- Advertisement -
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) tetap harus memiliki identitas kependudukan. Upaya agar ODGJ mendapat layanan kesehatan. ‘’Agar layanan sesuai. Karena BPJS mewajibkan punya KTP,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Yayan Rohman kemarin (14/2).
Petugas disdukcapil mendata menerbitkan dokumen kependudukan ODGJ dengan jemput bola. Apabila ada permintaan keluarga, kepala desa, serta camat. Perekaman identitas kependudukan, seperti e-KTP bersifat spontanitas. Berkoordinasi dengan dinas sosial (dinsos) apabila ODGJ sudah posisi di rumah sakit.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro Arwan mengatakan, masing-masing kabupaten memberi identitas kependudukan bagi ODGJ terawat. ‘’Namun, juga ditemukan ODGJ tanpa identitas. Digali nama dan asalnya. Apabila tidak ditemukan, kami akan memberi identitas. Seperti alamat diberikan berdasar kantor balai desa atau kelurahan ditemukan,” katanya. (yna/rij)
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) tetap harus memiliki identitas kependudukan. Upaya agar ODGJ mendapat layanan kesehatan. ‘’Agar layanan sesuai. Karena BPJS mewajibkan punya KTP,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Yayan Rohman kemarin (14/2).
Petugas disdukcapil mendata menerbitkan dokumen kependudukan ODGJ dengan jemput bola. Apabila ada permintaan keluarga, kepala desa, serta camat. Perekaman identitas kependudukan, seperti e-KTP bersifat spontanitas. Berkoordinasi dengan dinas sosial (dinsos) apabila ODGJ sudah posisi di rumah sakit.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro Arwan mengatakan, masing-masing kabupaten memberi identitas kependudukan bagi ODGJ terawat. ‘’Namun, juga ditemukan ODGJ tanpa identitas. Digali nama dan asalnya. Apabila tidak ditemukan, kami akan memberi identitas. Seperti alamat diberikan berdasar kantor balai desa atau kelurahan ditemukan,” katanya. (yna/rij)
