alexametrics
32.2 C
Bojonegoro
Tuesday, August 9, 2022

Pembahasan LPj Bupati Dikebut, Termasuk BKKD hingga RPJMD

Banggar Fokus Bahas Belanja

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro bakal mengebut pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati 2021. Pembahasan Rabu (13/7) nanti akan fokus sisi belanja. Salah satunya pelaksanaan program bantuan keuangan khusus desa (BKKD).

‘’Ada banyak yang belum dibahas. Terutama sisi belanja. Jadi, memang butuh banyak waktu,’’ kata Anggota Banggar DPRD Ahmad Supriyanto.

Misalnya, menurut Supriyanto, membahas tentang BKKD sebesar Rp 450 miliar. Itu adalah program pada 2021 lalu yang saat ini masih akan berlanjut. DPRD ingin menanyakan lebih jauh tentang program itu. ‘’Sejauh mana pelaksanananya kami ingin tahu,’’ tuturnya.

BKKD salah satu program APBD 2021 cukup besar. Karena itu, harus ada penjelasan rinci dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait pelaksanaan. ‘’Tahun lalu APBD Bojonegoro sebesar Rp 5,7 triliun. Pembahasan belanja anggaran sebesar itu akan membutuhkan waktu panjang,’’ ujar politikus Fraksi Golkar itu.

Baca Juga :  Belum Setor LHKPN, KPK Soroti 42 Anggota DPRD

Selain itu, ada sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum ada keterangan dari pemkab. DPRD ingin mendapatkan keterangan lebih jelas berbagai temuan BPK sudah masuk laporan hasil pemeriksaan (LHP). ‘’Termasuk sejauh mana realisasi serapan APBD terhadap pencapian RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah). Semua itu harus gamblang,’’ jelasnya. Pembahasan LPj Rabun anti sudah selesai. Setelah itu dilakukan paripurna penetapan.

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto mengatakan bahwa pembahasan LPj Bupati 2021 hanya tinggal finalisasi. Satu kali pertemuan lagi sudah selesai. ‘’Tinggal sisi belanja saja,’’ jelasnya.

Sukur menjelaskan, pembahasan LPj bukan membahas secara administrasi. Namun, kebijakan bupati secara umum. (zim/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro bakal mengebut pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati 2021. Pembahasan Rabu (13/7) nanti akan fokus sisi belanja. Salah satunya pelaksanaan program bantuan keuangan khusus desa (BKKD).

‘’Ada banyak yang belum dibahas. Terutama sisi belanja. Jadi, memang butuh banyak waktu,’’ kata Anggota Banggar DPRD Ahmad Supriyanto.

Misalnya, menurut Supriyanto, membahas tentang BKKD sebesar Rp 450 miliar. Itu adalah program pada 2021 lalu yang saat ini masih akan berlanjut. DPRD ingin menanyakan lebih jauh tentang program itu. ‘’Sejauh mana pelaksanananya kami ingin tahu,’’ tuturnya.

BKKD salah satu program APBD 2021 cukup besar. Karena itu, harus ada penjelasan rinci dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait pelaksanaan. ‘’Tahun lalu APBD Bojonegoro sebesar Rp 5,7 triliun. Pembahasan belanja anggaran sebesar itu akan membutuhkan waktu panjang,’’ ujar politikus Fraksi Golkar itu.

Baca Juga :  Geliat Sektor Perhubungan Selama Satu Dekade Terakhir

Selain itu, ada sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum ada keterangan dari pemkab. DPRD ingin mendapatkan keterangan lebih jelas berbagai temuan BPK sudah masuk laporan hasil pemeriksaan (LHP). ‘’Termasuk sejauh mana realisasi serapan APBD terhadap pencapian RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah). Semua itu harus gamblang,’’ jelasnya. Pembahasan LPj Rabun anti sudah selesai. Setelah itu dilakukan paripurna penetapan.

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto mengatakan bahwa pembahasan LPj Bupati 2021 hanya tinggal finalisasi. Satu kali pertemuan lagi sudah selesai. ‘’Tinggal sisi belanja saja,’’ jelasnya.

Sukur menjelaskan, pembahasan LPj bukan membahas secara administrasi. Namun, kebijakan bupati secara umum. (zim/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/