alexametrics
26 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Maju Mundur Serap BKD

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sebanyak 242 desa telah ditetapkan penerima bantuan keuangan desa (BKD) tahun ini. Rerata saat ini sudah mulai pengajuan berkas. Namun, waktu yang mepet berdampak pada penyerapan tidak maksimal. Dipastikan dua bulan terakhir hanya bisa direalisasikan 50 persen dari pagu anggaran.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro Machmuddin menjelaskan, desa yang telah ditetapkan sebagai penerima BKD tahun ini bisa segera mengajukan pencairan di dinas pekerjaan umum bina marga dan penataan ruang, serta badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).
“Sesuai dengan ketentuan prosesnya langsung diarahkan ke sana,” ujarnya kemarin (8/11).
Berdasar data di dinasnya tahun ini terdapat 174 desa yang akan membangun jalan aspal.  Total pagu anggarannya Rp 231,6 miliar. Sedangkan, BKD yang berupa jalan beton ada 68 desa dengan total anggaran Rp 177,6 miliar. Semuanya itu digunakan untuk membangun jalan poros desa. Serta dua desa akan membangun jembatan. Yakni Desa Sambiroto anggarannya Rp 2,1 miliar serta Desa Talun Rp 540 juta.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Rohmad Gozhali Dwiyanto mengatakan, pencairan BKD tahun ini kemungkinan dapat diserap 50 persen. Sedangkan, yang 50 persen akan dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan skema memasukkan pada P-APBD 2022.
Kepala Desa (Kades) Tengger, Kecamatan Ngasem Cianto Nur Cahyo menguatkan, bahwa pencairan BKD menjelang akhir tahun berdampak pada proses pengerjaan. Ia mengaku sudah ada instruksi bahwa pengerjaan tahun ini bisa dilakukan dengan penyerapan anggaran 50 persen dahulu.
“Serta 50 persen akan dilanjutkan tahun berikutnya,” katanya.
Cahyo mengaku saat ini desanya masih tahap proses penyusunan berkas pengajuan pencairan ke dinas PU. Desanya tahun ini mendapatkan BKD berupa aspal jalan dengan nilai Rp 849 juta. Ia mengaku, proses pengerjaan berdasar sistem swakelola.
“Kami akan targetkan selesai sebelum akhir tahun, dengan tetap mempertimbangkan hasil yang baik,” ungkapnya.
Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Bojonegoro Mahfud Muharom mengatakan, proses pencairan BKD di akhir tahun tentu berdampak pada sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Nantinya desa harus memasukkan dana yang tidak terserap di P-APBD.
“Itu biasanya yang membuat perangkat desa lebih banyak kerjaan,” terangnya.
Namun, pihaknya mendukung pemberian bantuan tersebut, karena jalan poros desa juga butuh perbaikan. Selain itu untuk proses pengawasan dan keterlibatan BPD dalam proses BKD. Pihaknya akan memberikan surat imbauan khusus kepada BPD masing-masing desa yang menerima.
“BPD harus terlibat aktif mulai dari perencanaan dan pengawasan,” jelasnya. (luk)

Baca Juga :  Desak Bupati Perhatikan Bahasa Jawa

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sebanyak 242 desa telah ditetapkan penerima bantuan keuangan desa (BKD) tahun ini. Rerata saat ini sudah mulai pengajuan berkas. Namun, waktu yang mepet berdampak pada penyerapan tidak maksimal. Dipastikan dua bulan terakhir hanya bisa direalisasikan 50 persen dari pagu anggaran.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro Machmuddin menjelaskan, desa yang telah ditetapkan sebagai penerima BKD tahun ini bisa segera mengajukan pencairan di dinas pekerjaan umum bina marga dan penataan ruang, serta badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).
“Sesuai dengan ketentuan prosesnya langsung diarahkan ke sana,” ujarnya kemarin (8/11).
Berdasar data di dinasnya tahun ini terdapat 174 desa yang akan membangun jalan aspal.  Total pagu anggarannya Rp 231,6 miliar. Sedangkan, BKD yang berupa jalan beton ada 68 desa dengan total anggaran Rp 177,6 miliar. Semuanya itu digunakan untuk membangun jalan poros desa. Serta dua desa akan membangun jembatan. Yakni Desa Sambiroto anggarannya Rp 2,1 miliar serta Desa Talun Rp 540 juta.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Rohmad Gozhali Dwiyanto mengatakan, pencairan BKD tahun ini kemungkinan dapat diserap 50 persen. Sedangkan, yang 50 persen akan dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan skema memasukkan pada P-APBD 2022.
Kepala Desa (Kades) Tengger, Kecamatan Ngasem Cianto Nur Cahyo menguatkan, bahwa pencairan BKD menjelang akhir tahun berdampak pada proses pengerjaan. Ia mengaku sudah ada instruksi bahwa pengerjaan tahun ini bisa dilakukan dengan penyerapan anggaran 50 persen dahulu.
“Serta 50 persen akan dilanjutkan tahun berikutnya,” katanya.
Cahyo mengaku saat ini desanya masih tahap proses penyusunan berkas pengajuan pencairan ke dinas PU. Desanya tahun ini mendapatkan BKD berupa aspal jalan dengan nilai Rp 849 juta. Ia mengaku, proses pengerjaan berdasar sistem swakelola.
“Kami akan targetkan selesai sebelum akhir tahun, dengan tetap mempertimbangkan hasil yang baik,” ungkapnya.
Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Bojonegoro Mahfud Muharom mengatakan, proses pencairan BKD di akhir tahun tentu berdampak pada sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Nantinya desa harus memasukkan dana yang tidak terserap di P-APBD.
“Itu biasanya yang membuat perangkat desa lebih banyak kerjaan,” terangnya.
Namun, pihaknya mendukung pemberian bantuan tersebut, karena jalan poros desa juga butuh perbaikan. Selain itu untuk proses pengawasan dan keterlibatan BPD dalam proses BKD. Pihaknya akan memberikan surat imbauan khusus kepada BPD masing-masing desa yang menerima.
“BPD harus terlibat aktif mulai dari perencanaan dan pengawasan,” jelasnya. (luk)

Baca Juga :  Pantau Siswa Keluar Rumah

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/