alexametrics
23.7 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Dorong Keterbukaan Informasi Publik

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Forum Jurnalis Bojonegoro Peduli Kebebasan Pers mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya di organisasi pemerintah daerah (OPD), karena semua kegiatannya dibiayai dari uang Negara.

Desakan itu disampikan saat hearing (dengar pendapat) di ruang paripurna DPRD yang menghadirkan manajemen RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Bojonegoro. 

Hearing itu menindaklanjuti tuntutan sekaligus solidaritas para jurnalis Bojonegoro terhadap salah satu jurnalis TV One yang mengalami penghalangan liputan di RSUD pada 29 Desember 2021 lalu. 

Salah satu perwakilan jurnalis, Sasmito Anggoro menyampaikan, kasus pelarangan liputan di Bojonegoro tidak hanya terjadi di RSUD saja.

“Sehingga, perlu ada edukasi kepada masyarakat, khususnya RSUD juga perlu membina para satpam agar mengetahui bahwa jurnalis dilindungi oleh UU Pers,” tuturnya.

Baca Juga :  Surat Tilang Dikirim ke Rumah Pelanggar

Karena itu, berdasar banyak pertimbangan, Forum Jurnalis Bojonegoro Peduli Kebebasan Pers mengambil jalur hukum. Agar ke depannya tindakan-tindakan yang bersifat pelarangan atau bahkan pembredelan kerja-kerja jurnalistik di Bojonegoro tidak semakin parah. 

Kasus tersebut seyogyanya menjadi pelajaran semua pihak. “Harapannya tentu tidak ada lagi upaya pelarangan liputan. Bukan hanya untuk RSUD, tapi seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) secara umum diharapkan juga memahami,” bebernya.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto meminta pihak RSUD dan semua OPD saling mendukung dan menghormati profesi jurnalis. “Atas peran jurnalis, kita semua kan jadi tahu kondisi pemerintah dan masyarakat, kontrol sosial oleh para media itu justru dibutuhkan untuk melakukan evaluasi segala permasalahan yang ada,” katanya.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan mendesak adanya rekomendasi memperbaiki pelayanan informasi menjadi lebih baik. Adapun perihal upaya jalur hukum yang telah ditempuh, tentu pihaknya mendorong proses hukum tetap berjalan tanpa ada intervensi. “Bagi saya permohonan maaf saja tidak cukup tanpa diimbangi adanya komitmen agar tidak terulang kembali kejadian serupa. Selain itu, forum ini harus menghasilkan rekomendasi sebagai solusi alternatif,” tegasnya.

Baca Juga :  Sepekan Pakai Batik

Afan mendorong komitmen terkait relasi dengan jurnalis tidak hanya berlaku untuk RSUD. Tapi juga berlaku kepada seluruh OPD dan lembaga publik lainnya. “Semua OPD dan lembaga publik lalinnya harus mengedepankan keterbukaan informasi publik,” ucapnya.

Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Hernowo mengungkapkan, permintaan maaf kepada jurnalis atas kejadian saat listrik padam pada 29 Desember 2021. “Pihak RSUD Sosodoro Djatikoesoemo mohon maaf atas kejadian tersebut, ke depan kami berjanji akan terus memperbaiki kekurangan kami,” bebernya.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Forum Jurnalis Bojonegoro Peduli Kebebasan Pers mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya di organisasi pemerintah daerah (OPD), karena semua kegiatannya dibiayai dari uang Negara.

Desakan itu disampikan saat hearing (dengar pendapat) di ruang paripurna DPRD yang menghadirkan manajemen RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Bojonegoro. 

Hearing itu menindaklanjuti tuntutan sekaligus solidaritas para jurnalis Bojonegoro terhadap salah satu jurnalis TV One yang mengalami penghalangan liputan di RSUD pada 29 Desember 2021 lalu. 

Salah satu perwakilan jurnalis, Sasmito Anggoro menyampaikan, kasus pelarangan liputan di Bojonegoro tidak hanya terjadi di RSUD saja.

“Sehingga, perlu ada edukasi kepada masyarakat, khususnya RSUD juga perlu membina para satpam agar mengetahui bahwa jurnalis dilindungi oleh UU Pers,” tuturnya.

Baca Juga :  Sepekan Pakai Batik

Karena itu, berdasar banyak pertimbangan, Forum Jurnalis Bojonegoro Peduli Kebebasan Pers mengambil jalur hukum. Agar ke depannya tindakan-tindakan yang bersifat pelarangan atau bahkan pembredelan kerja-kerja jurnalistik di Bojonegoro tidak semakin parah. 

Kasus tersebut seyogyanya menjadi pelajaran semua pihak. “Harapannya tentu tidak ada lagi upaya pelarangan liputan. Bukan hanya untuk RSUD, tapi seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) secara umum diharapkan juga memahami,” bebernya.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto meminta pihak RSUD dan semua OPD saling mendukung dan menghormati profesi jurnalis. “Atas peran jurnalis, kita semua kan jadi tahu kondisi pemerintah dan masyarakat, kontrol sosial oleh para media itu justru dibutuhkan untuk melakukan evaluasi segala permasalahan yang ada,” katanya.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan mendesak adanya rekomendasi memperbaiki pelayanan informasi menjadi lebih baik. Adapun perihal upaya jalur hukum yang telah ditempuh, tentu pihaknya mendorong proses hukum tetap berjalan tanpa ada intervensi. “Bagi saya permohonan maaf saja tidak cukup tanpa diimbangi adanya komitmen agar tidak terulang kembali kejadian serupa. Selain itu, forum ini harus menghasilkan rekomendasi sebagai solusi alternatif,” tegasnya.

Baca Juga :  Khawatir Rencana Kenaikan Cukai Rokok Akan Picu Pengurangan Pekerja

Afan mendorong komitmen terkait relasi dengan jurnalis tidak hanya berlaku untuk RSUD. Tapi juga berlaku kepada seluruh OPD dan lembaga publik lainnya. “Semua OPD dan lembaga publik lalinnya harus mengedepankan keterbukaan informasi publik,” ucapnya.

Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Hernowo mengungkapkan, permintaan maaf kepada jurnalis atas kejadian saat listrik padam pada 29 Desember 2021. “Pihak RSUD Sosodoro Djatikoesoemo mohon maaf atas kejadian tersebut, ke depan kami berjanji akan terus memperbaiki kekurangan kami,” bebernya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/