alexametrics
29.8 C
Bojonegoro
Sunday, August 14, 2022

Lagi, Kontraktor ‘’Rakus’’ Kena Blacklist

- Advertisement -

TUBAN, Radar Tuban – Ulah kontraktor ‘’rakus’’ yang diduga menjadi pemicu gagalnya belasan proyek di tahun anggaran 2019 kembali terungkap. Kali ini di dinas pendidikan (disdik). Tiga paket proyek rehab gedung SD yang gagal diselesaikan ternyata dikerjakan satu orang atau satu perusahaan. Yakni, CV Dwi Putra. Dan, ketiganya berujung putus kontrak.

Ketiga proyek tersebut rehab ruang kelas SDN Mulyorejo, Kecamatan Singgahan; rehab ruang kelas SDN Ngampelrejo, Kecamatan Bancar; dan rehab sedang/berat SDN Sidoharjo II, Kecamatan Senori.

Kepala Disdik Tuban Nur Khamid saat dikonfirmasi membenarkan tiga proyek yang gagal diselesaikan tersebut merupakan tanggung jawab satu orang atau satu perusahaan. ‘’Ya, benar. Ketiganya dikerjakan CV Dwi Putra,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Diakui Khamid, sapaan akrabnya, dari ketiga proyek tersebut belum satu pun yang tuntas. Rehab ruang kelas SDN Mulyorejo misalnya. Progres proyek dengan nilai pagu awal sebesar Rp 461,7 juta itu baru dikerjakan sekitar 21,17 persen. Begitu juga rehab ruang kelas SDN Ngampelrejo. Proyek yang juga memiliki nilai pagu awal Rp 461,7 juta itu baru berjalan sekitar 32,49 persen.

Baca Juga :  Pemberlakuan Merger SDN Mulai Tahun Ini

Untuk proyek rehab sedang/berat SDN Sidoharjo II juga tidak jauh beda. Proyek fisik dengan nilai pagu sebesar Rp 375,4 juta itu baru berjalan sekitar 31,86 persen. ‘’Rata-rata di bawah 50 persen,’’ terang Khamid.

- Advertisement -

Dipicu Penawaran Tak Realistis

Disinggung soal pemicu gagalnya ketiga proyek tersebut, Khamid belum bisa menyampaikan secara pasti. Namun demikian, mantan kepala SMAN 1 Soko itu tidak menampik ketika disinggung soal gagalnya proyek fisik bidang pendidikan itu karena faktor penawaran proyek yang sangat rendah. ‘’Ya, mungkin saja (karena penawaran yang rendah, Red). Saya tidak bisa memastikan. Yang jelas, yang bersangkutan tidak sanggup untuk melanjutkan proyek hingga selesai,’’ terang pejabat yang juga pelatih gulat itu.

Kata mungkin yang disampaikan Khamid sangat beralasan. Sebab, penawaran ketiga proyek tersebut memang tidak normal. Di atas 20 persen. Penawaran yang diajukan untuk ketiga proyek tersebut mencapai 21 persen lebih dari pagu awal. Rehab ruang kelas SDN Mulyorejo dan ruang kelas SDN Ngampelrejo misalnya. Proyek dengan nilai pagu awal masing-masing sebesar Rp 461,7 juta itu ditawar hingga Rp 364,7 juta. Artinya, ada penurunan hingga Rp 97 juta dari pagu awal.

Baca Juga :  Rekor Baru Tuban, Sehari 65 Orang Positif Covid

Begitu juga dengan rehab sedang/berat SDN Sidoharjo II. Proyek dengan nilai pagu awal sebesar Rp 375,4 juta itu ditawar hingga Rp 296,5 juta atau turun sekitar Rp 78,9 juta. Sungguh penawaran yang sangat berani dan tidak realistis. Terlebih, ketiganya dikerjakan pada saat bersamaan. Dan akhirnya terbukti. Ketiganya harus menderita putus kontrak akibat tidak sanggup menyelesaikan. 

Tak heran, bupati Fathul Huda begitu marah dan kesal melihat kelakuan kontraktor yang tidak bertanggung jawab tersebit. Pasalnya, proyek yang gagal dikerjakan tersebut sekarang ini mangkrak. Yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk ruang belajar anak-anak, menjadi terbengkalai.

‘’Apa tidak kualat (kontraktor, Red) seperti ini. Anak-anak yang seharusnya bisa menempati gedung baru untuk belajar dengan baik, sekarang malah tidak nyaman karena gedungnya mangkrak, tidak jadi,’’ kata bupati dengan nada geram beberapa hari lalu.

TUBAN, Radar Tuban – Ulah kontraktor ‘’rakus’’ yang diduga menjadi pemicu gagalnya belasan proyek di tahun anggaran 2019 kembali terungkap. Kali ini di dinas pendidikan (disdik). Tiga paket proyek rehab gedung SD yang gagal diselesaikan ternyata dikerjakan satu orang atau satu perusahaan. Yakni, CV Dwi Putra. Dan, ketiganya berujung putus kontrak.

Ketiga proyek tersebut rehab ruang kelas SDN Mulyorejo, Kecamatan Singgahan; rehab ruang kelas SDN Ngampelrejo, Kecamatan Bancar; dan rehab sedang/berat SDN Sidoharjo II, Kecamatan Senori.

Kepala Disdik Tuban Nur Khamid saat dikonfirmasi membenarkan tiga proyek yang gagal diselesaikan tersebut merupakan tanggung jawab satu orang atau satu perusahaan. ‘’Ya, benar. Ketiganya dikerjakan CV Dwi Putra,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Diakui Khamid, sapaan akrabnya, dari ketiga proyek tersebut belum satu pun yang tuntas. Rehab ruang kelas SDN Mulyorejo misalnya. Progres proyek dengan nilai pagu awal sebesar Rp 461,7 juta itu baru dikerjakan sekitar 21,17 persen. Begitu juga rehab ruang kelas SDN Ngampelrejo. Proyek yang juga memiliki nilai pagu awal Rp 461,7 juta itu baru berjalan sekitar 32,49 persen.

Baca Juga :  Tujuh Parpol di Bojonegoro Cairkan Banpol

Untuk proyek rehab sedang/berat SDN Sidoharjo II juga tidak jauh beda. Proyek fisik dengan nilai pagu sebesar Rp 375,4 juta itu baru berjalan sekitar 31,86 persen. ‘’Rata-rata di bawah 50 persen,’’ terang Khamid.

- Advertisement -

Dipicu Penawaran Tak Realistis

Disinggung soal pemicu gagalnya ketiga proyek tersebut, Khamid belum bisa menyampaikan secara pasti. Namun demikian, mantan kepala SMAN 1 Soko itu tidak menampik ketika disinggung soal gagalnya proyek fisik bidang pendidikan itu karena faktor penawaran proyek yang sangat rendah. ‘’Ya, mungkin saja (karena penawaran yang rendah, Red). Saya tidak bisa memastikan. Yang jelas, yang bersangkutan tidak sanggup untuk melanjutkan proyek hingga selesai,’’ terang pejabat yang juga pelatih gulat itu.

Kata mungkin yang disampaikan Khamid sangat beralasan. Sebab, penawaran ketiga proyek tersebut memang tidak normal. Di atas 20 persen. Penawaran yang diajukan untuk ketiga proyek tersebut mencapai 21 persen lebih dari pagu awal. Rehab ruang kelas SDN Mulyorejo dan ruang kelas SDN Ngampelrejo misalnya. Proyek dengan nilai pagu awal masing-masing sebesar Rp 461,7 juta itu ditawar hingga Rp 364,7 juta. Artinya, ada penurunan hingga Rp 97 juta dari pagu awal.

Baca Juga :  Rekor Baru Tuban, Sehari 65 Orang Positif Covid

Begitu juga dengan rehab sedang/berat SDN Sidoharjo II. Proyek dengan nilai pagu awal sebesar Rp 375,4 juta itu ditawar hingga Rp 296,5 juta atau turun sekitar Rp 78,9 juta. Sungguh penawaran yang sangat berani dan tidak realistis. Terlebih, ketiganya dikerjakan pada saat bersamaan. Dan akhirnya terbukti. Ketiganya harus menderita putus kontrak akibat tidak sanggup menyelesaikan. 

Tak heran, bupati Fathul Huda begitu marah dan kesal melihat kelakuan kontraktor yang tidak bertanggung jawab tersebit. Pasalnya, proyek yang gagal dikerjakan tersebut sekarang ini mangkrak. Yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk ruang belajar anak-anak, menjadi terbengkalai.

‘’Apa tidak kualat (kontraktor, Red) seperti ini. Anak-anak yang seharusnya bisa menempati gedung baru untuk belajar dengan baik, sekarang malah tidak nyaman karena gedungnya mangkrak, tidak jadi,’’ kata bupati dengan nada geram beberapa hari lalu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/