alexametrics
30.6 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Sucipto, Direktur Kemenkum HAM Resmi Menyandang Gelar Doktor

Radar Tuban – Tuban patut berbangga. Salah satu putra terbaik daerahnya, Dr. Sucipto SH, MH, M.Kn tidak hanya sukses berkarir di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dengan menjabat Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual. Pria kelahiran Desa Cendoro, Kecamatan Palang itu juga berhasil meraih gelar tertinggi dalam dunia pendidikan dengan menyandang gelar doktor. 

Gelar tersebut disematkan setelah Sucipto berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Trisakti Jakarta melalui media daring atau zoom, Rabu (4/11). Judul disertasinya, Analisa Penyeselesaian Kebijakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam Pelaksanaan Pembangunan Reklamasi Pantai Teluk Jakarta dan Dampaknya kepada Perekonomian Masyarakat.

Pengujinya, Prof. Sri  Susilowati, Ph.D., Prof. Mohammad Zilal Hamzah, Ph.D., Prof. Dr. Bambang Soedaryono, Ak, MBA., Dr. Tri Kunawangsih P, M.Si., Dr. Freddy Harris, SH.,LLM.,  Dr. Aidir Amin Daud. SH, MH. DFM., dan penguji dari University Sain Islam Malaysia Prof. Asmaddy Haris, Ph.D. 

Dalam sidang terbuka yang dipimpin ketua sidang Dr. Eleonora Sofilda, M.Si itu, Sucipto memaparkan hasil penelitiannya terkait kebijakan publik dalam pembangunan reklamasi Pantai Teluk Jakarta. ”Setelah kami melakukan penelitian dengan cermat,  untuk membangun wilayah daerah DKI Jakarta dalam perluasan daratan dengan reklamasi itu sesuai dengan Kepres Nomor 52 Tahun 1995,” terang pria kelahiran 25 Maret 1971 itu. 

Dalam mempertahankan disertasinya, Sucipto menyampaikan, dalam kebijakan publik terkait pembangunan reklamasi, pemerintah melibatkan masyarakat sekitar dalam menyosialisasikan kepada warga berdampak untuk memetakan perlindungan. Pertimbangannya, terang bapak dua anak itu, kebijakan tersebut memiliki dampak langsung dalam kehidupan masyarakat sekitar begitu kebijakan tersebut diberlakukan. 

Baca Juga :  Matakin Doakan Indonesia Pulih dari Pandemi

Apa yang disampaikan Sucipto tersebut berdasarkan hasil penelitian dan metodologi penelitiannya, sehingga  dapat meminimalisir masyarakat yang dirugikan sesuai dengan aturan atau ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sesuai tujuan berdirinya negara ini adalah melindungi dan memberikan hak warga negara sepenuhnya,” jelas pria yang dilantik sebagai Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM pada 4 Mei lalu itu.

Perlindungan, lanjut Sucipto, diperlukan untuk meminimalisir terjadinya konflik antara pemerintah dan masyarakat saat kebijakan diterapkan. Dengan begitu, tak ada lagi warga negara atau masyarakat yang merasa tersisihkan.

Perlindungan tersebut, kata dia, juga dapat memberikan solusi kepada para nelayan sekitar yang terdampak pembangunan proyek reklamasi. Begitu juga soal lingkungannya bisa dikaji lebih mendalam. Jika pemerintah mengambil langkah dengan cara mengakomodir masyarakat sekitar, maka dapat melakukan pembuatan rekayasa teknologi untuk mencegah dampak lingkungan. Salah satunya terjadinya banjir.

”Pada prinsipnya dalam mengambil suatu kebijakan itu harus mengutamakan nilai manfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan. Juga menguntungkan masyarakat, bangsa dan negara agar kelak generasi kita ke depan dapat meneruskan dan merasakan bahwa negara hadir untuk menjamin kehidupan bangsa dan negara Indonesia sesuai amanah UUD 1945,” terang  pria yang menyelesaikan program pascasarjana notariat dengan tesis tentang hak waris terhadap anak hasil perkawinan campuran di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.

Sucipto adalah sosok yang dalam kamus hidupnya tidak mengenal istilah menyerah kalah dan menerima kenyataan. Setelah lulus dari SMP PGRI Palang, dia melanjutkan pendidikan di Sekolah Teknik Menengah (STM) PGRI Tuban jurusan mesin. Dengan latar belakangnya dari keluarga petani yang hidup sederhana, dia berorientasi kerja di kantoran. 

Baca Juga :  Semak Dibakar, Satu Bangunan Ludes

Setelah lulus STM pada 1990, Sucipto memutuskan merantau ke Jakarta dan sempat bekerja sebagai marketing sebuah perusahaan. Setelah memiliki uang dari hasil kerja, Sucipto memutuskan melanjutkan pendidikan. 

Sucipto muda kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta dengan jurusan perdata. Di bidang hukum, pria yang mengenyam pendidikan dasar di SDN Cendoro 2 Palang itu justru menemukan kecocokan. Ketika baru menempuh semester lima di STHI, Sucipto mencoba peruntungan dengan mengikuti tes di Departemen Kehakiman pada Oktober 1998. Dia pun dinyatakan lulus. Sucipto diangkat sebagai pegawai Departemen Kehakiman pada April 1999 dengan pangkat IIA. 

Pria dengan prestasi kinerja pegawai dengan nilai sangat baik itu memutuskan memperdalam ilmu hukumnya.   Dia mengambil program pascasarjana hukum bisnis di Universitas Pancasila Jakarta dan lulus pada 2008. Merasa ilmunya masih kurang, Sucipto mengambil program pascasarjana notariat di Undip Semarang. 

Di Kemenkum HAM, prestasi Sucipto tergolong melejit di antara angkatan 99 dari umum. Dia pernah dipercaya sebagai kasubag humas, kepala bagian humas dan tata usaha, Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kabag Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkum HAM Maluku Utara, dan Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkum HAM Kalimantan Tengah.

Radar Tuban – Tuban patut berbangga. Salah satu putra terbaik daerahnya, Dr. Sucipto SH, MH, M.Kn tidak hanya sukses berkarir di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dengan menjabat Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual. Pria kelahiran Desa Cendoro, Kecamatan Palang itu juga berhasil meraih gelar tertinggi dalam dunia pendidikan dengan menyandang gelar doktor. 

Gelar tersebut disematkan setelah Sucipto berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Trisakti Jakarta melalui media daring atau zoom, Rabu (4/11). Judul disertasinya, Analisa Penyeselesaian Kebijakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam Pelaksanaan Pembangunan Reklamasi Pantai Teluk Jakarta dan Dampaknya kepada Perekonomian Masyarakat.

Pengujinya, Prof. Sri  Susilowati, Ph.D., Prof. Mohammad Zilal Hamzah, Ph.D., Prof. Dr. Bambang Soedaryono, Ak, MBA., Dr. Tri Kunawangsih P, M.Si., Dr. Freddy Harris, SH.,LLM.,  Dr. Aidir Amin Daud. SH, MH. DFM., dan penguji dari University Sain Islam Malaysia Prof. Asmaddy Haris, Ph.D. 

Dalam sidang terbuka yang dipimpin ketua sidang Dr. Eleonora Sofilda, M.Si itu, Sucipto memaparkan hasil penelitiannya terkait kebijakan publik dalam pembangunan reklamasi Pantai Teluk Jakarta. ”Setelah kami melakukan penelitian dengan cermat,  untuk membangun wilayah daerah DKI Jakarta dalam perluasan daratan dengan reklamasi itu sesuai dengan Kepres Nomor 52 Tahun 1995,” terang pria kelahiran 25 Maret 1971 itu. 

Dalam mempertahankan disertasinya, Sucipto menyampaikan, dalam kebijakan publik terkait pembangunan reklamasi, pemerintah melibatkan masyarakat sekitar dalam menyosialisasikan kepada warga berdampak untuk memetakan perlindungan. Pertimbangannya, terang bapak dua anak itu, kebijakan tersebut memiliki dampak langsung dalam kehidupan masyarakat sekitar begitu kebijakan tersebut diberlakukan. 

Baca Juga :  UFO Electronic, Pusat Perbelanjaan Elektronik Terlengkap di Tuban

Apa yang disampaikan Sucipto tersebut berdasarkan hasil penelitian dan metodologi penelitiannya, sehingga  dapat meminimalisir masyarakat yang dirugikan sesuai dengan aturan atau ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sesuai tujuan berdirinya negara ini adalah melindungi dan memberikan hak warga negara sepenuhnya,” jelas pria yang dilantik sebagai Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM pada 4 Mei lalu itu.

Perlindungan, lanjut Sucipto, diperlukan untuk meminimalisir terjadinya konflik antara pemerintah dan masyarakat saat kebijakan diterapkan. Dengan begitu, tak ada lagi warga negara atau masyarakat yang merasa tersisihkan.

Perlindungan tersebut, kata dia, juga dapat memberikan solusi kepada para nelayan sekitar yang terdampak pembangunan proyek reklamasi. Begitu juga soal lingkungannya bisa dikaji lebih mendalam. Jika pemerintah mengambil langkah dengan cara mengakomodir masyarakat sekitar, maka dapat melakukan pembuatan rekayasa teknologi untuk mencegah dampak lingkungan. Salah satunya terjadinya banjir.

”Pada prinsipnya dalam mengambil suatu kebijakan itu harus mengutamakan nilai manfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan. Juga menguntungkan masyarakat, bangsa dan negara agar kelak generasi kita ke depan dapat meneruskan dan merasakan bahwa negara hadir untuk menjamin kehidupan bangsa dan negara Indonesia sesuai amanah UUD 1945,” terang  pria yang menyelesaikan program pascasarjana notariat dengan tesis tentang hak waris terhadap anak hasil perkawinan campuran di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.

Sucipto adalah sosok yang dalam kamus hidupnya tidak mengenal istilah menyerah kalah dan menerima kenyataan. Setelah lulus dari SMP PGRI Palang, dia melanjutkan pendidikan di Sekolah Teknik Menengah (STM) PGRI Tuban jurusan mesin. Dengan latar belakangnya dari keluarga petani yang hidup sederhana, dia berorientasi kerja di kantoran. 

Baca Juga :  Kita Hadapi Virus Korona dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Setelah lulus STM pada 1990, Sucipto memutuskan merantau ke Jakarta dan sempat bekerja sebagai marketing sebuah perusahaan. Setelah memiliki uang dari hasil kerja, Sucipto memutuskan melanjutkan pendidikan. 

Sucipto muda kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta dengan jurusan perdata. Di bidang hukum, pria yang mengenyam pendidikan dasar di SDN Cendoro 2 Palang itu justru menemukan kecocokan. Ketika baru menempuh semester lima di STHI, Sucipto mencoba peruntungan dengan mengikuti tes di Departemen Kehakiman pada Oktober 1998. Dia pun dinyatakan lulus. Sucipto diangkat sebagai pegawai Departemen Kehakiman pada April 1999 dengan pangkat IIA. 

Pria dengan prestasi kinerja pegawai dengan nilai sangat baik itu memutuskan memperdalam ilmu hukumnya.   Dia mengambil program pascasarjana hukum bisnis di Universitas Pancasila Jakarta dan lulus pada 2008. Merasa ilmunya masih kurang, Sucipto mengambil program pascasarjana notariat di Undip Semarang. 

Di Kemenkum HAM, prestasi Sucipto tergolong melejit di antara angkatan 99 dari umum. Dia pernah dipercaya sebagai kasubag humas, kepala bagian humas dan tata usaha, Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kabag Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkum HAM Maluku Utara, dan Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkum HAM Kalimantan Tengah.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/