alexametrics
23.7 C
Bojonegoro
Monday, June 27, 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021

TUBAN, Radar Tuban – Instruksi physical distancing atau aturan jaga jarak diimplementasikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021. Dengan mengusung tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata, dan Investasi untuk Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur.”

Sehubungan dengan pandemic Covid-19, maka pelaksanaan Musrenbang dilakukan penyesuaianpenyesuaian. Antara lain, pembatasan jumlah undangan, pemberlakuan SOP kesehatan dan pemanfaatan teknologi (video conference).

Karena itu yang diundang dalam Musrenbang tersebut adalah perwakilan dari setiap unsur yang disyaratkan, antara lain, perwakilan Forpimda (Bupati, Ketua DPRD, Kapolres dan Dandim), perwakilan OPD (Dinkes, PUPR, PRKP, Koperindag dan Dinsos P3A), perwakilan Camat ( Camat Semanding ) perwakilan akademisi (Rektor UNI ROW), perwakilan Perusahaan (PT Semen Indo nesia selaku ketua Forum CSR), perwakilan Ormas (PCNU), perwakilan Perempuan (PKK), perwakilan Kepala Desa (Ketua AKD), perwakilan disabilitas (Pertuni) dan perwakilan anak (Forum anak ).

Sedangkan penyelenggaraan melalui video conference dilaksanakan dalam rangka mendengarkan arahan dari Kepala Bappeda Provinsi, Moh. Rudy Ermawan Y, ST, M.MT, terkait dengan keselarasan RPJMN dan RPJMD Provinsi. Musrenbang juga diikuti oleh OPD dan Camat se-Kabupaten Tuban di kantor masingmasing, melalui video conference. Musrenbang juga disiarkan secara live melalui streaming Youtube dan bisa diikuti oleh masyarakat.

Musrenbang dipimpin langsung oleh Bupati Tuban KH Fathul Huda yang dalam arahannya mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi selain mempengaruhi capaian pembangunan, diproyeksikan juga akan ber dampak terhadap perekonomian dan kese jahteraan masyarakat. Bupati dua periode ini me maparkan fokus pencapaian tahun 2021 menjadi sangat penting dan menentukan dalam upaya menggapai visi mewujudkan masyarakat Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju, dan sejahtera.

Baca Juga :  Asesmen Kemenkes, Bojonegoro PPKM Level 2

Bupati kelahiran Kecamatan Montong ini menjelaskan beberapa targetnya yang harus dicapai selama setahun ke depan. Yakni indeks toleransi umat beragama dengan target capaian 84 persen, indeks reformasi birokrasi dengan target capaian 70 dan indeks livability dengan target capaian 0,5. Untuk tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan, Pemkab Tuban akan menyesuaikan skenario pemerintah pusat seiring adanya pandemi Covid-19.

Sedangkan target sasaran yang akan dicapai sebagai berikut. Pertama, persentase penurunan kejadian konflik daerah dengan target capaian 0 konflik. Kedua, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) harus A atau 85. Ketiga, opini badan pemeriksa keuangan (BPK) atas LPKD dengan target capaian wajar tanpa penilaian (WTP). Keempat, nilai IKM pelayanan publik pemerintah daerah dengan target baik atau 89,5. (selengkapnya grafis) Lebih lanjut bupati menyampaikan pada proses penyusunan rencana pembangunan, perlu ditekankan bahwa yang menjadi prinsip dasar adalah money follow priority program (uang mengikuti program pioritas).

Dengan nilai tambah pada efisiensi belanja rutin pembangunan untuk selanjutnya alokasi anggaran lebih difokuskan pada peningkatan porsi belanja publik. Termasuk salah satunya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Mantan Ketua PCNU Tuban ini mengatakan terkait keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Saat ini diimbau seluruh aparatur pemerintah untuk memaksimalkan kinerja utama dalam rangka mendapatkan sum ber pendanaan baru.

Seperti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi pengelolaan potensi unggulan daerah. ‘’Diantaranya melalui optimalisasi pengelolaan pariwisata daerah,’’ tutur dia. Upaya selanjutnya yakni sinergitas pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan dengan sumber pendanaan di luar APBD Tuban. Diantaranya dana pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pusat. Serta melibatkan pihak ketiga melalui dana corporate social responsibility (CSR). Terakhir, yakni memak simalkan pengelolaan sumber pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga :  Cukupi Kebutuhan Petani dan Industri

Tujuan Musrenbang RKPD Tuban

Dalam laporannya, Plt Kepala Bappeda Tuban Dra. Endang Tri Meidya In, M.Si mengatakan Musrenbang Kabupaten merupakan forum antar pemangku kepentingan yang bertujuan membahas rancangan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Mei mengatakan beberapa hal yang dibahas dalam Musrenbang diantaranya tentang pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, dan penyelarasan program. Serta kegiatan pembangunan daerah dengan usulan dari desa/kelurahan, kecamatan, antar perangkat daerah maupun penyelarasan dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

Pejabat yang juga sekretaris Bappeda Tuban ini menyampaikan mengawali kegiatan Musrenbang tahun 2020, sebelumnya telah dilaksanakan beberapa kegiatan. Seperti pembahasan rancangan awal RKPD 2021 pada 13 Januari 2020. Selanjutnya Musrenbang tingkat kecamatan pada 6 – 13 Februari 2020. Forum Konsultasi Publik 25 Februari 2020 dan Forum Lintas Perangkat Daerah pada 10-11 Maret 2020, yang membahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui e-pokir dan musrenbang Kecamatan.

Melalui Musrenbang, Mei berharap pem bangunan Tuban bisa lebih terencana dan terstruktur. Sehingga seluruh OPD dan instansi terkait dapat kompak un tuk memenuhi target-target Pemkab Tuban se lama setahun ke depan. Dalam Musrenbang tersebut, juga diserahkan pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung diserahkan oleh Ketua DPRD, H. M. Miyadi, S.Ag, MM kepada Bupati Tuban.

Selanjutnya Acara Musrenbang dilanjutkan dengan sidang Pleno, yang langsung dipimpin oleh Sekda Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si, yang mengakomodir beberapa masukan dari peserta baik secara langsung maupun secara online, dan diakhiri membentuk Tim Perumus Penyusunan Dokomen RKPD Kabupaten Tuban tahun 2021. (yud)

TUBAN, Radar Tuban – Instruksi physical distancing atau aturan jaga jarak diimplementasikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021. Dengan mengusung tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata, dan Investasi untuk Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur.”

Sehubungan dengan pandemic Covid-19, maka pelaksanaan Musrenbang dilakukan penyesuaianpenyesuaian. Antara lain, pembatasan jumlah undangan, pemberlakuan SOP kesehatan dan pemanfaatan teknologi (video conference).

Karena itu yang diundang dalam Musrenbang tersebut adalah perwakilan dari setiap unsur yang disyaratkan, antara lain, perwakilan Forpimda (Bupati, Ketua DPRD, Kapolres dan Dandim), perwakilan OPD (Dinkes, PUPR, PRKP, Koperindag dan Dinsos P3A), perwakilan Camat ( Camat Semanding ) perwakilan akademisi (Rektor UNI ROW), perwakilan Perusahaan (PT Semen Indo nesia selaku ketua Forum CSR), perwakilan Ormas (PCNU), perwakilan Perempuan (PKK), perwakilan Kepala Desa (Ketua AKD), perwakilan disabilitas (Pertuni) dan perwakilan anak (Forum anak ).

Sedangkan penyelenggaraan melalui video conference dilaksanakan dalam rangka mendengarkan arahan dari Kepala Bappeda Provinsi, Moh. Rudy Ermawan Y, ST, M.MT, terkait dengan keselarasan RPJMN dan RPJMD Provinsi. Musrenbang juga diikuti oleh OPD dan Camat se-Kabupaten Tuban di kantor masingmasing, melalui video conference. Musrenbang juga disiarkan secara live melalui streaming Youtube dan bisa diikuti oleh masyarakat.

Musrenbang dipimpin langsung oleh Bupati Tuban KH Fathul Huda yang dalam arahannya mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi selain mempengaruhi capaian pembangunan, diproyeksikan juga akan ber dampak terhadap perekonomian dan kese jahteraan masyarakat. Bupati dua periode ini me maparkan fokus pencapaian tahun 2021 menjadi sangat penting dan menentukan dalam upaya menggapai visi mewujudkan masyarakat Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju, dan sejahtera.

Baca Juga :  Grand Opening BNI Kantor Kas Rengel

Bupati kelahiran Kecamatan Montong ini menjelaskan beberapa targetnya yang harus dicapai selama setahun ke depan. Yakni indeks toleransi umat beragama dengan target capaian 84 persen, indeks reformasi birokrasi dengan target capaian 70 dan indeks livability dengan target capaian 0,5. Untuk tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan, Pemkab Tuban akan menyesuaikan skenario pemerintah pusat seiring adanya pandemi Covid-19.

Sedangkan target sasaran yang akan dicapai sebagai berikut. Pertama, persentase penurunan kejadian konflik daerah dengan target capaian 0 konflik. Kedua, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) harus A atau 85. Ketiga, opini badan pemeriksa keuangan (BPK) atas LPKD dengan target capaian wajar tanpa penilaian (WTP). Keempat, nilai IKM pelayanan publik pemerintah daerah dengan target baik atau 89,5. (selengkapnya grafis) Lebih lanjut bupati menyampaikan pada proses penyusunan rencana pembangunan, perlu ditekankan bahwa yang menjadi prinsip dasar adalah money follow priority program (uang mengikuti program pioritas).

Dengan nilai tambah pada efisiensi belanja rutin pembangunan untuk selanjutnya alokasi anggaran lebih difokuskan pada peningkatan porsi belanja publik. Termasuk salah satunya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Mantan Ketua PCNU Tuban ini mengatakan terkait keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Saat ini diimbau seluruh aparatur pemerintah untuk memaksimalkan kinerja utama dalam rangka mendapatkan sum ber pendanaan baru.

Seperti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi pengelolaan potensi unggulan daerah. ‘’Diantaranya melalui optimalisasi pengelolaan pariwisata daerah,’’ tutur dia. Upaya selanjutnya yakni sinergitas pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan dengan sumber pendanaan di luar APBD Tuban. Diantaranya dana pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pusat. Serta melibatkan pihak ketiga melalui dana corporate social responsibility (CSR). Terakhir, yakni memak simalkan pengelolaan sumber pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga :  Persiapan Pembelajaran Tatap Muka, 3 SD dan 3 SMP Selesai Disurvei

Tujuan Musrenbang RKPD Tuban

Dalam laporannya, Plt Kepala Bappeda Tuban Dra. Endang Tri Meidya In, M.Si mengatakan Musrenbang Kabupaten merupakan forum antar pemangku kepentingan yang bertujuan membahas rancangan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Mei mengatakan beberapa hal yang dibahas dalam Musrenbang diantaranya tentang pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, dan penyelarasan program. Serta kegiatan pembangunan daerah dengan usulan dari desa/kelurahan, kecamatan, antar perangkat daerah maupun penyelarasan dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

Pejabat yang juga sekretaris Bappeda Tuban ini menyampaikan mengawali kegiatan Musrenbang tahun 2020, sebelumnya telah dilaksanakan beberapa kegiatan. Seperti pembahasan rancangan awal RKPD 2021 pada 13 Januari 2020. Selanjutnya Musrenbang tingkat kecamatan pada 6 – 13 Februari 2020. Forum Konsultasi Publik 25 Februari 2020 dan Forum Lintas Perangkat Daerah pada 10-11 Maret 2020, yang membahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui e-pokir dan musrenbang Kecamatan.

Melalui Musrenbang, Mei berharap pem bangunan Tuban bisa lebih terencana dan terstruktur. Sehingga seluruh OPD dan instansi terkait dapat kompak un tuk memenuhi target-target Pemkab Tuban se lama setahun ke depan. Dalam Musrenbang tersebut, juga diserahkan pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung diserahkan oleh Ketua DPRD, H. M. Miyadi, S.Ag, MM kepada Bupati Tuban.

Selanjutnya Acara Musrenbang dilanjutkan dengan sidang Pleno, yang langsung dipimpin oleh Sekda Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si, yang mengakomodir beberapa masukan dari peserta baik secara langsung maupun secara online, dan diakhiri membentuk Tim Perumus Penyusunan Dokomen RKPD Kabupaten Tuban tahun 2021. (yud)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/