alexametrics
24.8 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Segera Dikirim ke Kementerian

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Perluasan kawasan perkotaan merambah Kecamatan Kapas dan Dander semakin matang. Rencana detail tata ruang (RDTR) perkotaan akan dilimpahkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Langkah ini usai dua kali penjaringan aspirasi berbagai kelompok. Sehingga kepastian hukum pengelolaan ruang bisa segera terealisasi.
Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Bojonegoro Taufik Isnanto mengatakan, menyerahkan dokumen RDTR perkotaan kepada kementerian tata ruang pusat usai dua kali penjaringan aspirasi. Melibatkan wilayah dan beberapa elemen masyarakat desa.
“Setelah direkap usulan-usulan kami akan segera mengirimkannya ke tingkat pusat,” katanya kemarin (8/12).
Taufik menjelaskan, masih ada ruang memberikan masukan sebelum draf RDTR perkotaan dikirimkan. Setelah dikirim dan disahkan oleh pemerintah pusat, akan membutuhkan waktu untuk mengubah. “Kalau melihat dalam aturannya, setelah disahkan lima tahun sekali baru bisa melakukan perbaikan,” jelasnya.
Saat ini, data draf RDTR perkotaan masih bersifat dinamis, sehingga pihaknya belum bisa memastikan angka persentase kawasan diperuntukan industri, pertanian, dan jaringan yang menyokong kawasan perkotaan. Namun, Taufik menekankan, wilayah yang masuk zona hijau dipastikan tidak bisa digunakan untuk bangunan. “Masuk lahan produktif, sedangkan yang diperbolehkan pembangunan adalah lahan yang tidak produktif,” terangnya.
Jika melihat draf rencana pola ruang perkotaan sebelumnya, terdapat beberapa item terutama terkait kawasan peruntukan industri dijatah 194,75 hektare. Ruang terbuka hijau meliputi rimba kota 21,19 hektare, taman kecamatan 20,89 hektare dan taman kota 10,40 hektare. Peruntukan perumahan dengan kepadatan sedang dijatah 3.913,39 hektare. Sedangkan wilayah pertanian sektor tanaman pangan masih mendominasi dengan luasan 5.570,22 hektare.
Kepala Desa (Kades) Kauman Kecamatan Kota Yulia Purwaningtyasari menerangkan, pertemuan kedua pihaknya tidak memberikan masukan banyak terkait pembahasan RDTR perkotaan. Sebab, dalam rencana tata ruang sebelumnya, Desa Kauman sudah masuk dalam wilayah perkotaan.
“Jadi kalau melihat dokumennya tidak ada yang berubah signifikan,” terangnya.
Dia memastikan, tidak adanya perubahan banyak, seperti pola ruang untuk industri, pembuangan limbah, jaringan listrik (sutet), dan pertanian. Menurutnya sudah sesuai kondisi di lapangan. “Mungkin yang perlu ada penyesuaian adalah yang baru masuk wilayah perkotaan,” ungkapnya.
Camat Dander Muhammad Hariyanto mengatakan, beberapa desa sudah diundang menyepakati pembahasan wilayahnya masuk dalam RDTR perkotaan. Sebab, perkembangan wilayahnya saat ini merambah sektor properti dan perumahan. “Salah satunya di poros Jalan KH Moch Rosyid, ke selatan banyak bangunan perumahan,” terangnya.
Hariyanto optimistis RDTR baru akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, ia juga mengimbau agar penggunaan lahan menyesuaikan aturan yang ada. “Masih ada sebagian pengembang tidak mempunyai izin tapi menggunakan lahan untuk bangunan,” jelasnya. (luk)

Baca Juga :  Kegaduhan Sosial-Politik di Negeri Ini

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Perluasan kawasan perkotaan merambah Kecamatan Kapas dan Dander semakin matang. Rencana detail tata ruang (RDTR) perkotaan akan dilimpahkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Langkah ini usai dua kali penjaringan aspirasi berbagai kelompok. Sehingga kepastian hukum pengelolaan ruang bisa segera terealisasi.
Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Bojonegoro Taufik Isnanto mengatakan, menyerahkan dokumen RDTR perkotaan kepada kementerian tata ruang pusat usai dua kali penjaringan aspirasi. Melibatkan wilayah dan beberapa elemen masyarakat desa.
“Setelah direkap usulan-usulan kami akan segera mengirimkannya ke tingkat pusat,” katanya kemarin (8/12).
Taufik menjelaskan, masih ada ruang memberikan masukan sebelum draf RDTR perkotaan dikirimkan. Setelah dikirim dan disahkan oleh pemerintah pusat, akan membutuhkan waktu untuk mengubah. “Kalau melihat dalam aturannya, setelah disahkan lima tahun sekali baru bisa melakukan perbaikan,” jelasnya.
Saat ini, data draf RDTR perkotaan masih bersifat dinamis, sehingga pihaknya belum bisa memastikan angka persentase kawasan diperuntukan industri, pertanian, dan jaringan yang menyokong kawasan perkotaan. Namun, Taufik menekankan, wilayah yang masuk zona hijau dipastikan tidak bisa digunakan untuk bangunan. “Masuk lahan produktif, sedangkan yang diperbolehkan pembangunan adalah lahan yang tidak produktif,” terangnya.
Jika melihat draf rencana pola ruang perkotaan sebelumnya, terdapat beberapa item terutama terkait kawasan peruntukan industri dijatah 194,75 hektare. Ruang terbuka hijau meliputi rimba kota 21,19 hektare, taman kecamatan 20,89 hektare dan taman kota 10,40 hektare. Peruntukan perumahan dengan kepadatan sedang dijatah 3.913,39 hektare. Sedangkan wilayah pertanian sektor tanaman pangan masih mendominasi dengan luasan 5.570,22 hektare.
Kepala Desa (Kades) Kauman Kecamatan Kota Yulia Purwaningtyasari menerangkan, pertemuan kedua pihaknya tidak memberikan masukan banyak terkait pembahasan RDTR perkotaan. Sebab, dalam rencana tata ruang sebelumnya, Desa Kauman sudah masuk dalam wilayah perkotaan.
“Jadi kalau melihat dokumennya tidak ada yang berubah signifikan,” terangnya.
Dia memastikan, tidak adanya perubahan banyak, seperti pola ruang untuk industri, pembuangan limbah, jaringan listrik (sutet), dan pertanian. Menurutnya sudah sesuai kondisi di lapangan. “Mungkin yang perlu ada penyesuaian adalah yang baru masuk wilayah perkotaan,” ungkapnya.
Camat Dander Muhammad Hariyanto mengatakan, beberapa desa sudah diundang menyepakati pembahasan wilayahnya masuk dalam RDTR perkotaan. Sebab, perkembangan wilayahnya saat ini merambah sektor properti dan perumahan. “Salah satunya di poros Jalan KH Moch Rosyid, ke selatan banyak bangunan perumahan,” terangnya.
Hariyanto optimistis RDTR baru akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, ia juga mengimbau agar penggunaan lahan menyesuaikan aturan yang ada. “Masih ada sebagian pengembang tidak mempunyai izin tapi menggunakan lahan untuk bangunan,” jelasnya. (luk)

Baca Juga :  Klaim Harga Tanah di Kawasan Kanor Mulai Naik

Artikel Terkait

Most Read

Sopir Mengantuk, Truk Tabrak Truk

Belajar Biologi Itu Menyenangkan

Artikel Terbaru


/