alexametrics
25.1 C
Bojonegoro
Thursday, May 26, 2022

Fasilitas Tempat Kos Menyamai Hotel

Pansus Butuh Masukan Pengusaha Kos di Bojonegoro

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Proses pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rumah kos telah membentuk panitia khusus (pansus) kemarin (9/3). Pansus raperda usulan dari Pemkab Bojonegoro itu dari komisi C DPRD.

 

Ketua pansus raperda rumah kos Mochlasin Afan mengatakan, bahwa minggu depan akan digelar rapat kerja pansus bersama organisasi perangkat daerah (OPD) membahas draf raperda telah disusun pemkab. Rapat kerja pansus dijadwalkan tiga hari, 17-19 Maret.

 

Pria juga ketua Komisi C DPRD itu mengatakan, bahwa meskipun raperda rumah kos merupakan usulan pemkab, pihaknya rencananya bakal lakukan konsultasi publik. Khususnya para pengusaha rumah kos akan diatur melauli raperda tersebut.

 

“Saran dan masukan dari pengusaha rumah kos tentu penting. Idealnya mereka harus tahu sebelum raperda rumah kos disahkan,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (9/3).

Baca Juga :  Ujian Akhir Semester Digelar Sesuai Kemampuan Sekolah

 

Raperda ini dibutuhkan karena semakin menjamurnya usaha rumah kos. Sehingga perlu secara khusus dibuatkan aturan dari sisi penertiban, penataan, standardisasi, lalu retribusi atau pajak bisa menjadi tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

 

Ahmad Supriyanto juru bicara (jubir) pansus raperda rumah kos juga mengungkapkan, bahwa tahapan pembentukan raperda rumah kos masih berproses. Pihaknya tentu akan mempelajari naskah akademik serta draf raperda tersebut. “Kami menilai raperda rumah kos ini perlu dan penting untuk dibahas lebih lanjut,” katanya.

 

Terpisah, anggota Fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera Lasuri menyampaikan, bahwa raperda rumah kos ini perlu disahkan. Aturan melalui raperda bisa meminimalisasi penyalahgunaan rumah kos untuk tindakan negatif.

Baca Juga :  Toilet dan Kecepatan Kereta 

 

“Karena tak sedikit rumah kos di Bojonegoro ini fasilitasnya tidak kalah dengan hotel. Sehingga kami harap bisa diatur dan ditertibkan melalui perda,” tegas anggota Komisi B DPRD Bojonegoro itu.

 

Lasuri menambahkan, menjamurnya rumah kos di Bojonegoro bisa jadi sumber PAD. “Selain itu, perlu adanya paguyuban atau asosiasi pengusaha rumah kos, sehingga bisa terpantau semua. Tidak ada rumah kos berdiri liar,” bebernya. (bgs/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Proses pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rumah kos telah membentuk panitia khusus (pansus) kemarin (9/3). Pansus raperda usulan dari Pemkab Bojonegoro itu dari komisi C DPRD.

 

Ketua pansus raperda rumah kos Mochlasin Afan mengatakan, bahwa minggu depan akan digelar rapat kerja pansus bersama organisasi perangkat daerah (OPD) membahas draf raperda telah disusun pemkab. Rapat kerja pansus dijadwalkan tiga hari, 17-19 Maret.

 

Pria juga ketua Komisi C DPRD itu mengatakan, bahwa meskipun raperda rumah kos merupakan usulan pemkab, pihaknya rencananya bakal lakukan konsultasi publik. Khususnya para pengusaha rumah kos akan diatur melauli raperda tersebut.

 

“Saran dan masukan dari pengusaha rumah kos tentu penting. Idealnya mereka harus tahu sebelum raperda rumah kos disahkan,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (9/3).

Baca Juga :  Siapkan Konsep Pasar Modern yang Terintegrasi

 

Raperda ini dibutuhkan karena semakin menjamurnya usaha rumah kos. Sehingga perlu secara khusus dibuatkan aturan dari sisi penertiban, penataan, standardisasi, lalu retribusi atau pajak bisa menjadi tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

 

Ahmad Supriyanto juru bicara (jubir) pansus raperda rumah kos juga mengungkapkan, bahwa tahapan pembentukan raperda rumah kos masih berproses. Pihaknya tentu akan mempelajari naskah akademik serta draf raperda tersebut. “Kami menilai raperda rumah kos ini perlu dan penting untuk dibahas lebih lanjut,” katanya.

 

Terpisah, anggota Fraksi PAN Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera Lasuri menyampaikan, bahwa raperda rumah kos ini perlu disahkan. Aturan melalui raperda bisa meminimalisasi penyalahgunaan rumah kos untuk tindakan negatif.

Baca Juga :  Potret Kampung TKI, Pulang Bangun Rumah dan Beli Tanah

 

“Karena tak sedikit rumah kos di Bojonegoro ini fasilitasnya tidak kalah dengan hotel. Sehingga kami harap bisa diatur dan ditertibkan melalui perda,” tegas anggota Komisi B DPRD Bojonegoro itu.

 

Lasuri menambahkan, menjamurnya rumah kos di Bojonegoro bisa jadi sumber PAD. “Selain itu, perlu adanya paguyuban atau asosiasi pengusaha rumah kos, sehingga bisa terpantau semua. Tidak ada rumah kos berdiri liar,” bebernya. (bgs/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/