alexametrics
30.7 C
Bojonegoro
Monday, May 16, 2022

Kekayaan Intelektual Berkembang Pesat dan Menjadikan Nilai Ekonomi

KEMENTERIAN Hukum Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Penguatan Layanan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual untuk Kantor Wilayah, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah.
ADALAH Direktur Teknologi Informasi selaku Plt Sekretaris Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Dr. Sucipto SH, MH, M.Kn yang membuka kegiatan ke-2 di Hotel Double Tree Hilton Surabaya itu. Peserta kegiatan terdiri dari pejabat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pejabat Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia, perguruan tinggi (PT) negeri dan swasta, serta pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang kedua. Pada kegiatan pertama, hadir pejabat pemerintahan Tuban, lembaga pendidikan tingkat SLTA, SMK Tuban
negeri dan swasta.
Di sela pembukaan, Direktur Teknologi Informasi Sucipto menyampaikan pentingnya kegiatan penguatan pelayanan publik digital. Dia menerangkan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat anak bangsa melalui pejabat pemerintah, perguruan tinggi, dan pengusaha seluruh Indonesia untuk turut serta menyosialisasikan karena betapa pentingnya kekayaan intelektual yang ditinjau dari nilai ekonomi.
Doktor ilmu ekonomi dan bisnis konsentrasi kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta ini mengemukakan, apabila masyarakat memahami untuk mendaftarkan kekayaan intelektual, secara otomatis dapat menumbuhkan ekonomi dari diri dan lingkungan, serta wilayah tempatnya berada.
Sucipto kemudian memberikan contoh konkrit anak bangsa yang sedang melakukan studi di tingkat SLTA/PT yang punya inovasi membuat desain industri, membuat ciptaan lagu atau musik. Kemudian membuat suatu merek, mematenkan hasil teknologinya, hasil karya dan penelitiannya. ”Apabila  kekayaan intelektual tersebut mendapat status melalui badan hukum Kementerian Hukum dan HAM, maka menambah nilai ekonomi anak-anak bangsa, warga Indonesia. Imbasnya, negara maju yang didukung dengan kekayaan intelektual yang berkembang pesat,” ujar pejabat kelahiran Palang, Tuban itu.
Sucipto juga menyampaikan betapa pentingnya peran mewujudkan kesadaran masyarakat dalam memahami nilai-nilai kekayaan intelektual. Hal tersebut, kata dia, tidak bisa hanya dilakukan Kemenkumham semata. Peran penting pemerintah provinsi/kabupaten/kota, lembaga pendidikan juga diperlukan. Harapannya, ke depan kekayaan intelektual menjadi bagian dan masuk dalam mata kuliah pendidikan.
Menurut dia, kesadaran kekayaan intelektual dapat ditanamkan dari lubuk hati yang paling dalam. Selain itu, Sucipto juga berharap terbangunnya kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga pendidikan.
Pejabat kelahiran 25 Maret 1971 ini juga menyampaikan harapan dan keinginan
Kemenkumham melalui Dirjen Kekayaan  Intelektual yang akan dan selalu meng-update kemudahan pelayanan publik berbasis digital yang cepat, tepat, terukur, dan ekonomis. Sucipto kemudian menjabarkan, cepat dalam memberikan pelayanan, tepat waktu sesuai ketentuan undang-undang, ekonomis terjangkau dari mana dan di mana pun berada, sehingga dapat mendaftarkan kekayaan intelektual  anak bangsa. Harapannya, pertumbuhan ekonomi meningkat di seluruh pelosok tanah air.
Sementara itu, dalam sambutan pembukaan, Direktur Teknologi Informasi selaku Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham ini juga menguraikan pelayanan publik di Ditjen Kekayaan Intelektual. Di antaranya, pendaftaran merek, pendaftaran paten, pendaftaran desain dan tata letak, pendaftaran kekayaan intelektual komunal, pendaftaran indikasi geografis, serta pendaftaran hak cipta musik dan desain industri. Dari rangkaian tersebut, terang Sucipto,  buku yang ada dan dibuat, ciptaan anak-anak bangsa yang bagus terkait tulisan, dapat didaftar dengan cepat, mudah, dan ekonomis melalui UMKM atau LMK. Termasuk kekayaan intelektual komunal. Inti dari hal tersebut  adalah agar hasil dari kekayaan intelektual dimaksud tidak diambil oleh orang lain. ”Kami berharap pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan tokoh masyarakat dapat lebih memahami dan menginventarisir apa saja yang perlu didaftarkan,” tegas lulusan pascasarjana notariat Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.
Sucipto kemudian mencontohkan kebudayaan, tarian, atau yang menjadi kekayaan daerah, dapat didaftarkan melakui kekayaan intelektual komunal. Kemudian, indikasi geografis, pemerintah dapat menggandeng lembaga ilmu penelitian untuk menginventarisir kekayaan geografis di daerah. Termasuk apa yang perlu didaftarkan. ”Bagian kekayaan daerah tersebut dapat menumbuhkan pasar dunia,” tandasnya.

Baca Juga :  Presiden Jokowi dan Menko Airlangga Resmikan Bantuan Tunai PKL

KEMENTERIAN Hukum Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Penguatan Layanan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual untuk Kantor Wilayah, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah.
ADALAH Direktur Teknologi Informasi selaku Plt Sekretaris Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Dr. Sucipto SH, MH, M.Kn yang membuka kegiatan ke-2 di Hotel Double Tree Hilton Surabaya itu. Peserta kegiatan terdiri dari pejabat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pejabat Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia, perguruan tinggi (PT) negeri dan swasta, serta pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang kedua. Pada kegiatan pertama, hadir pejabat pemerintahan Tuban, lembaga pendidikan tingkat SLTA, SMK Tuban
negeri dan swasta.
Di sela pembukaan, Direktur Teknologi Informasi Sucipto menyampaikan pentingnya kegiatan penguatan pelayanan publik digital. Dia menerangkan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat anak bangsa melalui pejabat pemerintah, perguruan tinggi, dan pengusaha seluruh Indonesia untuk turut serta menyosialisasikan karena betapa pentingnya kekayaan intelektual yang ditinjau dari nilai ekonomi.
Doktor ilmu ekonomi dan bisnis konsentrasi kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta ini mengemukakan, apabila masyarakat memahami untuk mendaftarkan kekayaan intelektual, secara otomatis dapat menumbuhkan ekonomi dari diri dan lingkungan, serta wilayah tempatnya berada.
Sucipto kemudian memberikan contoh konkrit anak bangsa yang sedang melakukan studi di tingkat SLTA/PT yang punya inovasi membuat desain industri, membuat ciptaan lagu atau musik. Kemudian membuat suatu merek, mematenkan hasil teknologinya, hasil karya dan penelitiannya. ”Apabila  kekayaan intelektual tersebut mendapat status melalui badan hukum Kementerian Hukum dan HAM, maka menambah nilai ekonomi anak-anak bangsa, warga Indonesia. Imbasnya, negara maju yang didukung dengan kekayaan intelektual yang berkembang pesat,” ujar pejabat kelahiran Palang, Tuban itu.
Sucipto juga menyampaikan betapa pentingnya peran mewujudkan kesadaran masyarakat dalam memahami nilai-nilai kekayaan intelektual. Hal tersebut, kata dia, tidak bisa hanya dilakukan Kemenkumham semata. Peran penting pemerintah provinsi/kabupaten/kota, lembaga pendidikan juga diperlukan. Harapannya, ke depan kekayaan intelektual menjadi bagian dan masuk dalam mata kuliah pendidikan.
Menurut dia, kesadaran kekayaan intelektual dapat ditanamkan dari lubuk hati yang paling dalam. Selain itu, Sucipto juga berharap terbangunnya kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga pendidikan.
Pejabat kelahiran 25 Maret 1971 ini juga menyampaikan harapan dan keinginan
Kemenkumham melalui Dirjen Kekayaan  Intelektual yang akan dan selalu meng-update kemudahan pelayanan publik berbasis digital yang cepat, tepat, terukur, dan ekonomis. Sucipto kemudian menjabarkan, cepat dalam memberikan pelayanan, tepat waktu sesuai ketentuan undang-undang, ekonomis terjangkau dari mana dan di mana pun berada, sehingga dapat mendaftarkan kekayaan intelektual  anak bangsa. Harapannya, pertumbuhan ekonomi meningkat di seluruh pelosok tanah air.
Sementara itu, dalam sambutan pembukaan, Direktur Teknologi Informasi selaku Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham ini juga menguraikan pelayanan publik di Ditjen Kekayaan Intelektual. Di antaranya, pendaftaran merek, pendaftaran paten, pendaftaran desain dan tata letak, pendaftaran kekayaan intelektual komunal, pendaftaran indikasi geografis, serta pendaftaran hak cipta musik dan desain industri. Dari rangkaian tersebut, terang Sucipto,  buku yang ada dan dibuat, ciptaan anak-anak bangsa yang bagus terkait tulisan, dapat didaftar dengan cepat, mudah, dan ekonomis melalui UMKM atau LMK. Termasuk kekayaan intelektual komunal. Inti dari hal tersebut  adalah agar hasil dari kekayaan intelektual dimaksud tidak diambil oleh orang lain. ”Kami berharap pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan tokoh masyarakat dapat lebih memahami dan menginventarisir apa saja yang perlu didaftarkan,” tegas lulusan pascasarjana notariat Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.
Sucipto kemudian mencontohkan kebudayaan, tarian, atau yang menjadi kekayaan daerah, dapat didaftarkan melakui kekayaan intelektual komunal. Kemudian, indikasi geografis, pemerintah dapat menggandeng lembaga ilmu penelitian untuk menginventarisir kekayaan geografis di daerah. Termasuk apa yang perlu didaftarkan. ”Bagian kekayaan daerah tersebut dapat menumbuhkan pasar dunia,” tandasnya.

Baca Juga :  Menko Airlangga Tinjau UMKM Rumahan di Surakarta

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/