Radar Tuban – Beban ganda dipikul sebagian kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tuban. Kekosongan jabatan di sejumlah OPD memaksa mereka untuk rangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt).
Tidak sedikit rangkap jabatan tersebut terjadi di sejumlah OPD stra tegis. Plt kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah (bappeda) misalnya. Selama setahun tampuk pimpinan tersebut dijabat oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Tuban Rini Indrawati.
Padahal, keduanya merupakan OPD strategis. Selain kepala BPPKAD, pejabat lain yang juga harus merangkap kendali pucuk pimpinan instansi lain adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Rohman Ubaid.
Dia ditunjuk sebagai Plt kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo). Berikutnya, Plt kepala dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dinsos P3A) selama hampir setahun dijabat asisten pemerintahan setda Joko Sarwono.
Sementara pengisian kekosongan jabatan dipastikan masih berlangsung lama menyusul turunnya SE Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 820/6923/SJ yang melarang penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah, baik provinsi maupaun kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.
Kondisi tersebut semakin sulit menyusul pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Sebab, virus jenis SARS CoV-2 ini bisa menyasar siapa saja. Tidak terkecuali kepala dinas. Sebagai bukti, setidaknya sudah dua kepala dinas yang terpapar virus tersebut. Yakni, kepala dinas kesehatan (dinkes) dan kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan (DPKP).
Kepala dinkes berhasil sembuh. Sedangkan kepala DPKP yang memiliki penyakit penyerta meninggal dunia. Karena itu, pejabat yang memiliki tanggung jawab ganda tersebut harus benar-benar menjaga imunitas dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar terhindari dari Covid-19.
Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein tidak menampik soal beban berat yang harus dijalankan sebagian kepala OPD yang merangkap Plt tersebut. Dia mencontohkan beban berat yang harus dipikul pengemban kepala BPPKAD dan bappeda.
‘’BPPKAD dan bappeda ini sama-sama strategis. Tapi, Bu Rini (kepala BBPKAD, Red) harus merangkap juga sebagai Plt bappeda,’’ terang wabup dua periode itu kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Begitu juga dengan Plt kepala dinsos P3A dan Plt kepala diskominfo, terang wabup, masing-masing juga memiliki tugas yang tidak kalah berat selain jabatan defenitifnya. Berbeda dengan kekosongan jabatan OPD lain. Sebagian besar ditekel sekretaris OPD setempat. Meski mengemban beban tugas ganda, namun masih berat yang merangkap kepala OPD lain. ‘’Soal kestabilan pemerintahan tetap stabil. Hanya soal kelancaran dan kecepatan (pelayanan, Red) yang terganggu,’’ tandas Noor Nahar.
