banyak yang belum. Tidak sedikit yang meng anggap dispemas juga DPPKAD. Padahal, dispemas hanya memastikan administrasi persyaratan saja, sedangkan pencairan di DPPKAD,’’ jelasnya.

Salah satu kepala desa yang mengeluhkan pencairan ADD yang prosesnya cukup lama adalah Kepala Desa Perunggahan Wetan, Kecamatan Semanding Hari Winarko.

Dia mengungkapkan, njelimetnya persyaratan pencairan yang kerap kali revisi ini karena adanya aturan yang belum semua memahaminya. ‘’Saya melihatnya, dispemas pemdes kurang dalam memberikan sosialisasi,’’ kata dia.

Karena kurangnya sosialisasi, menurut Hari, proses memenuhi persyaratan pencairan menjadi lambat. Dia mencontohkan setelah verifikasi di tingkat kecamatan tuntas, ternyata saat di kirim ke dispemas pemdes masih ada persyaratan yang kurang.

‘’Saya melihatnya, kurang adanya komunikasi yang baik antara dispemas pemedes, keca matan, hingga desa. Sehingga perlu ada evaluasi,’’ ujarnya.

Radar Tuban – Belum semua desa se-Kabupaten Tuban sukses mencairkan alokasi dana desa (ADD) tahap I. Dari total 311 desa se-Kabupaten Tuban, baru 119 desa yang sudah men cairkan. Akibatnya, hingga memasuki bulan keempat (April), cukup banyak kepala desa dan pe rangkat desa yang belum menerima penghasilan tetap (siltap) atau gaji bulanan yang bersumber dari ADD.

Selama ADD belum cair, maka sil tap belum bisa di cairkan. Kondisi inilah yang di keluhkan sebagian kepala desa dan perangkatnya. Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Kelauarga Berecana (Dispemas Pemdes KB) Tuban Anto Wahyudi membenarkan masih banyak desa yang belum mencairkan ADD. Totalnya 192 desa.

Dia menerangkan, belum cairnya ADD ter sebut karena persyaratan yang belum lengkap. Juga belum mengirimkan pengajuan. Rinciannya, 46 desa menunggu kelengkapan tanggungan (utang,Red) berkas tahun anggaran 2020, 73 desa masih koreksi di kecamatan, dan 73 desa lainnya belum mengirim berkas pengajuan.

Anto menegaskan, perlu pemahaman kepada seluruh masyarakat dalam mencairkan uang negara. Itu karena harus melalui proses administrasi pencairan yang lengkap. Proses inilah yang oleh sebagian desa dianggap rumit dan njelimet. ‘’Sebenarnya tidak (rumit, Red), toh terbukti 119 desa lainnya sudah bisa mencairkan. Bahkan ada yang lebih cepat,’’ tegas Anto.

Baca Juga :  Kader Perempuan Bangsa Komitmen Meraih Kemenangan

Anto mengatakan, dalam mencairkan uang negara itu ada hak dan tanggung jawab. Menerima siltap adalah hak kepala desa dan perangkat desa. Namun, untuk mencairkannya harus ada kewajiban yang dilakukan, yakni memenuhi persyaratan.

‘’Kalau persyaratan belum terpenuhi, ya sampai kapan pun tidak bisa dicairkan. Ini uang negara. Siapa yang bertanggung jawab jika di kemudian hari permasalahan yang disebabkan persyaratan belum lengkap,’’ terangnya.

Soal persyaratan yang njelimet dan rumit, Anto membantah hal itu. Menurutnya, jika masingmasing desa fokus dan mampu memenuhi persyaratan pengajuan, maka semuanya berjalan mudah. ‘’Permasalahannya, ada yang tidak fokus dan kesulitan memenuhi persyaratan administrasi,’’ tegasnya.

Dia mengibaratkan kalau mau masuk wisata saja harus menunjukkan karcis. Apalagi, mau mencairkan uang negara, laporan pertanggungjawabannya harus jelas. Lebih lanjut Anto menjelaskan, persyaratan yang sudah lengkap pun masih harus diajukan ke dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah (DPPKAD) untuk proses pencairannya.

Baca Juga :  Setiajit, Bacabup PDI Perjuangan

‘’Terkadang ini (pencairan di DPPKAD) juga banyak yang belum. Tidak sedikit yang meng anggap dispemas juga DPPKAD. Padahal, dispemas hanya memastikan administrasi persyaratan saja, sedangkan pencairan di DPPKAD,’’ jelasnya.

Salah satu kepala desa yang mengeluhkan pencairan ADD yang prosesnya cukup lama adalah Kepala Desa Perunggahan Wetan, Kecamatan Semanding Hari Winarko.

Dia mengungkapkan, njelimetnya persyaratan pencairan yang kerap kali revisi ini karena adanya aturan yang belum semua memahaminya. ‘’Saya melihatnya, dispemas pemdes kurang dalam memberikan sosialisasi,’’ kata dia.

Karena kurangnya sosialisasi, menurut Hari, proses memenuhi persyaratan pencairan menjadi lambat. Dia mencontohkan setelah verifikasi di tingkat kecamatan tuntas, ternyata saat di kirim ke dispemas pemdes masih ada persyaratan yang kurang.

‘’Saya melihatnya, kurang adanya komunikasi yang baik antara dispemas pemedes, keca matan, hingga desa. Sehingga perlu ada evaluasi,’’ ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/