Radar Tuban – Pemerintah pusat mendadak ‘’baik hati’’ dengan Pemkab Tuban menjelang berakhirnya masa jabatan bupati Fathul Huda dan wabup Noor Nahar Hussein. Setelah memastikan siap melanjutkan pembangunan jalan lingkar selatan (JLS) yang tersisa satu lajur, pemerintah pusat juga menggelontorkan anggaran untuk pembangunan tanggul Bengawan Solo (BS).
Tak tanggung-tanggung, anggaran yang disiapkan pun sangat jumbo. Dua kali lipat dari anggaran kelanjutan pembangunan JLS. Total pagunya Rp 140,8 miliar. Kalau jadi direalisasikan, ini menjadi megaproyek terbesar di Kabupaten Tuban pada tahun anggaran 2021. Saat ini, proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah memasuki tahap lelang tender, evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga.
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Tuban Agung Triwibowo membenarkan dua proyek nasional yang pengerjaannya di Tuban. Pertama proyek kelanjutan JLS dan kedua proyek pengendalian banjir BS.
Kedua proyek tersebut, terang Agung, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ‘’Proses tendernya langsung dari Kemen PUPR,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Soal pemerintah pusat yang mendadak ‘’baik hati’’ menjelang berakhirnya masa jabatan bupati Fathul Huda dan wakil bupati Noor Nahar Hussein, Agung mengatakan, pendanaan kedua proyek yang menjadi program prioritas bupati Fathul Huda dan wakil bupati Noor Nahar Hussein selama dua periode memimpin Tuban ini sebenarnya sudah lama diajukan ke pemerintah pusat.
Namun, baru kali ini ditindak lanjuti. Bahkan, JLS yang merupakan prioritas proyek fisik sudah lebih dulu dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menyusul tak kunjung turunnya dana dari pemerintah pusat.
‘’Untuk tanggul Bengawan Solo memang harus menunggu dulu pembebasan lahan. Dan, itu waktunya cukup lama,’’ terang mantan camat Merakurak itu. Praktis, ibarat bangunan rumah, pemerintah pusat tinggal melanjutkan rangka bangunan setelah pondasinya dibangun oleh pemerintah daerah.
Seiring dengan ‘’kebaikan hati’’ pemerintah pusat tersebut, beban pemkab setempat untuk melanjutkan proyek prioritas tersebut semakin ringan. Untuk kelanjutan pembangunan JLS yang menyisakan satu lajur, Kemen PUPR menyediakan pagu anggaran sebesar Rp 78,1 miliar. Baik JLS maupun pembangunan tanggul BS, keduanya masih tahap lelang tender, evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga.
