alexametrics
27 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

Waspada Predator Anak! Video Pencabulan Terlacak Dari Twitter

Radar Tuban – Vonis majelis hakim yang dibarengi dengan penambahan pemidanaan terhadap terdakwa kasus pencabulan, baru kali ini di terapkan Pengadilan Negeri (PN) Tuban. Selama ini, mentok vonis maksimal. Bahkan, tidak sedikit majelis hakim yang menjatuhkan vonis lebih ringan dibanding tuntutan jaksa.

Tak heran, penasihat hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) yang mengikuti sidang virtual dengan terdakwa Parsilan cukup terkejut. Untuk memastikan vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut, JPU sempat kembali memastikan putusan yang dibacakan majelis hakim dengan mengulang suara majelis hakim yang didengarnya.

Itu untuk memastikan, apakah putusan yang didengarnya melalui sambungan daring itu sudah benar, sehingga perlu dipastikan dua kali. Begitu juga dengan dua penasihat hukum terdakwa. Mereka sepertinya juga terkejut dengan vonis hakim.

Sebab, sidang secara daring berbeda dengan sidang secara konvensional yang bisa bertatap muka secara langsung. Atas vonis tersebut, Tri Astuti dan Bukhari, penasihat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir. Pernyataan yang sama juga disampaikan JPU.

Baca Juga :  Donor Plasma Konvalesen Harus ke Surabaya Dulu

‘’Pikir-pikir, sama kami juga pikir-pikir,’’ ujar penasihat hukum terdakwa dan JPU yang terdengar dari monitor sidang virtual. Humas PN Tuban Donovan Akbar Kusumo Bhuwono menyatakan, ada waktu tujuh hari yang diberikan majelis hakim kepada penasihat hukum terdakwa mau pun JPU untuk pikir-pikir sebelum memutuskan menerima hasil putusan atau banding.

Kasus pencabulan anak tersebut mencoreng status Bumi Wali sebagai kabupaten ramah anak. Pasalnya, Parsilan, 43, terdakwa kasus tersebut merupakan seorang guru tidak tetap (GTT) salah satu SD di Kecamatan Montong. Kasus penyimpangan seksual dengan korban anak-anak tersebut diungkap Mabes Polri.

Tak tanggung-tanggung, hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, teridentifikasi sebanyak 12 anak yang menjadi korban peri laku menyimpang oknum GTT yang mengajar ekstra kurikuler tersebut.

Baca Juga :  Dua Inovator Perwakilan Tuban Berpotensi menjadi Lumbung Investor

Para korban merupakan muridnya sendiri. Terungkapnya kasus tersebut bermula dari laporan/informasi yang disampaikan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) melalui CyberTipline ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

NCMEC menginformasikan ada nya foto dan video yang berisi konten pornografi berupa adegan perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan terdakwa. Konten pornografi foto dan video pencabulan itu diunggah di Twitter. Pada 6 Februari 2020, tim siber Bareskrim langsung melakukan pelacakan terhadap akun Twitter yang berisi foto dan video pencabulan terhadap anak tersebut. Ternyata tempat kejadian perkara (TKP) dan pelaku kejahatan seksual itu merupakan warga Kabupaten Tuban. Dari hasil laporan itulah, kemudian Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Radar Tuban – Vonis majelis hakim yang dibarengi dengan penambahan pemidanaan terhadap terdakwa kasus pencabulan, baru kali ini di terapkan Pengadilan Negeri (PN) Tuban. Selama ini, mentok vonis maksimal. Bahkan, tidak sedikit majelis hakim yang menjatuhkan vonis lebih ringan dibanding tuntutan jaksa.

Tak heran, penasihat hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) yang mengikuti sidang virtual dengan terdakwa Parsilan cukup terkejut. Untuk memastikan vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut, JPU sempat kembali memastikan putusan yang dibacakan majelis hakim dengan mengulang suara majelis hakim yang didengarnya.

Itu untuk memastikan, apakah putusan yang didengarnya melalui sambungan daring itu sudah benar, sehingga perlu dipastikan dua kali. Begitu juga dengan dua penasihat hukum terdakwa. Mereka sepertinya juga terkejut dengan vonis hakim.

Sebab, sidang secara daring berbeda dengan sidang secara konvensional yang bisa bertatap muka secara langsung. Atas vonis tersebut, Tri Astuti dan Bukhari, penasihat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir. Pernyataan yang sama juga disampaikan JPU.

Baca Juga :  Dinas Pendidikan Tuban Kekurangan 2.706 Guru

‘’Pikir-pikir, sama kami juga pikir-pikir,’’ ujar penasihat hukum terdakwa dan JPU yang terdengar dari monitor sidang virtual. Humas PN Tuban Donovan Akbar Kusumo Bhuwono menyatakan, ada waktu tujuh hari yang diberikan majelis hakim kepada penasihat hukum terdakwa mau pun JPU untuk pikir-pikir sebelum memutuskan menerima hasil putusan atau banding.

Kasus pencabulan anak tersebut mencoreng status Bumi Wali sebagai kabupaten ramah anak. Pasalnya, Parsilan, 43, terdakwa kasus tersebut merupakan seorang guru tidak tetap (GTT) salah satu SD di Kecamatan Montong. Kasus penyimpangan seksual dengan korban anak-anak tersebut diungkap Mabes Polri.

Tak tanggung-tanggung, hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, teridentifikasi sebanyak 12 anak yang menjadi korban peri laku menyimpang oknum GTT yang mengajar ekstra kurikuler tersebut.

Baca Juga :  Pemdes Kalangan Butuh Data Akurat Lahan Terdampak

Para korban merupakan muridnya sendiri. Terungkapnya kasus tersebut bermula dari laporan/informasi yang disampaikan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) melalui CyberTipline ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

NCMEC menginformasikan ada nya foto dan video yang berisi konten pornografi berupa adegan perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan terdakwa. Konten pornografi foto dan video pencabulan itu diunggah di Twitter. Pada 6 Februari 2020, tim siber Bareskrim langsung melakukan pelacakan terhadap akun Twitter yang berisi foto dan video pencabulan terhadap anak tersebut. Ternyata tempat kejadian perkara (TKP) dan pelaku kejahatan seksual itu merupakan warga Kabupaten Tuban. Dari hasil laporan itulah, kemudian Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/