alexametrics
23.7 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Hanya 39 Honorer Pemkab Yang Terima Bantuan Subsidi Upah

Radar Tuban – Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 600 ribu per bulan sudah diterima 17.559 pekerja di Tuban. Penerima terbanyak dari sektor karyawan swasta, yakni 12.339 pekerja. Berikutnya, perangkat desa sebanyak 3.058 orang dan badan pemusyawaratan desa (BPD) sebanyak 2.123 orang. Sementara dari ratusan pegawai honorer pemkab yang dapat BSU hanya 39 orang.

Berdasarkan data yang dipaparkan BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Ronggolawe lantai 3 Selasa (6/10) lalu, kepesertaan jaminan sosial pegawai honorer Pemkab Tuban masih rendah. Hanya 39 orang dari 3 instansi.

Artinya, tenaga honorer selain dari 3 instansi tersebut belum memiliki jaminan sosial tenaga kerja. Para honorer yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan praktis tak mendapat BSU.

Masih mengacu data yang sama, jumlah keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan guru Taman Pen didikan Quran (TPQ) lebih tinggi. Tercatat 8.923 guru TPQ se-Kabupaten Tuban sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Pencairan Telat, BPNT Daerah Terpaksa Dirapel

Namun para guru TPQ tidak termasuk penerima BSU karena tidak masuk kategori pekerja penerima upah yang merupakan salah satu syarat penerima BSU dari Kemenaker.

Bupati Tuban Fathul Huda mengakui jumlah tenaga honorer yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan masih minim. Salah satu faktornya karena gajinya belum cukup untuk mengkaver iuran premi. Bupati berjanji Pemkab Tuban terus berupaya menaikkan gaji para tenaga honorer secara bertahap.

‘’(Gaji) non-PNS sudah kita naikkan terus, insya Allah tahun depan sudah UMR,’’ kata bupati menanggapi minimnya keikut sertaan jaminan sosial tenaga honorer pemkab. Bupati dua periode ini mengatakan guru TPQ belum bisa mendapat BSU karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Baca Juga :  Seniman Jalanan Beraksi

Inilah yang menurut bupati masih diperjuangkan agar para guru TPQ yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat menikmati BSU. ‘’Ini kan bantuan subsidi upah, sementara guru TPQ tak mendapatkan upah tapi bisyaroh,’’ jelas bupati kelahiran Montong ini.

Di bagian lain, mantan ketua PCNU Tuban ini mengatakan pemkab sudah berupaya agar semua pekerja terdaftar sebagai peserta jaminan sosial. Termasuk meminta desa menganggarkan iuran peserta para perangkat melalui APBDes.

Dengan demikian para perangkat desa bisa ikut menikmati BSU yang sudah diterimakan mulai September lalu. ‘’Perangkat desa sudah kita berikan anggaran dari APBDes untuk ikut jaminan sosial ini,’’ ujarnya.

Radar Tuban – Bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 600 ribu per bulan sudah diterima 17.559 pekerja di Tuban. Penerima terbanyak dari sektor karyawan swasta, yakni 12.339 pekerja. Berikutnya, perangkat desa sebanyak 3.058 orang dan badan pemusyawaratan desa (BPD) sebanyak 2.123 orang. Sementara dari ratusan pegawai honorer pemkab yang dapat BSU hanya 39 orang.

Berdasarkan data yang dipaparkan BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Ronggolawe lantai 3 Selasa (6/10) lalu, kepesertaan jaminan sosial pegawai honorer Pemkab Tuban masih rendah. Hanya 39 orang dari 3 instansi.

Artinya, tenaga honorer selain dari 3 instansi tersebut belum memiliki jaminan sosial tenaga kerja. Para honorer yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan praktis tak mendapat BSU.

Masih mengacu data yang sama, jumlah keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan guru Taman Pen didikan Quran (TPQ) lebih tinggi. Tercatat 8.923 guru TPQ se-Kabupaten Tuban sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Kasus Covid-19 di Tuban Tembus 5.000 Pasien

Namun para guru TPQ tidak termasuk penerima BSU karena tidak masuk kategori pekerja penerima upah yang merupakan salah satu syarat penerima BSU dari Kemenaker.

Bupati Tuban Fathul Huda mengakui jumlah tenaga honorer yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan masih minim. Salah satu faktornya karena gajinya belum cukup untuk mengkaver iuran premi. Bupati berjanji Pemkab Tuban terus berupaya menaikkan gaji para tenaga honorer secara bertahap.

‘’(Gaji) non-PNS sudah kita naikkan terus, insya Allah tahun depan sudah UMR,’’ kata bupati menanggapi minimnya keikut sertaan jaminan sosial tenaga honorer pemkab. Bupati dua periode ini mengatakan guru TPQ belum bisa mendapat BSU karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Baca Juga :  Kartu Tani Baru Terealisasi 60 Persen

Inilah yang menurut bupati masih diperjuangkan agar para guru TPQ yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat menikmati BSU. ‘’Ini kan bantuan subsidi upah, sementara guru TPQ tak mendapatkan upah tapi bisyaroh,’’ jelas bupati kelahiran Montong ini.

Di bagian lain, mantan ketua PCNU Tuban ini mengatakan pemkab sudah berupaya agar semua pekerja terdaftar sebagai peserta jaminan sosial. Termasuk meminta desa menganggarkan iuran peserta para perangkat melalui APBDes.

Dengan demikian para perangkat desa bisa ikut menikmati BSU yang sudah diterimakan mulai September lalu. ‘’Perangkat desa sudah kita berikan anggaran dari APBDes untuk ikut jaminan sosial ini,’’ ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/