DAGANG: Pedagang Pasar Wisata menunggu pembeli. Sebaran kartu pedagang produktif (KPP) belum menjangkau separo total usaha mikro. (YUAN EDO/RDR.BJN)
- Advertisement -
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kartu pedagang produktif (KPP) telah terealisasi sebanyak 38.715 hingga Januari 2023. Masih jauh dari jumlah pelaku usaha mikro di Bojonegoro mencapai 76.695 unit. Hal tersebut membuat penerima progam KPP belum menjangkau 50 persen dari sasaran.
Kabid Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Muhayanah mengatakan, sejauh ini belum mengetahui data penerima KPP, karena baru menempati jabatan baru Senin (6/3).
Mantan Kabid Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro Agus Setiadi mengatakan, pada Januari lalu KPP telah terdata 38.715 pelaku usaha. Program tersebut dimulai 2019, bertujuan menyejahterakan para pedagang. Serta meminimalisir risiko pedagang terjebak rentenir. ‘’Karena pemkab memberikan subsidi bunga pinjaman bagi penerima KPP,” ungkapnya.
Namun, penerima KPP sejak empat tahun program tersebut berjalan, masih jauh dari jumlah pelaku usaha kecil. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro 2022, sebanyak 76.695 masih berada usaha mikro atau sangat kecil. Serta 9.143 usaha kecil. Jumlah usaha kecil dan mikro masih mendominasi, dari total usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 86.820. Karena pelaku usaha berada di status usaha menengah hanya sebesar 982 unit.
Dosen Ekonomi Manajemen Universitas Bojonegoro Rizqy Agustino mengatakan, perlu adanya kebijakan menekankan pentingnya faktor UMKM, karena sektor tersebut memiliki kontribusi secara nasional lebih besar dibanding sektor pertambangan.
‘’Perlu adanya kebijakan berpihak UMKM. Setidaknya mendorong pelaku usaha kecil naik kelas,” jelasnya. (dan/rij)
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kartu pedagang produktif (KPP) telah terealisasi sebanyak 38.715 hingga Januari 2023. Masih jauh dari jumlah pelaku usaha mikro di Bojonegoro mencapai 76.695 unit. Hal tersebut membuat penerima progam KPP belum menjangkau 50 persen dari sasaran.
Kabid Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Muhayanah mengatakan, sejauh ini belum mengetahui data penerima KPP, karena baru menempati jabatan baru Senin (6/3).
Mantan Kabid Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro Agus Setiadi mengatakan, pada Januari lalu KPP telah terdata 38.715 pelaku usaha. Program tersebut dimulai 2019, bertujuan menyejahterakan para pedagang. Serta meminimalisir risiko pedagang terjebak rentenir. ‘’Karena pemkab memberikan subsidi bunga pinjaman bagi penerima KPP,” ungkapnya.
Namun, penerima KPP sejak empat tahun program tersebut berjalan, masih jauh dari jumlah pelaku usaha kecil. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro 2022, sebanyak 76.695 masih berada usaha mikro atau sangat kecil. Serta 9.143 usaha kecil. Jumlah usaha kecil dan mikro masih mendominasi, dari total usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 86.820. Karena pelaku usaha berada di status usaha menengah hanya sebesar 982 unit.
Dosen Ekonomi Manajemen Universitas Bojonegoro Rizqy Agustino mengatakan, perlu adanya kebijakan menekankan pentingnya faktor UMKM, karena sektor tersebut memiliki kontribusi secara nasional lebih besar dibanding sektor pertambangan.
‘’Perlu adanya kebijakan berpihak UMKM. Setidaknya mendorong pelaku usaha kecil naik kelas,” jelasnya. (dan/rij)
