BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Bojonegoro ternyata belum capai 100 persen. Masih ada anak ternyata belum mengenyam pendidikan formal. APS untuk anak berusia 7 hingga 12 tahun atau setara SD dan MI justru terus mengalami penurunan sejak 2019.
Padahal, APS pada 2017 hingga 2019 pernah 100 persen. Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro belum bisa memastikan adanya anak tidak bersekolah. Sebaliknya, akan melakukan pengecekan lapangan minggu depan terkait APS ini.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro 2021, pada 2017 hingga 2019, APS penduduk usia 7 hingga 12 tahun mencapai 100 persen. Atau semua anak usia tersebut mengenyam pendidikan jenjang SD atau MI.
Namun, pada 2020 hingga 2021 APS turun menjadi 99,85 dan 99,71 persen. Hal ini karena adanya penduduk usia 7 hingga 12 tahun yang belum terserap di pendidikan formal SD. Juga bisa disebabkan masih berada di jenjang pendidikan nonformal atau TK.
Sedangkan, pada penduduk usia 13 hingga 15 tahun atau setara SMP dan MTs, APS sebesar 98,46 persen pada 2021. Sehingga sekitar 2 dari 100 penduduk tidak menikmati bangku sekolah. Kemungkinan putus sekolah. Meski nilai tersebut membaik dibanding 2020 dengan 96,85.
Selanjutnya, untuk usia 16 hingga 18 tahun atau setara SMA, SMK, MA, APS sekitar 80,22 persen pada 2021. Artinya, terdapat 20 dari 100 penduduk yang tidak bersekolah. Sehingga, APK semakin mengecil seiring meningkatnya jenjang pendidikan, mengindikasi adanya penduduk putus sekolah.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Suyanto mengatakan, belum bisa berkomentar terkait data APS dari BPS tersebut. Pihaknyya berencana melakukan pengecakan lapangan terkait adanya anak usia 7 hingga 15 tahun atau usia SD dan SMP yang tidak bersekolah.
“Senin (17/1), kami rapat internal masalah ini,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (13/1).
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bojonegoro Ali Fatikin mengatakan, belum bisa memastikan penyebab APS di Bojonegoro tidak mencapai 100 persen. Namun, secara teori faktor yang memengaruhi APS terdiri dari ekonomi, kapasitas fiskal, geografis (jarak sekolah jauh), dan ketersediaan layanan pendidikan.
“Kami belum bisa menjawab penyebabnya,” jelasnya. (irv)
