alexametrics
26.8 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Massa Unjuk Rasa Sepakat Satu Suara Tolak Omnibus Law

Radar Tuban – Unjuk rasa penolakan Omnibus Law juga terjadi di Tuban. Massa gabungan buruh, mahasiswa, aktivis lingkungan, dan siswa yang mengatas namakan Gerakan Rakyat Melawan (Geram) itu kompak menyuarakan tuntutan mencabut Omnibus Law.

Sekitar pukul 08.00, sebanyak 380 personel polisi disiagakan di sekitar gedung DPRD Tuban. Sebelum pengunjung rasa datang, belasan petugas menyisir sekitar lokasi demo. Aparat menggeledah tas dan jaket para anak muda untuk memastikan tak mem bawa senjata tajam dan bahan berbahaya lainnya.

Penyisiran juga untuk memastikan tak ada penumpang gelap dalam aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar seribu orang tersebut. Sekitar pukul 09.00, datang mahasiswa berjas dari sejumlah organisasi pergerakan. Kemudian disusul sejumlah pemuda dari kelompok lain. Setelah sekitar 500 orang terkumpul, massa gelombang pertama memulai unjuk rasa. Mereka berorasi di atas pikap yang mengangkut sound system.

‘’Kami di sini satu suara menolak Ombnibus Law!’’ teriak salah satu mahasiswa dalam orasinya. Karena sempat memicu lumpuh arus lalu lintas di Jalan Teuku Umar, seluruh kendaraan menuju jalan protokol tersebut dialihkan ke jalur lain. Satu jam berselang, tensi para pendemo memanas. Mereka mendesak masuk ke gedung DPRD Tuban yang dijaga ratusan petugas. Aksi saling dorong antara petugas dan pengunjung rasa sempat beberapa kali terjadi yang diikuti lemparan botol ke arah aparat.

Baca Juga :  DPRD Beri Atensi Pada Guru yang Menolak Vaksin

‘’Kita datang ke sini dengan damai rekan-rekan,’’ teriak salah satu koordinator demo, menenangkan. Tak lama kemudian, Ketua DPRD Tuban Miyadi keluar gedung dan naik ke pikap. Dia me ngatakan siap mengakomodir tuntutan para pengunjuk rasa. Di hadapan massa, politisi PKB itu terang-terangan menyatakan ikut menolak Omnibus Law. Bahkan, dia juga menandatangani petisi penolakan Ombnibus Law yang sudah dibawa mahasiswa.‘’Saya satu suara menolak Omnibus Law,’’ kata Miyadi.

Sekitar pukul 11.00, gelombang massa kedua datang. Mereka dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban bersama aktivis lingkungan Tuban Darurat Agraria (TDA). Kali ini, FSPMI dan TDA lebih detail menyebut pasal apa saja yang merugikan buruh. Kemacetan yang semula di Jalan Teuku Umar pun beralih ke pintu keluar gedung DPRD Tuban, Jalan Letda Sucipto.

Baca Juga :  Jawab Tantangan Global, Menteri Desa PDTT-Bupati Bojonegoro Resmikan Beasiswa

Duraji, koordinator Geram menegaskan, Omnibus Law harus dicabur karena sejumlah pasalnya merugikan kaum buruh. Antara lain, pekerja kontrak yang semula diatur maksimal lima tahun tidak lagi dibahas di Omnibus Law. Ini yang dinilai mem buat outsourcing lebih mendominasi lapangan pekerjaan.

‘’Tidak ada harapan lagi bagi para buruh untuk jadi karyawan tetap,’’ tegas dia. Pria yang juga ketua FSPMI Tuban itu kemudian menjelaskan poin lain. Yakni terkait pesangon yang semula diatur 32 kali gaji diubah menjadi 25 kali gaji. Itu pun pengusaha hanya wajib menanggung 19 kali gaji. Sementara 9 kali gaji lainnya ditanggung APBN melalui Jamsostek.

‘’Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kenapa pe merintah harus menanggung beban perusahaan?’’ lontar dia. Massa juga menuntut DPRD mengeluarkan surat resmi sebagai wujud dukungan penolakan terhadap Omnibus Law. Massa mengancam tidak akan membubarkan diri selama surat berkop DPRD Tuban yang mereka minta tak diterbitkan.

Dalam unjuk rasa gelombang kedua, Miyadi kembali menemui para pendemo. Dia juga memberikan dukungan. ‘’Kami penuhi permintaan untuk membuat surat itu,’’ tegas dia.

Radar Tuban – Unjuk rasa penolakan Omnibus Law juga terjadi di Tuban. Massa gabungan buruh, mahasiswa, aktivis lingkungan, dan siswa yang mengatas namakan Gerakan Rakyat Melawan (Geram) itu kompak menyuarakan tuntutan mencabut Omnibus Law.

Sekitar pukul 08.00, sebanyak 380 personel polisi disiagakan di sekitar gedung DPRD Tuban. Sebelum pengunjung rasa datang, belasan petugas menyisir sekitar lokasi demo. Aparat menggeledah tas dan jaket para anak muda untuk memastikan tak mem bawa senjata tajam dan bahan berbahaya lainnya.

Penyisiran juga untuk memastikan tak ada penumpang gelap dalam aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar seribu orang tersebut. Sekitar pukul 09.00, datang mahasiswa berjas dari sejumlah organisasi pergerakan. Kemudian disusul sejumlah pemuda dari kelompok lain. Setelah sekitar 500 orang terkumpul, massa gelombang pertama memulai unjuk rasa. Mereka berorasi di atas pikap yang mengangkut sound system.

‘’Kami di sini satu suara menolak Ombnibus Law!’’ teriak salah satu mahasiswa dalam orasinya. Karena sempat memicu lumpuh arus lalu lintas di Jalan Teuku Umar, seluruh kendaraan menuju jalan protokol tersebut dialihkan ke jalur lain. Satu jam berselang, tensi para pendemo memanas. Mereka mendesak masuk ke gedung DPRD Tuban yang dijaga ratusan petugas. Aksi saling dorong antara petugas dan pengunjung rasa sempat beberapa kali terjadi yang diikuti lemparan botol ke arah aparat.

Baca Juga :  Penggawa BWFC Diliburkan Sepekan

‘’Kita datang ke sini dengan damai rekan-rekan,’’ teriak salah satu koordinator demo, menenangkan. Tak lama kemudian, Ketua DPRD Tuban Miyadi keluar gedung dan naik ke pikap. Dia me ngatakan siap mengakomodir tuntutan para pengunjuk rasa. Di hadapan massa, politisi PKB itu terang-terangan menyatakan ikut menolak Omnibus Law. Bahkan, dia juga menandatangani petisi penolakan Ombnibus Law yang sudah dibawa mahasiswa.‘’Saya satu suara menolak Omnibus Law,’’ kata Miyadi.

Sekitar pukul 11.00, gelombang massa kedua datang. Mereka dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban bersama aktivis lingkungan Tuban Darurat Agraria (TDA). Kali ini, FSPMI dan TDA lebih detail menyebut pasal apa saja yang merugikan buruh. Kemacetan yang semula di Jalan Teuku Umar pun beralih ke pintu keluar gedung DPRD Tuban, Jalan Letda Sucipto.

Baca Juga :  Permintaan CCTV Didominasi Pebisnis

Duraji, koordinator Geram menegaskan, Omnibus Law harus dicabur karena sejumlah pasalnya merugikan kaum buruh. Antara lain, pekerja kontrak yang semula diatur maksimal lima tahun tidak lagi dibahas di Omnibus Law. Ini yang dinilai mem buat outsourcing lebih mendominasi lapangan pekerjaan.

‘’Tidak ada harapan lagi bagi para buruh untuk jadi karyawan tetap,’’ tegas dia. Pria yang juga ketua FSPMI Tuban itu kemudian menjelaskan poin lain. Yakni terkait pesangon yang semula diatur 32 kali gaji diubah menjadi 25 kali gaji. Itu pun pengusaha hanya wajib menanggung 19 kali gaji. Sementara 9 kali gaji lainnya ditanggung APBN melalui Jamsostek.

‘’Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kenapa pe merintah harus menanggung beban perusahaan?’’ lontar dia. Massa juga menuntut DPRD mengeluarkan surat resmi sebagai wujud dukungan penolakan terhadap Omnibus Law. Massa mengancam tidak akan membubarkan diri selama surat berkop DPRD Tuban yang mereka minta tak diterbitkan.

Dalam unjuk rasa gelombang kedua, Miyadi kembali menemui para pendemo. Dia juga memberikan dukungan. ‘’Kami penuhi permintaan untuk membuat surat itu,’’ tegas dia.

Artikel Terkait

Most Read

Satgas Intai Gerak Caleg

165 Siswa SMAN Diterima SNMPTN

371 Anak Lolos Vaksinasi Difteri

Artikel Terbaru


/