BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro masih fokus mempelajari pemasangan defisit sampai Rp 2,6 triliun. Defisit itu dipasang pada draf kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2023. Pemasangan defisit itu dinilai terlalu besar.
Sebab, tahun-tahun sebelumnya pemasangan defisit tidak pernah sampai sebesar itu. ‘’Ini yang kami pertanyakan,’’ kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ahmad Supriyanto.
Defisit rencananya ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun ini. Artinya serapan anggaran tahun ini hanya bisa 50 persen dari total angaran Rp 7 triliun di perubahan (P)-APBD tahun ini. APBD induk tahun ini sebesar Rp 5,9 triliun.
Namun, ada silpa sebesar Rp 2 triliun dari APBD tahun lalu. Sehingga, P-APBD nanti totalnya Rp 7 triliun lebih.
Supriyanto mengatakan, APBD tahun depan sebagian besar belanja masih didominasi infastruktur. Namun, pihaknya belum mempelajari secara detail insfastruktur apa saja tahun depan akan dibangun. ‘’Sekilas masih banyak jalan. Termasuk masih ada pelebaran jalan nasional. Namun, kami harus pelajari dulu lebih jauh,’’ jelasnya.
Mochlasin Afan anggota banggar lainnya mengatakan, masih belum mengetahui secara pasti fokus APBD tahun depan. Pihaknya baru melihat sekilas draf KUA PPAS APBD 2023 diberikan pemkab. ‘’Kami perlu mempelajari lagi,’’ jelasnya.
Rencananya, lanjut Afan, minggu depan akan ada rapat komisi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membedah KUA PPAS itu. Dari situ, bisa diketahui kebijakan APBD tahun depan lebih banyak mengarah pada program apa.
Afan mengatakan, APBD tahun depan memang dipasang sebesar Rp 7,2 triliun.
Namun, kekuatan pendapatan sebenarnya adalah Rp 4,5 triliun. Sisanya didapatkan dari silpa. ‘’Pusat melihat kekuaran APBD itu ya dari pendapatan. Silpa itu tidak masuk hitungan,’’ jelasnya.
Sebelumnya, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bojonegoro Triguno Sudjono Priyo mengatakan bahwa KUA PPAS APBD 2023 saat ini tengah persiapan pembahasan dengan DPRD. Kemungkinan akan dibahas TAPD dengan banggar DPRD minggu ini. (zim/rij)
