alexametrics
22.5 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Predator Anak Divonis 20 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Radar Tuban – Parsilan, 43, terdakwa kasus pencabulan 12 anak di bawah umur tertunduk lesu. Ekspresinya tegang ketika menatap layar monitor yang menayangkan sidang pembacaan vonis yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tuban kemarin (8/9).

Mengenakan baju tahanan berwarna oranye, terdakwa pedofilia itu menjalani sidang secara virtual sekitar pukul 12.15 dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tuban. Selama sidang virtual, dia didampingi dua penasihat hukumnya Tri Astuti dan Bukhari.

Wajah warga Desa Montongsekar, Kecamatan Montong itu kian tegang begitu materi vonis yang dibacakan ketua majelis hakim Donovan Kusumo Bhuwono memasuki vonis. Mengadili, menyatakan Parsilan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak lebih dari satu orang untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Artinya, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa mengganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Seketika, terdakwa kejahatan penyimpangan seksual itu seperti tergeragap. Tidak percaya putusan majelis hakim jauh lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang hanya me nuntut penjara selama 13 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara.

Tak hanya terdakwa yang terkejut. JPU sepertinya juga kaget dengan putusan penambahan pidana di luar tuntutan pasal yang diajukan JPU. Perlu diketahui, vonis yang dijatuhkan majelis hakim itu tidak hanya vonis maksimal dari tuntutan JPU, namun juga muncul tambahan pidana yang jauh lebih berat dari vonis maksimal atas pasal yang diajukan JPU.

Baca Juga :  SMPN 1 dan SMPN 5 di Bojonegoro Terbanyak di Perkotaan

Sebagaimana tuntutan JPU, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 82 ayat 1 jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair JPU, yakni pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, ketua majelis hakim Donovan Kusumo Bhuwono me ngatakan, majalis hakim memiliki pertimbangan tersendiri atas vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa. Disampaikan dia, meski majelis hakim sependapat dengan JPU mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun demikian, majelis tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntut JPU.

Donovan menegaskan, yang menjadi dasar majelis hakim dalam menjatuhkan tambahan pidana tersebut karena adanya perkembangan hukum dalam UU Perlindangan Anak dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kemudian telah disahkan menjadi UU 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

Bahwa, khusus dalam kasus perlindungan anak ada tambahan pemberatan yang diatur dalam pasal 82. Dalam konteks kasus tersebut, terang Donovan, majelis hakim melakukan pemberatan hukuman sepertiga dari ancaman maksimal atas pasal yang diajukan JPU, sebagaimana tertuang dalam ayat 2.

Baca Juga :  Sulit Batasi Wisatawan Daerah PPKM

Pemberatan hukuman sepertiga dari ancaman hukuman maksimal dari UU Perlindungan Anak itu bisa dilakukan apabila perbuatan tersbeut dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

‘’Terdakwa memenuhi unsur menimbulkan korban lebih dari satu orang. Untuk sebagai tenaga pendidik, terdakwa tidak terdaftar secara resmi sebagai tenaga pendidik, tapi hanya diperbantukan,’’ jelas dia. Lebih lanjut Donovan mengung kapkan, meski terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah, menurut dia, lebih banyak yang memberatkan hukuman terdakwa.

Di antaranya, korban yang lebih dari satu anak. Bukan hanya itu. Delapan dari 12 korbannya mengalami kerusakan pada bagian duburnya akibat perbuatan sodomi yang dilakukan terdakwa berdasar hasil visum etrepertum. Selain menderita fisik, delapan anak tersebut juga mengalami trauma psikologis. Menjadi pemalu, tidak percaya diri, dan stigmasisasi dari lingkungan masyarakat sekitar.

‘’Majelis hakim menilai, dampak perbuatan yang dilakukan terdakwa begitu besar dan jumlah korban yang banyak, serta penerapan UU Perlindungan Anak. Juga ingin memberikan efek jera kepada pelaku’’ tegas hakim asli Jakarta tersebut. Selain menjatuhkan vonis pidana penjara 20 tahun dan denda Rp 1 miliar, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pengumuman identitas pelaku di ruang publik. 

Radar Tuban – Parsilan, 43, terdakwa kasus pencabulan 12 anak di bawah umur tertunduk lesu. Ekspresinya tegang ketika menatap layar monitor yang menayangkan sidang pembacaan vonis yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tuban kemarin (8/9).

Mengenakan baju tahanan berwarna oranye, terdakwa pedofilia itu menjalani sidang secara virtual sekitar pukul 12.15 dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tuban. Selama sidang virtual, dia didampingi dua penasihat hukumnya Tri Astuti dan Bukhari.

Wajah warga Desa Montongsekar, Kecamatan Montong itu kian tegang begitu materi vonis yang dibacakan ketua majelis hakim Donovan Kusumo Bhuwono memasuki vonis. Mengadili, menyatakan Parsilan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak lebih dari satu orang untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Artinya, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa mengganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Seketika, terdakwa kejahatan penyimpangan seksual itu seperti tergeragap. Tidak percaya putusan majelis hakim jauh lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang hanya me nuntut penjara selama 13 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara.

Tak hanya terdakwa yang terkejut. JPU sepertinya juga kaget dengan putusan penambahan pidana di luar tuntutan pasal yang diajukan JPU. Perlu diketahui, vonis yang dijatuhkan majelis hakim itu tidak hanya vonis maksimal dari tuntutan JPU, namun juga muncul tambahan pidana yang jauh lebih berat dari vonis maksimal atas pasal yang diajukan JPU.

Baca Juga :  Konsisten Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Transparan

Sebagaimana tuntutan JPU, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 82 ayat 1 jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair JPU, yakni pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, ketua majelis hakim Donovan Kusumo Bhuwono me ngatakan, majalis hakim memiliki pertimbangan tersendiri atas vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa. Disampaikan dia, meski majelis hakim sependapat dengan JPU mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun demikian, majelis tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntut JPU.

Donovan menegaskan, yang menjadi dasar majelis hakim dalam menjatuhkan tambahan pidana tersebut karena adanya perkembangan hukum dalam UU Perlindangan Anak dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kemudian telah disahkan menjadi UU 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

Bahwa, khusus dalam kasus perlindungan anak ada tambahan pemberatan yang diatur dalam pasal 82. Dalam konteks kasus tersebut, terang Donovan, majelis hakim melakukan pemberatan hukuman sepertiga dari ancaman maksimal atas pasal yang diajukan JPU, sebagaimana tertuang dalam ayat 2.

Baca Juga :  Sulit Batasi Wisatawan Daerah PPKM

Pemberatan hukuman sepertiga dari ancaman hukuman maksimal dari UU Perlindungan Anak itu bisa dilakukan apabila perbuatan tersbeut dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

‘’Terdakwa memenuhi unsur menimbulkan korban lebih dari satu orang. Untuk sebagai tenaga pendidik, terdakwa tidak terdaftar secara resmi sebagai tenaga pendidik, tapi hanya diperbantukan,’’ jelas dia. Lebih lanjut Donovan mengung kapkan, meski terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah, menurut dia, lebih banyak yang memberatkan hukuman terdakwa.

Di antaranya, korban yang lebih dari satu anak. Bukan hanya itu. Delapan dari 12 korbannya mengalami kerusakan pada bagian duburnya akibat perbuatan sodomi yang dilakukan terdakwa berdasar hasil visum etrepertum. Selain menderita fisik, delapan anak tersebut juga mengalami trauma psikologis. Menjadi pemalu, tidak percaya diri, dan stigmasisasi dari lingkungan masyarakat sekitar.

‘’Majelis hakim menilai, dampak perbuatan yang dilakukan terdakwa begitu besar dan jumlah korban yang banyak, serta penerapan UU Perlindungan Anak. Juga ingin memberikan efek jera kepada pelaku’’ tegas hakim asli Jakarta tersebut. Selain menjatuhkan vonis pidana penjara 20 tahun dan denda Rp 1 miliar, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pengumuman identitas pelaku di ruang publik. 

Artikel Terkait

Most Read

Bagikan 500 Sembako dan 1.860 Masker

Ramadan Masih Potensi Banjir

Bermain dengan Alam 

Artikel Terbaru


/