BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penanganan kemiskinan ekstrem Kecamatan Margomulyo, tahun ini masih menggunakan anggaran daerah berupa bantuan langsung tunai daerah (BLTD) Rp 400 ribu. Sebaliknya, belum menyentuh perbaikan fisik. Saat ini, proses usulan program untuk tahun depan, yang pendanaan berasal dari nasional.
Camat Margomulyo Dyah Enggarini menjelaskan, tahun ini lima desa masuk dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem di kecamatannya belum menggunakan anggaran dari pemerintah nasional. Masih proses usulan program yang tepat.
“Kalau tahun ini masih diusulkan, sesuai kebutuhan di desil satu,” ungkapnya kemarin (9/12).
Enggar menuturkan, berbeda dengan Kecamatan Tambakrejo dan Ngraho, dua kecamatan tersebut sudah menentukan program diterapkan dan anggaran sudah turun dari nasional. Sebaliknya, di Kecamatan Margomulyo, saat ini proses pendataan nama dan alamat berdasar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Diketahui, jumlah warga masuk kategori desil satu berjumlah 1.607 orang. Desil satu yakni kategori rumah tangga dalam kelompok 10 persen terendah.
“Dari itu kemudian ada penanganan khusus dari dana APBD untuk memberikan bantuan langsung tunai daerah,” tuturnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Mukhtadlo mengkonfirmasi bahwa yang masuk dalam desil satu mendapatkan BLT daerah sebesar Rp 400 ribu per keluarga. Tersebar di 25 desa menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem. “Cair November dan Desember,” ungkapnya.
Kepala Desa (Kades) Kalangan, Kecamatan Margomulyo, Kasmani mengatakan, terdapat 22 warga desanya masuk program kemiskinan ekstrem. Data tersebut mengacu pada DTKS. Saat ini proses penangaan berupa pemberian BLTD dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) atau program atap lantai dan dinding (aladin). “Iya masih dari dana pemerintah daerah,” tuturnya.
Kasmani menjelaskan, sebelum program kemiskinan ekstrem masuk, warga desa dalam desil satu sudah mendapatkan bantuan dari daerah maupun nasional, misalnya program keluarga harapan (PKH). Pihaknya mengaku masih menunggu kucuran dana turun dari anggaran perencanaan dan belanja nasional (APBN). “Kami masih menunggu, karena di kecamatan yang lain sudah mendapatkan,” jelasnya. (luk)
Kemiskinan Ekstrem di Margomulyo Masih Usulan Program
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penanganan kemiskinan ekstrem Kecamatan Margomulyo, tahun ini masih menggunakan anggaran daerah berupa bantuan langsung tunai daerah (BLTD) Rp 400 ribu. Sebaliknya, belum menyentuh perbaikan fisik. Saat ini, proses usulan program untuk tahun depan, yang pendanaan berasal dari nasional.
Camat Margomulyo Dyah Enggarini menjelaskan, tahun ini lima desa masuk dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem di kecamatannya belum menggunakan anggaran dari pemerintah nasional. Masih proses usulan program yang tepat.
“Kalau tahun ini masih diusulkan, sesuai kebutuhan di desil satu,” ungkapnya kemarin (9/12).
Enggar menuturkan, berbeda dengan Kecamatan Tambakrejo dan Ngraho, dua kecamatan tersebut sudah menentukan program diterapkan dan anggaran sudah turun dari nasional. Sebaliknya, di Kecamatan Margomulyo, saat ini proses pendataan nama dan alamat berdasar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Diketahui, jumlah warga masuk kategori desil satu berjumlah 1.607 orang. Desil satu yakni kategori rumah tangga dalam kelompok 10 persen terendah.
“Dari itu kemudian ada penanganan khusus dari dana APBD untuk memberikan bantuan langsung tunai daerah,” tuturnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Mukhtadlo mengkonfirmasi bahwa yang masuk dalam desil satu mendapatkan BLT daerah sebesar Rp 400 ribu per keluarga. Tersebar di 25 desa menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem. “Cair November dan Desember,” ungkapnya.
Kepala Desa (Kades) Kalangan, Kecamatan Margomulyo, Kasmani mengatakan, terdapat 22 warga desanya masuk program kemiskinan ekstrem. Data tersebut mengacu pada DTKS. Saat ini proses penangaan berupa pemberian BLTD dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) atau program atap lantai dan dinding (aladin). “Iya masih dari dana pemerintah daerah,” tuturnya.
Kasmani menjelaskan, sebelum program kemiskinan ekstrem masuk, warga desa dalam desil satu sudah mendapatkan bantuan dari daerah maupun nasional, misalnya program keluarga harapan (PKH). Pihaknya mengaku masih menunggu kucuran dana turun dari anggaran perencanaan dan belanja nasional (APBN). “Kami masih menunggu, karena di kecamatan yang lain sudah mendapatkan,” jelasnya. (luk)
