BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Alokasi APBD untuk sektor pendidikan di Bojonegoro ternyata belum memenuhi mandatory spending 20 persen yang ditentukan pemerintah pusat. Meskipun, alokasi pendidikan sesuai APBD anggarannya mencapai Rp 1 triliun.
‘’Belum terpenuhi karena sumber daya manusia (SDM) dan recovery dari pandemi. Kalau anggaran tidak menjadi masalah,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Suyanto, ditemui Selasa (7/2).
Sementara itu, berdasar evaluasi Pemprov Jawa Timur, anggaran pendidikan Bojonegoro hanya dipasang sekitar 18,8 atau 19 persen.
Sementara, amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Suyanto mengatakan, progres penyerapan anggaran pendidikan mencapai 92 persen pada 2022. Penyerapan bukan hanya fisik, namun juga pembelajaran. Terbanyak diserap untuk gaji. ‘’Apabila anggaran kurang, akan berdampak pada pendidikan karena antara perencanaan, program, dan harapan kadang berjalan tidak sesuai. Kalau anggaran sedikit jangan muluk-muluk. Tapi tetap ada rencana jangka pendek, menengah, dan panjang,” ujarnya.
Anggaran pendidikan 2020 hingga 2021 tidak terserap maksimal karena pembelajaran tidak tatap muka. ‘’Listrik tidak dipakai. Bangunan pun demikian. Sehingga dana tidak terserap,” kata Suyanto.
Untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 2023, Suyanto mengatakan, kembali ke formula pertama. Mengejar target belum terpenuhi. Seperti SDM, sehingga membutuhkan pekerjaan tambahan.
Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Disdik Zaenal Arifin mengatakan, pada 2022 disdik mendapat anggaran kurang dari Rp 1 triliun. Sektor sarpras terserap 8,3 persen dengan nominal Rp 83,6 miliar. Sedangkan, tahun ini mendapat angggaran sekitar Rp 1,2 triliun. Sekitar 7 persen untuk sarpras dengan nominal Rp 85 miliar.
‘’Serapan sarpras untuk pembangunan dan rehab sekolah. Paling banyak untuk rehab ruang kelas. Pada 2022 saja Rp 41,1 miliar hanya untuk rehab ruang kelas SD, dan Rp 9,9 miliar untuk SMP,” bebernya. (yna/rij)
