alexametrics
32.7 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

Kasus Aktif Covid di Tuban Tertinggi se-Jatim

Radar Tuban – Meski tidak masuk hitungan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 terkait penetapan kabupaten/kota yang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), namun Kabupaten Tuban tetap harus waspada. Sebab, kasus aktif Covid-19 di Tuban tercatat tertinggi di Jawa Timur.

Artinya, meski tidak wajib menerapkan PPKM, tetapi kasus aktif yang muncul di Bumi Wali lebih tinggi dibanding kabupaten/kota lain di Jatim yang menerapkan PPKM. Sehingga, situasi di Tuban tetap mengkhawatirkan. Bahkan, mungkin jauh lebih mengkhawatirkan dibanding kabupaten/ kota lain, meski berstatus zona merah.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Tuban Endah Nurul Kumarijati membenarkan tingginya angka aktif di Tuban tersebut. ‘’Kasus aktif (Covid-19) di Tuban memang paling tinggi di Jatim,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Baca Juga :  Sembilan Program Nawa Bakti, Mewujudkan Kesejahteraan Secara Merata

Mengapa Tuban tidak masuk dalam penetapan sebelas kabupaten/kota yang harus menerapkan PPKM? Endah, sapaan akrabnya mengatakan, penetapan daerah yang menjalankan PPKM itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Endah menilai, tidak masuknya Tuban dalam sebelas kabupaten/ kota yang diharuskan menerapkan PPKM tersebut karena faktor status zona oranye. ‘’Hasil evaluasi mungkin demikian (Tuban dalam status zona oranye, Red),’’ terang dia.

Meski demikian, kata Endah, pemerintah daerah tetap menyadari tingginya kasus aktif di Tuban. Sehingga, kebijakan yang diambil pun diselaraskan dengan kebijakan PPKM. Yakni, upaya pengetatan secara sistematis yang dilakukan pemerintah daerah dengan kembali memberlakukan sistem WFH (work from home) 50 persen kepada pegawai di setiap instansi.

Baca Juga :  Tukang Ojek di Tuban Diamankan Densus 88 Antiteror

Sebelumnya, kebijakan yang diterapkan 100 persen masuk. Berikutnya, pengetatan protokol kesehatan terhadap kegiatan ekonomi dengan memberlakukan sistem jam makan di tempat. Ketentuan tersebut semula tidak diatur. Sekarang diatur jam makan di tempat dibatasi sampai pukul 20.00 WIB. Melebihi itu harus dibawa pulang. 

Radar Tuban – Meski tidak masuk hitungan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 terkait penetapan kabupaten/kota yang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), namun Kabupaten Tuban tetap harus waspada. Sebab, kasus aktif Covid-19 di Tuban tercatat tertinggi di Jawa Timur.

Artinya, meski tidak wajib menerapkan PPKM, tetapi kasus aktif yang muncul di Bumi Wali lebih tinggi dibanding kabupaten/kota lain di Jatim yang menerapkan PPKM. Sehingga, situasi di Tuban tetap mengkhawatirkan. Bahkan, mungkin jauh lebih mengkhawatirkan dibanding kabupaten/ kota lain, meski berstatus zona merah.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Tuban Endah Nurul Kumarijati membenarkan tingginya angka aktif di Tuban tersebut. ‘’Kasus aktif (Covid-19) di Tuban memang paling tinggi di Jatim,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Baca Juga :  Hanya 3 Persen Penyintas Covid Bersedia Donor Plasma

Mengapa Tuban tidak masuk dalam penetapan sebelas kabupaten/kota yang harus menerapkan PPKM? Endah, sapaan akrabnya mengatakan, penetapan daerah yang menjalankan PPKM itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Endah menilai, tidak masuknya Tuban dalam sebelas kabupaten/ kota yang diharuskan menerapkan PPKM tersebut karena faktor status zona oranye. ‘’Hasil evaluasi mungkin demikian (Tuban dalam status zona oranye, Red),’’ terang dia.

Meski demikian, kata Endah, pemerintah daerah tetap menyadari tingginya kasus aktif di Tuban. Sehingga, kebijakan yang diambil pun diselaraskan dengan kebijakan PPKM. Yakni, upaya pengetatan secara sistematis yang dilakukan pemerintah daerah dengan kembali memberlakukan sistem WFH (work from home) 50 persen kepada pegawai di setiap instansi.

Baca Juga :  Sembilan Program Nawa Bakti, Mewujudkan Kesejahteraan Secara Merata

Sebelumnya, kebijakan yang diterapkan 100 persen masuk. Berikutnya, pengetatan protokol kesehatan terhadap kegiatan ekonomi dengan memberlakukan sistem jam makan di tempat. Ketentuan tersebut semula tidak diatur. Sekarang diatur jam makan di tempat dibatasi sampai pukul 20.00 WIB. Melebihi itu harus dibawa pulang. 

Artikel Terkait

Most Read

Gaungkan Nuzululquran

Pelebaran Jalan Disuntik DAK

Artikel Terbaru


/