alexametrics
29.4 C
Bojonegoro
Saturday, June 25, 2022

Sebulan Lebih Duit Perdin Harian Dewan Belum Cair

Radar Tuban – Seluruh anggota DPRD Tuban harus bersabar terlebih dahulu. Sebab, sejak awal tahun hingga saat ini duit harian perjalanan dinas (perdin) para wakil rakyat belum bisa dinikmati seluruh anggota dewan.

Belum diketahui pasti penyebab utama belum cairnya perdin tersebut. “Biasanya setiap kali perjalanan dinas, hanya berse lang seminggu sudah bisa cair,” kata ketua Komisi I DPRD Tuban Fahmi Fikroni ketika dikonfirmasi tentang perdin pada tahun ini, kemarin.

Disampaikan dia, faktor ter lambatnya pencairan duit perdin ini dimungkinkan karena penyesuaian administrasi. “Harusnya (perdin) sudah sesuai dengan perpres dan perbup,” kata ketua Fraksi PKB DPRD Tuban ini.

Dia tidak menampik adanya penurunan nominal perdin wakil rakyat pasca aturan baru. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Tuban, sejak tahun ini peraturan baru tentang duit harian perjalanan dinas (perdin) wakil rakyat mulai diberlakukan. Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Tuban, uang harian perdin bagi pimpinan dan anggota DPRD Tuban sudah mengacu pada Perpres Nomor 33/2020 tentang standar harga satuan regional.

Baca Juga :  Meski Vaksinasi 72 Persen, Tetap Waspada Varian Omicron

Dalam perpres tersebut diatur tentang satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, sa tuan biaya honorarium, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan luar daerah, serta biaya lainnya. Dalam peraturan anyar itu (Perpres 33/2020), jatah uang harian perdin anggota dewan antara Rp 410 ribu hingga Rp 500 ribu per hari untuk kunker ke luar daerah. Baik itu dalam provinsi maupun luar provinsi.

Jumlah itu turun drastis dibanding jatah perdin tahun sebelumnya (Perbup 51/2019) mencapai antara Rp 700 ribu hingga Rp 2,6 juta per hari dengan masih menggunakan zonasi.

Sedangkan kunker dalam kabupaten untuk aturan baru (Perpres 33/2020) saat ini berkisar antara Rp 150 ribu sampai Rp 160 ribu per hari. Jumlah itu juga menurun drastis dibanding perdin tahun sebelumnya (Perbup 51/2019) Rp 400 ribu hingga Rp 600 ribu per hari.

Baca Juga :  Beli Sapi di Pasar Hewan di Bojonegoro, Sebulan Terinfeksi PMK

Ketua Komisi II DPRD Tuban Mashadi ketika dikonfirmasi juga mengaku telah diberlakukannya aturan baru tentang perjalanan dinas. Hanya saja, secara nominal, salah satu kandidat kuat ketua DPD PAN Tuban ini mengaku tidak tahu. “Saya nggak hafal nominalnya,” tuturnya.

Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astuti ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu tentang hal itu. “Nggak tahu, wong ya belum bayaran (duit perdin),” jawab dia singkat. Ketua DPRD Tuban M. Miyadi saat ditanya perihal itu membenarkan diberlakukannya aturan perdin telah ditetapkan dalam peraturan bupati Nomor 6/2021 dan telah menyesuaikan Perpres 33/2020. “Menyesuaikan SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) secara nasional,” ungkap dia ditanya faktor terlambatnya pencairan duit perdin bagi wakil rakyat ini.

Radar Tuban – Seluruh anggota DPRD Tuban harus bersabar terlebih dahulu. Sebab, sejak awal tahun hingga saat ini duit harian perjalanan dinas (perdin) para wakil rakyat belum bisa dinikmati seluruh anggota dewan.

Belum diketahui pasti penyebab utama belum cairnya perdin tersebut. “Biasanya setiap kali perjalanan dinas, hanya berse lang seminggu sudah bisa cair,” kata ketua Komisi I DPRD Tuban Fahmi Fikroni ketika dikonfirmasi tentang perdin pada tahun ini, kemarin.

Disampaikan dia, faktor ter lambatnya pencairan duit perdin ini dimungkinkan karena penyesuaian administrasi. “Harusnya (perdin) sudah sesuai dengan perpres dan perbup,” kata ketua Fraksi PKB DPRD Tuban ini.

Dia tidak menampik adanya penurunan nominal perdin wakil rakyat pasca aturan baru. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Tuban, sejak tahun ini peraturan baru tentang duit harian perjalanan dinas (perdin) wakil rakyat mulai diberlakukan. Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Tuban, uang harian perdin bagi pimpinan dan anggota DPRD Tuban sudah mengacu pada Perpres Nomor 33/2020 tentang standar harga satuan regional.

Baca Juga :  Libur Panjang Memakan Korban, Seorang Pelajar Tenggelam di Krawak

Dalam perpres tersebut diatur tentang satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, sa tuan biaya honorarium, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan luar daerah, serta biaya lainnya. Dalam peraturan anyar itu (Perpres 33/2020), jatah uang harian perdin anggota dewan antara Rp 410 ribu hingga Rp 500 ribu per hari untuk kunker ke luar daerah. Baik itu dalam provinsi maupun luar provinsi.

Jumlah itu turun drastis dibanding jatah perdin tahun sebelumnya (Perbup 51/2019) mencapai antara Rp 700 ribu hingga Rp 2,6 juta per hari dengan masih menggunakan zonasi.

Sedangkan kunker dalam kabupaten untuk aturan baru (Perpres 33/2020) saat ini berkisar antara Rp 150 ribu sampai Rp 160 ribu per hari. Jumlah itu juga menurun drastis dibanding perdin tahun sebelumnya (Perbup 51/2019) Rp 400 ribu hingga Rp 600 ribu per hari.

Baca Juga :  Jawab Tantangan Global, Menteri Desa PDTT-Bupati Bojonegoro Resmikan Beasiswa

Ketua Komisi II DPRD Tuban Mashadi ketika dikonfirmasi juga mengaku telah diberlakukannya aturan baru tentang perjalanan dinas. Hanya saja, secara nominal, salah satu kandidat kuat ketua DPD PAN Tuban ini mengaku tidak tahu. “Saya nggak hafal nominalnya,” tuturnya.

Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astuti ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu tentang hal itu. “Nggak tahu, wong ya belum bayaran (duit perdin),” jawab dia singkat. Ketua DPRD Tuban M. Miyadi saat ditanya perihal itu membenarkan diberlakukannya aturan perdin telah ditetapkan dalam peraturan bupati Nomor 6/2021 dan telah menyesuaikan Perpres 33/2020. “Menyesuaikan SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) secara nasional,” ungkap dia ditanya faktor terlambatnya pencairan duit perdin bagi wakil rakyat ini.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/