TUBAN – Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta di wilayah Tuban selatan mengadakan workshop pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS). Acara yang diselenggarakan di SMPN 2 Bangilan, Sabtu (12/10) tersebut diikuti 24 SMP negeri dan swasta dari tujuh kecamatan. Yakni, Parengan, Singgahan, Senori, Bangilan, Jatirogo, Kenduruan, dan Montong.
Workshop tersebut menghadirkan tiga narasumber yang merupakan pengawas SMP wilayah selatan, Drs. Siswadi, M.Pd, Drs. Rusmiadi, M.Pd, dan Drs. Suhud, M.Pd (membuka acara). Acara diskusi dalam workshop tersebut diikuti kepala sekolah beserta operator BOS, bendahara BOS, dan dapodik dari masing-masing sekolah.
Sony Purbiyanto, koordinator workshop tersebut mengatakan, kegiatan tersebut merupakan persiapan menghadapi program pengelolaan dana BOS dengan transaksi nontunai yang mulai diterapakan per 1 Januari 2020. Menurut dia, dikumpulkannya seluruh sekolah tersebut untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai sistem pengelolaan BOS. ‘’Ini inisiatif bersama untuk mengumpulkan sekolah-sekolah di wilayah Tuban selatan dan mendatangkan narasumber yang memang memahami masalah tersebut. Tujuannya, supaya saat mengaplikasikan program tersebut tidak ada kesulitan,’’ tegas dia.
Kepala SMPN 2 Jatirogo itu menjelaskan, sistem baru tersebut harus diikuti seluruh sekolah. Dia berharap jika program tersebut sudah berjalan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ketidakpahaman dalam menjalankan sistem tersebut. ‘’Saya harap dengan jemput bola seperti ini, SMP di wilayah Tuban selatan dapat memahami transaksi non tunai dalam pengelolaan BOS. Nantinya jika program ini sudah berjalan, minimal sudah mengerti,‘’ ujar pendidik senior itu.
Siswadi, salah satu narasumber sekaligus pengawas SMP dalam workshop itu mengakui hal baru yang akan diterapkan dinas pendidikan di Tuban. Menurut dia, dengan sistem baru pengelolaan dana BOS tersebut, semua transaksi dilakukan secara nontunai. Jika sekolah ingin melakukan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dapat melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah(SIPLah) yang tersedia. ‘’Jadi dengan adanya sistem baru itu semua sekolah harus bisa menguasai SIPLah, karena di situ berlangsung proses PBJ,’’ kata dia. Pendidik asal Senori itu menjelaskan, SIPLah merupakan program aplikasi yang disediakan untuk PBJ dana BOS. Di dalam SIPLah tersebut, terang dia, terdapat sebanyak enam market pleace. Yakni, Pesona Edu, Eureka BOOK House, SIPLAH BLANJA, Toko Ladang, Inti, Blibli. Dengan aplikasi PBJ tersebut nantinya antara sekolah dan toko penyedia barang dan jasa dapat bertemu. ‘’Jika sekolah ingin membeli di tempat terdekat, tetapi belum terdaftar dalam market pleace sekolah bisa merekomendasikan toko tersebut ke dalam market pleace,‘’ jelas Siswadi.
Mantan kepala SMPN 1 Jatirogo itu mengatakan, penerapan transaksi nontunai diterapkan pada awal 2020. Sebelum diterapkan, disdik memberikan waktu bagi sekolah dalam triwulan terakhir ini untuk mulai belajar mengaplikasikannya. ‘’Saya juga berpesan kepada mereka untuk jangan takut sebelum mencoba. Kita juga memaklumi karena ini merupakan hal baru dan butuh waktu untuk proses penerapannya,’’ tuturnya. (rif/ds)
