alexametrics
25.5 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Optimalkan Penerimaan DBHCHT, Pemkab Tuban Kontinu Gelar Operasi BKC

TUBAN, Radar Tuban – Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Tuban terus mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Salah satu upaya yang dilakukan secara kontinu adalah menggelar operasi pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, meliputi rokok ilegal dan tembakau tanpa pita cukai.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tuban Ir. Sunarto menyampaikan, DBHCHT merupakan penerimaan negara yang dialokasikan kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 persen dan ditujukan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Sunarto memaparkan, prioritas penggunaan DBHCHT dibagi menjadi tiga bagian. Yakni, kesejahteraan masyarakat dengan porsi 50 persen, penegakan hukum dengan porsi 25 persen, dan kesehatan dengan porsi 25 persen. ”DBHCHT ini memiliki manfaat cukup besar dalam mendorong pembangunan daerah,” tuturnya.
Lebih lanjut mantan kepala dinas perikanan dan kelautan ini mengungkapkan, pada 2021 ini Kabupaten Tuban memperoleh DBHCHT sebesar Rp 25 miliar. Dari jumlah tersebut untuk memenuhi sarana prasarana di puskesmas dan dua rumah sakit milik daerah, yakni RSUD dr R. Koesma dan RSUD Ali Manshur Jatirogo. ”Termasuk membangun ruang isolasi di RSUD Koesma senilai Rp 2,1 miliar,” bebernya.
Seiring dengan manfaat DBHCHT yang cukup besar tersebut, operasi pemberantasan BKC ilegal terus dilakukan. Sunarto menegaskan, operasi pemberantasan rokok ilegal dan tembakau tanpa pita cukai ini adalah bagian dari penegakan hukum yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. ”Dalam regulasi tersebut, diatur sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai,” ujarnya.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Tuban Ir. Cucuk Dwi Sukwanto menambahkan, untuk menjalankan penegakan hukum tersebut, pihaknya berkolaborasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Bojonegoro, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) TUBAN, TNI-Polri, dan Satpol PP. Operasi penegakan hukum tersebut berlangsung pada 25 Oktober–4 November 2021.
”Tujuan diadakannya operasi penegakan hukum ini untuk meminimalisasi peredaran rokok dan tembakau ilegal. Dengan begitu, bisa menambah pajak serta pendapatan DBHCHT Kabupaten Tuban,” tegasnya.
Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Ekonomi Mikro pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Tuban Ir. Aning Bekti Lestari mengungkapkan, selain menggeber operasi pemberantasan rokok dan tembakau ilegal, pihaknya juga memberikan pendampingan kepada petani tembakau unggulan di Bumi Ronggolawe, yakni tembakau varietas Codong. Lokasinya di Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang. Pendampingan dilakukan mulai dari penanaman, pengeringan, hingga pengirisan tembakau. ”Proses pendampingan melibatkan DPKP dan Diskoperindag Tuban,” tuturnya.
Diharapkan, pendampingan yang diberikan kepada petani tembakau tersebut mampu mengangkat tembakau Codong menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Tuban yang kelak mampu bersanding dengan produk unggulan lainnya, seperti buah duku Prunggahan maupun belimbing Tasikmadu. ”Harapannya, mampu meningkatkan nilai jual tembakau serta kesejahteraan petani tembakau,” kata Aning.

Baca Juga :  Airlangga Hartarto: Golkar Bertekad Keluarkan Rakyat dari Jebakan

TUBAN, Radar Tuban – Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Tuban terus mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Salah satu upaya yang dilakukan secara kontinu adalah menggelar operasi pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, meliputi rokok ilegal dan tembakau tanpa pita cukai.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tuban Ir. Sunarto menyampaikan, DBHCHT merupakan penerimaan negara yang dialokasikan kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 persen dan ditujukan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Sunarto memaparkan, prioritas penggunaan DBHCHT dibagi menjadi tiga bagian. Yakni, kesejahteraan masyarakat dengan porsi 50 persen, penegakan hukum dengan porsi 25 persen, dan kesehatan dengan porsi 25 persen. ”DBHCHT ini memiliki manfaat cukup besar dalam mendorong pembangunan daerah,” tuturnya.
Lebih lanjut mantan kepala dinas perikanan dan kelautan ini mengungkapkan, pada 2021 ini Kabupaten Tuban memperoleh DBHCHT sebesar Rp 25 miliar. Dari jumlah tersebut untuk memenuhi sarana prasarana di puskesmas dan dua rumah sakit milik daerah, yakni RSUD dr R. Koesma dan RSUD Ali Manshur Jatirogo. ”Termasuk membangun ruang isolasi di RSUD Koesma senilai Rp 2,1 miliar,” bebernya.
Seiring dengan manfaat DBHCHT yang cukup besar tersebut, operasi pemberantasan BKC ilegal terus dilakukan. Sunarto menegaskan, operasi pemberantasan rokok ilegal dan tembakau tanpa pita cukai ini adalah bagian dari penegakan hukum yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. ”Dalam regulasi tersebut, diatur sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai,” ujarnya.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Tuban Ir. Cucuk Dwi Sukwanto menambahkan, untuk menjalankan penegakan hukum tersebut, pihaknya berkolaborasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Bojonegoro, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) TUBAN, TNI-Polri, dan Satpol PP. Operasi penegakan hukum tersebut berlangsung pada 25 Oktober–4 November 2021.
”Tujuan diadakannya operasi penegakan hukum ini untuk meminimalisasi peredaran rokok dan tembakau ilegal. Dengan begitu, bisa menambah pajak serta pendapatan DBHCHT Kabupaten Tuban,” tegasnya.
Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Ekonomi Mikro pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Tuban Ir. Aning Bekti Lestari mengungkapkan, selain menggeber operasi pemberantasan rokok dan tembakau ilegal, pihaknya juga memberikan pendampingan kepada petani tembakau unggulan di Bumi Ronggolawe, yakni tembakau varietas Codong. Lokasinya di Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang. Pendampingan dilakukan mulai dari penanaman, pengeringan, hingga pengirisan tembakau. ”Proses pendampingan melibatkan DPKP dan Diskoperindag Tuban,” tuturnya.
Diharapkan, pendampingan yang diberikan kepada petani tembakau tersebut mampu mengangkat tembakau Codong menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Tuban yang kelak mampu bersanding dengan produk unggulan lainnya, seperti buah duku Prunggahan maupun belimbing Tasikmadu. ”Harapannya, mampu meningkatkan nilai jual tembakau serta kesejahteraan petani tembakau,” kata Aning.

Baca Juga :  Tak Dilengkapi Helm, Seragam, dan Sepatu Bot

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/