alexametrics
23.5 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

Mengabdi 15 Tahun, Honornya Hanya Rp 150 Ribu 

TUBAN, Radar Tuban – Mengurai permasalahan yang bertahun-tahun membelit guru honorer di Tuban seperti menegakkan benang basah. Ketentuan yang mengatur batas usia maksimal rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 35 tahun menjadi momok yang paling menakutkan bagi para pendidik yang usianya lebih atau mendekati batas maksimal. Hingga kini nasib mereka masih menggantung tanpa kejelasan. 

Batas usia perekrutan aparatur sipil negara (ASN) diatur Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 6 huruf b ketentuan perundangan tersebut tertulis syarat pelamar berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. Aturan tersebut menjadi salah satu materi tuntutan ratusan guru honorer yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori Berusia 35+ (GTKHNK 35+) dalam hearing di Gedung DPRD Tuban kemarin (13/1). Tuntutan lain terkait kesejahteraan.

Koordinator GTKHNK 35+ Daman Huri kepada Jawa Pos Radar mengatakan, aturan memberatkan tersebut harus dihapus. ‘’Ada ribuan guru honorer di Tuban yang usianya lebih dari 35 tahun. Kami dirugikan peraturan yang ada. Jadi kami ke sini (gedung DPRD, red) tujuannya menyampaikan aspirasi,’’ kata dia.

Guru honorer salah satu SDN di Kecamatan Bancar itu mengungkapkan, gaji honorer di Bumi Wali jauh dari kata layak. Dia membeberkan, masih ada guru honorer yang bergaji Rp 150– Rp 500 ribu per bulan. Angka tersebut jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten Tuban (UMK) sebesar Rp 2,5 juta. ‘’Tuntutan kami meminta para honorer yang sudah berusia lebih dari 35 tahun ini diangkat menjadi ASN tanpa tes,’’ tegas pria yang akrab disapa Huri itu.

Baca Juga :  Aksi Peduli Pramuka Bagikan 7000 Masker dan Penyemprotan Desinfektan

Tuntutan tersebut, kata Huri, juga mempertimbangkan banyaknya pendidik yang mengabdi 15 tahun masih berstatus honorer dengan gaji ratusan ribu per bulan. Sementara setiap guru honorer memiliki keluarga yang harus dicukupi kebutuhan sehari-harinya. Dengan pendapatan minim tersebut, Huri menyampaikan nyaris mustahil hidup guru bisa sejahtera. ‘’Kami bukan tidak mau mencari pekerjaan lain, tapi mengajar sudah menjadi panggilan hati kami. Para honorer hanya minta diperhatikan,’’ kata dia. 

Ketika menyampaikan aspirasi di gedung dewan, para pendidik tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Tuban llmi Zada, Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astutik, Ketua Fraksi Golkar Berbintang Suratmin, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nurhasan, dan Kepala Disdik Tuban Nur Khamid. Setiap tuntutan dan pertanyaan dijawab secara bergantian oleh para pemimpin rapat.

Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astuti mengatakan, tuntutan mengangkat para honorer menjadi ASN tidak bisa dilakukan karena terbentur aturan. Salah satunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkokrasi Nomor 36 tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi Calon PNS. ‘’Kami sudah mengusulkan ke Kemenpan RB agar aturan tersebut dihapus, tapi faktanya masih ada,’’ terang Tuti sapaan akrabnya. 

Baca Juga :  Pembahasan Dana Abadi Bojonegoro Tunggu Pengesahan Propemperda

Politisi Partai Gerindra itu menyebut mencari solusi guru bagi honorer tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu bertahap. Salah satu upaya yang dilakukan legislatif adalah meningkatkan kesejahteraan secara perlahan. Termasuk mengusulkan para honorer agar memiliki jaminan asuransi kesehatan. ‘’Disdik harus memberi insentif minimal Rp 1 juta per tahun untuk guru honorer, anggaran bisa dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah),’’ tegas dia.

Anggota DPRD Tuban dua periode itu juga mengatakan APBD Tuban untuk pengembangan dunia pendidikan di Tuban mencapai Rp 518 miliar per tahun atau 20 persen dari APBD. Dari angka tersebut, Tuti yakin insentif satu juta per tahun untuk tiap guru honorer tidak terlalu memberatkan dinas pendidikan (disdik) selaku pengelola anggaran. ‘’Sambil nanti kita pikirkan untuk menyelesaikan satu per satu persoalan guru honorer,’’ tegas dia.(yud/ds)

TUBAN, Radar Tuban – Mengurai permasalahan yang bertahun-tahun membelit guru honorer di Tuban seperti menegakkan benang basah. Ketentuan yang mengatur batas usia maksimal rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 35 tahun menjadi momok yang paling menakutkan bagi para pendidik yang usianya lebih atau mendekati batas maksimal. Hingga kini nasib mereka masih menggantung tanpa kejelasan. 

Batas usia perekrutan aparatur sipil negara (ASN) diatur Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 6 huruf b ketentuan perundangan tersebut tertulis syarat pelamar berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. Aturan tersebut menjadi salah satu materi tuntutan ratusan guru honorer yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori Berusia 35+ (GTKHNK 35+) dalam hearing di Gedung DPRD Tuban kemarin (13/1). Tuntutan lain terkait kesejahteraan.

Koordinator GTKHNK 35+ Daman Huri kepada Jawa Pos Radar mengatakan, aturan memberatkan tersebut harus dihapus. ‘’Ada ribuan guru honorer di Tuban yang usianya lebih dari 35 tahun. Kami dirugikan peraturan yang ada. Jadi kami ke sini (gedung DPRD, red) tujuannya menyampaikan aspirasi,’’ kata dia.

Guru honorer salah satu SDN di Kecamatan Bancar itu mengungkapkan, gaji honorer di Bumi Wali jauh dari kata layak. Dia membeberkan, masih ada guru honorer yang bergaji Rp 150– Rp 500 ribu per bulan. Angka tersebut jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten Tuban (UMK) sebesar Rp 2,5 juta. ‘’Tuntutan kami meminta para honorer yang sudah berusia lebih dari 35 tahun ini diangkat menjadi ASN tanpa tes,’’ tegas pria yang akrab disapa Huri itu.

Baca Juga :  Jegulo Absen Tes Perangkat Desa Serentak

Tuntutan tersebut, kata Huri, juga mempertimbangkan banyaknya pendidik yang mengabdi 15 tahun masih berstatus honorer dengan gaji ratusan ribu per bulan. Sementara setiap guru honorer memiliki keluarga yang harus dicukupi kebutuhan sehari-harinya. Dengan pendapatan minim tersebut, Huri menyampaikan nyaris mustahil hidup guru bisa sejahtera. ‘’Kami bukan tidak mau mencari pekerjaan lain, tapi mengajar sudah menjadi panggilan hati kami. Para honorer hanya minta diperhatikan,’’ kata dia. 

Ketika menyampaikan aspirasi di gedung dewan, para pendidik tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Tuban llmi Zada, Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astutik, Ketua Fraksi Golkar Berbintang Suratmin, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nurhasan, dan Kepala Disdik Tuban Nur Khamid. Setiap tuntutan dan pertanyaan dijawab secara bergantian oleh para pemimpin rapat.

Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astuti mengatakan, tuntutan mengangkat para honorer menjadi ASN tidak bisa dilakukan karena terbentur aturan. Salah satunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkokrasi Nomor 36 tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi Calon PNS. ‘’Kami sudah mengusulkan ke Kemenpan RB agar aturan tersebut dihapus, tapi faktanya masih ada,’’ terang Tuti sapaan akrabnya. 

Baca Juga :  Verifikasi Ulang Penerima Tunjangan Honorer

Politisi Partai Gerindra itu menyebut mencari solusi guru bagi honorer tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu bertahap. Salah satu upaya yang dilakukan legislatif adalah meningkatkan kesejahteraan secara perlahan. Termasuk mengusulkan para honorer agar memiliki jaminan asuransi kesehatan. ‘’Disdik harus memberi insentif minimal Rp 1 juta per tahun untuk guru honorer, anggaran bisa dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah),’’ tegas dia.

Anggota DPRD Tuban dua periode itu juga mengatakan APBD Tuban untuk pengembangan dunia pendidikan di Tuban mencapai Rp 518 miliar per tahun atau 20 persen dari APBD. Dari angka tersebut, Tuti yakin insentif satu juta per tahun untuk tiap guru honorer tidak terlalu memberatkan dinas pendidikan (disdik) selaku pengelola anggaran. ‘’Sambil nanti kita pikirkan untuk menyelesaikan satu per satu persoalan guru honorer,’’ tegas dia.(yud/ds)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/