- Advertisement -
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Jumlah guru honorer di lingkup dinas pendidikan (disdik) masih cukup banyak. Hingga kini masih tercatat 3.942 pegawai masih aktif bertugas. Jumlah itu menelan anggaran tunjangan hingga Rp 41 miliar setiap tahun. Tahun ini mereka diusulkan agar menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sekretaris Disdik Bojonegoro Suyanto mengatakan, jumlah honorer tercatat cukup banyak. Mereka terdiri guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Para honorer itu diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
Tahun ini disdik mengalokasikan Rp 41 miliar membayar tunjangan itu. Tunjangan cair setiap bulan itu diberikan secara bervariasi. Besarannya sesuai masa kerja dan dokumen dimiliki honorer. Misalnya, honorer memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) dan yang belum, tentu tunjangannya berbeda.
- Advertisement -
Suyanto menjelaskan, pencairan tunjangan setiap bulan. Itu berbeda tahun lalu pencairan tunjangannya dua bulan sekali.
Bulan lalu, Bupati Anna Mu’awanah mengusulkan kuota PPPK sebanyak jumlah honorer itu. Usulan sudah diterima Kemenpan-RB. Jika usulan itu terealiasi, tidak ada lagi honorer di Bojonegoro. Semua sudah diangkat PPPK.
Menurut Suyanto, 3.942 PPPK itu membutuhkan anggaran Rp 200 miliar lebih untuk gaji. Namun, terkait itu pihaknya masih menunggu informas resmi dari Kemenpan-RB. ‘’Kami harap kuota yang diajukan itu bisa disetujui semua,’’ jelasnya. (zim/rij)
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Jumlah guru honorer di lingkup dinas pendidikan (disdik) masih cukup banyak. Hingga kini masih tercatat 3.942 pegawai masih aktif bertugas. Jumlah itu menelan anggaran tunjangan hingga Rp 41 miliar setiap tahun. Tahun ini mereka diusulkan agar menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sekretaris Disdik Bojonegoro Suyanto mengatakan, jumlah honorer tercatat cukup banyak. Mereka terdiri guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Para honorer itu diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
Tahun ini disdik mengalokasikan Rp 41 miliar membayar tunjangan itu. Tunjangan cair setiap bulan itu diberikan secara bervariasi. Besarannya sesuai masa kerja dan dokumen dimiliki honorer. Misalnya, honorer memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) dan yang belum, tentu tunjangannya berbeda.
- Advertisement -
Suyanto menjelaskan, pencairan tunjangan setiap bulan. Itu berbeda tahun lalu pencairan tunjangannya dua bulan sekali.
Bulan lalu, Bupati Anna Mu’awanah mengusulkan kuota PPPK sebanyak jumlah honorer itu. Usulan sudah diterima Kemenpan-RB. Jika usulan itu terealiasi, tidak ada lagi honorer di Bojonegoro. Semua sudah diangkat PPPK.
Menurut Suyanto, 3.942 PPPK itu membutuhkan anggaran Rp 200 miliar lebih untuk gaji. Namun, terkait itu pihaknya masih menunggu informas resmi dari Kemenpan-RB. ‘’Kami harap kuota yang diajukan itu bisa disetujui semua,’’ jelasnya. (zim/rij)
